Partai Demokrat Ciamis Desak Jokowi Tolak Hasil KLB Sibolangit
Sabtu, 06 Maret 2021 - 18:01 WIB
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara. Foto/Istimewa
BANDUNG - Penyelenggaran Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terus menuai penolakan. Kali ini disuarakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Penolakan disampaikan karena KLB Sibolangit dinilai melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Baca juga: Kader Demokrat KBB Ditawari DP Rp20 Juta untuk Ikut KLB di Deli Serdang
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara menegaskan, pihaknya bersama seluruh DPC dan DPD se-Indonesia setia dan layak pada kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kami tetap setia pada AHY sebagai ketua umum partai dan menolak KLB Sibolangit. KLB tidak sah dan inkonstitusional," tegas Anjar, Sabtu (6/3/2021).
Mantan Ketua PWI Kabupaten Ciamis, Banjar, dan Pangandaran dua periode itu pun menegaskan bahwa Partai Demokrat yang sah adalah Partai Demokrat yang dipimpin AHY karena telah mengantongi keputusan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Baca juga: Bersahabat Sejak Kecil, Tiga Kakek Ini Buktikan Arti Penting Persahabatan
Anjar menjelaskan, dalam AD/ART Partai Demokrat, KLB dapat digelar jika mempenuhi syarat didukung sekurang-kurangnya 2/3 ketua DPD di tingkat provinsi dan ketua DPC di tingkat kabupaten/kota.
Bahkan, kata Anjar, penyelenggaran KLB harus disetujui Ketua Dewan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini dijabat oleh Presiden Republik Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Mereka yang hadir dalam KLB Sibolangit bukan pemilik suara yang sah. Kami ketua DPD dan DPC se-Indonesia tetap patuh pada Ketum AHY dan tidak hadir dalam KLB. Jadi itu KLB abal-abal," ujarnya.
Oleh karenanya, Anjar menyatakan, pihaknya mendesak pemerintah tidak mengakui penyelengaraan dan hasil KLB yang diinisiasi oleh sejumlah pihak yang mengklaim sebagai pendiri Partai Demokrat itu.
"Kami minta Presiden Jokowi tidak menanggapi dan menolak hasil KLB Sibolangit. Kami yakin, Menkumham pun tidak akan mengeluarkan surat keputusan karena SK yang sah ada pada AHY sebagai ketum kami," tandas Anjar.
Penolakan disampaikan karena KLB Sibolangit dinilai melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Baca juga: Kader Demokrat KBB Ditawari DP Rp20 Juta untuk Ikut KLB di Deli Serdang
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara menegaskan, pihaknya bersama seluruh DPC dan DPD se-Indonesia setia dan layak pada kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kami tetap setia pada AHY sebagai ketua umum partai dan menolak KLB Sibolangit. KLB tidak sah dan inkonstitusional," tegas Anjar, Sabtu (6/3/2021).
Mantan Ketua PWI Kabupaten Ciamis, Banjar, dan Pangandaran dua periode itu pun menegaskan bahwa Partai Demokrat yang sah adalah Partai Demokrat yang dipimpin AHY karena telah mengantongi keputusan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Baca juga: Bersahabat Sejak Kecil, Tiga Kakek Ini Buktikan Arti Penting Persahabatan
Anjar menjelaskan, dalam AD/ART Partai Demokrat, KLB dapat digelar jika mempenuhi syarat didukung sekurang-kurangnya 2/3 ketua DPD di tingkat provinsi dan ketua DPC di tingkat kabupaten/kota.
Bahkan, kata Anjar, penyelenggaran KLB harus disetujui Ketua Dewan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini dijabat oleh Presiden Republik Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Mereka yang hadir dalam KLB Sibolangit bukan pemilik suara yang sah. Kami ketua DPD dan DPC se-Indonesia tetap patuh pada Ketum AHY dan tidak hadir dalam KLB. Jadi itu KLB abal-abal," ujarnya.
Oleh karenanya, Anjar menyatakan, pihaknya mendesak pemerintah tidak mengakui penyelengaraan dan hasil KLB yang diinisiasi oleh sejumlah pihak yang mengklaim sebagai pendiri Partai Demokrat itu.
"Kami minta Presiden Jokowi tidak menanggapi dan menolak hasil KLB Sibolangit. Kami yakin, Menkumham pun tidak akan mengeluarkan surat keputusan karena SK yang sah ada pada AHY sebagai ketum kami," tandas Anjar.
(msd)
tulis komentar anda