Pengerjaan Jembatan Bialo Bulukumba Tahap Keempat Rusak, DPRD Minta Audit
Selasa, 09 Februari 2021 - 15:08 WIB
Diketahui, pengerjaan Jembatan Bialo ini telah melalui beberapa proses anggaran. Tahap pertama dialokasikan, sebesar Rp10,5 Miliar dan tahap kedua dialokasikan sebesar Rp9 Miliar.
Selanjutnya, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran tahap ketiga sebesar Rp6 Miliar lebih dan ditahap keempat. Pemerintah mengajukan Rp27 miliar namun hanya mendapat alokasi sebesar Rp22 miliar untuk lanjutan pengerjaan.
Hanya saja, dalam proses pelaksanaan tahap pertama. Pengerjaan jembatan yang diproyeksi menjadi ikon baru Bulukumba dianggap bermasalah dan diusut pihak penegak hukum.
Baca Juga: Gedung Baru Laboratorium dan Fisioterapi Lengkapi Pelayanan RSUD Bulukumba
Di tahap ketiga, pengerjaan kembali dilanjutkan. Hanya saja, pengerjaan tersebut kembali mengalami kerusakan sehingga dianggap pengerjaan itu kembali dianggap hanya dikerja asal-asalan.
"Jika pemerintah memikirkan pembangunan yang tepat sasaran, seharunya penawaran terendahlah yang dimenangkan. Sehingg selisi angagran yang ada bisa dialokasikan ke pekerjaan lainnya," sambung Thalib.
Senada dengan Ketua Komisi A DPRD Bulukumba , Andi Pangeran Hakim. Ia menerangkan jika Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bulukumba telah mengumumkan lima perusahaan yang memenuhi krateria dan meloloskan penawar tertinggi dalam lelang tersebut.
"Ada lima peserta menang, masing-masing dengan nilai penawaran yang berbeda. Ada yang terendah tapi tidak dimenangkan, sehingga pemerintah kesannya tidak melakukan efesiensi anggaran," ujarnya.
Selanjutnya, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran tahap ketiga sebesar Rp6 Miliar lebih dan ditahap keempat. Pemerintah mengajukan Rp27 miliar namun hanya mendapat alokasi sebesar Rp22 miliar untuk lanjutan pengerjaan.
Hanya saja, dalam proses pelaksanaan tahap pertama. Pengerjaan jembatan yang diproyeksi menjadi ikon baru Bulukumba dianggap bermasalah dan diusut pihak penegak hukum.
Baca Juga: Gedung Baru Laboratorium dan Fisioterapi Lengkapi Pelayanan RSUD Bulukumba
Di tahap ketiga, pengerjaan kembali dilanjutkan. Hanya saja, pengerjaan tersebut kembali mengalami kerusakan sehingga dianggap pengerjaan itu kembali dianggap hanya dikerja asal-asalan.
"Jika pemerintah memikirkan pembangunan yang tepat sasaran, seharunya penawaran terendahlah yang dimenangkan. Sehingg selisi angagran yang ada bisa dialokasikan ke pekerjaan lainnya," sambung Thalib.
Senada dengan Ketua Komisi A DPRD Bulukumba , Andi Pangeran Hakim. Ia menerangkan jika Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bulukumba telah mengumumkan lima perusahaan yang memenuhi krateria dan meloloskan penawar tertinggi dalam lelang tersebut.
"Ada lima peserta menang, masing-masing dengan nilai penawaran yang berbeda. Ada yang terendah tapi tidak dimenangkan, sehingga pemerintah kesannya tidak melakukan efesiensi anggaran," ujarnya.
Lihat Juga :