Buruh se-Jawa Barat Ancam Kembali Turun ke Jalan, Ini Tuntutan Mereka
Selasa, 02 Maret 2021 - 21:58 WIB
"Berdasarkan hasil kajian ini, kami akan mengambil langkah melakukan uji formil dan uji materil tentang aturan turunan UU Cipta Kerja ini," ujar Roy.
"Kami secara tegas konsisten menolak UU Cipta Kerja, termasuk turunannya yakni 4 PP yang sudah diterbitkan, itu sudah jelas (ditolak)," sambung Roy menegaskan.
Tidak hanya itu, lanjut Roy, dalam waktu dekat, seluruh Serikat Buruh dan Pekerja di Jabar akan menggelar aksi menuntut pemerintah menunda pelaksanaan aturan turunan UU Cipta Kerja.
Baca juga: Ratusan Warga Bandung Alami Efek Samping Setelah Divaksin, Kenapa?
"Tentunya kita gelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Aksi yang bakal digelar teman-teman se-Jawa Barat ini merupakan wujud konsistensi kita menolak UU Cipta Kerja," tegasnya.
Terlebih, kata Roy, hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) pun belum mengeluarkan keputusan terkait pengujian UU Cipta Kerja yang diajukan Serikat Buruh dan Pekerja menyusul penundaan sidang karena MK tengah fokus menggelar sidang gugatan pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Kita khawatir ada pasal-pasal yang dibatalkan MK dan PP ini sudah berlaku. Saya yakin, di negara hukum ini, pemerintah bakal menghargai proses hukum. Hasil FGD ini akan kita sampaikan kepada Presiden, menteri, dan DPR agar pelaksanaan aturan turunan UU Cipta Kerja ditunda hingga hasil sidang MK keluar," papar Roy seraya menambahkan, pihaknya pun akan mengajukan yudisial review ke MK terhadap aturan turunan tersebut
"Kami secara tegas konsisten menolak UU Cipta Kerja, termasuk turunannya yakni 4 PP yang sudah diterbitkan, itu sudah jelas (ditolak)," sambung Roy menegaskan.
Tidak hanya itu, lanjut Roy, dalam waktu dekat, seluruh Serikat Buruh dan Pekerja di Jabar akan menggelar aksi menuntut pemerintah menunda pelaksanaan aturan turunan UU Cipta Kerja.
Baca juga: Ratusan Warga Bandung Alami Efek Samping Setelah Divaksin, Kenapa?
"Tentunya kita gelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Aksi yang bakal digelar teman-teman se-Jawa Barat ini merupakan wujud konsistensi kita menolak UU Cipta Kerja," tegasnya.
Terlebih, kata Roy, hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) pun belum mengeluarkan keputusan terkait pengujian UU Cipta Kerja yang diajukan Serikat Buruh dan Pekerja menyusul penundaan sidang karena MK tengah fokus menggelar sidang gugatan pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Kita khawatir ada pasal-pasal yang dibatalkan MK dan PP ini sudah berlaku. Saya yakin, di negara hukum ini, pemerintah bakal menghargai proses hukum. Hasil FGD ini akan kita sampaikan kepada Presiden, menteri, dan DPR agar pelaksanaan aturan turunan UU Cipta Kerja ditunda hingga hasil sidang MK keluar," papar Roy seraya menambahkan, pihaknya pun akan mengajukan yudisial review ke MK terhadap aturan turunan tersebut
(msd)
tulis komentar anda