Dewan Minta Satpol PP Diberi Insentif Khusus Tangani Covid-19
Selasa, 16 Februari 2021 - 08:53 WIB
Petugas satpol PP mengawasi sejumlah titik untuk penerapan protokol kesehatan. Foto: Istimewa
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar meminta pemerintah segera merancang insentif khusus bagi Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) sebagai salah satu garda terdepan penanganan Covid-19 di Kota Makassar.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Kasrudi menilai hal tersebut harus menjadi perhatian khusus pemerintah kota (pemkot) lantaran risiko yang ditanggung mereka cukup tinggi.
Insentif tersebut, lanjut dia, harus dibedakan dengan gaji dan TPP sebagai bentuk keseriusan pemerintah kota dalam penanganan Covid-19 .
"Seharusnya penanganan Covid-19 maksimal, kalau soal TPP dibedakan itu kinerja atas pekerjaan, tapi ini terdampak risiko penanganan baru karena Covid-19 ," katanya kepada SINDOnews, Sabtu (15/2/2021).
Pemerintah diminta menganggarkan hal tersebut lewat APBD. Lantaran tak ada anggaran khusus yang diberikan layaknya tenaga kesehatan (nakes) dari pusat.
"Saya melihat ini harusnya disiapkan dari awal karena ini ( Covid-19 ) kan berlanjut. Pemkot harus mengusahakan lewat APBD karena kasihan tenaga Satpol yang bekerja siang malam ini. Menindaki Covid tapi tanpa insentif," lanjutnya.
Sejalan dengan itu, Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Irwan Djafar juga menilai insentif tersebut dibutuhkan oleh Satpol PP . "Terbukti banyak korban kan kemarin, termasuk Kasatpol PP," tukas Legislator Nasdem tersebut.
Dia mengatakan, upaya ini harus dibicarakan dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 di Kota Makassar.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Kasrudi menilai hal tersebut harus menjadi perhatian khusus pemerintah kota (pemkot) lantaran risiko yang ditanggung mereka cukup tinggi.
Insentif tersebut, lanjut dia, harus dibedakan dengan gaji dan TPP sebagai bentuk keseriusan pemerintah kota dalam penanganan Covid-19 .
"Seharusnya penanganan Covid-19 maksimal, kalau soal TPP dibedakan itu kinerja atas pekerjaan, tapi ini terdampak risiko penanganan baru karena Covid-19 ," katanya kepada SINDOnews, Sabtu (15/2/2021).
Pemerintah diminta menganggarkan hal tersebut lewat APBD. Lantaran tak ada anggaran khusus yang diberikan layaknya tenaga kesehatan (nakes) dari pusat.
"Saya melihat ini harusnya disiapkan dari awal karena ini ( Covid-19 ) kan berlanjut. Pemkot harus mengusahakan lewat APBD karena kasihan tenaga Satpol yang bekerja siang malam ini. Menindaki Covid tapi tanpa insentif," lanjutnya.
Sejalan dengan itu, Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Irwan Djafar juga menilai insentif tersebut dibutuhkan oleh Satpol PP . "Terbukti banyak korban kan kemarin, termasuk Kasatpol PP," tukas Legislator Nasdem tersebut.
Dia mengatakan, upaya ini harus dibicarakan dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 di Kota Makassar.
tulis komentar anda