Tuntut Dibentuk Tim Pencari Fakta Independen, PUI Kediri Raya Kirim Surat ke Presiden
Jum'at, 18 Desember 2020 - 16:57 WIB
Tampak puluhan massa Pergerakan Umat Islam (PUI) Kediri Raya yang berunjuk rasa di depan kantor Mapolres Kediri Kota Jumat (18/12/2020) (Foto/SINDOnews/Solichan Arif)
KEDIRI - Puluhan massa Pergerakan Umat Islam (PUI) Kediri Raya menuntut aparat berwenang segera membentuk Tim Pencari Fakta Independen dalam pengusutan insiden penembakan enam warga sipil anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).
Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam unjuk rasa di depan Kantor Mapolres Kediri Kota. "Kami menuntut segera dibentuk tim pencari fakta independen," tegas Rahmat Mahmudi selaku Ketua Presidium PUI Kediri Raya dalam orasinya Jumat (18/12/2020).
(Baca juga: Usai Salat Jumat, PUI Sebar Pemberitahuan Unjuk Rasa di Mapolresta Kediri )
Sesuai undangan pemberitahuan yang beredar di media sosial, massa PUI Kediri Raya menggelar unjuk rasa. Meski hujan, massa yang berjumlah tidak lebih dari 100 orang tetap menyampaikan aspirasinya. Sebagian besar bersarung dan bersongkok.
Massa juga mengenakan masker. Di depan massa terlihat sejumlah aparat kepolisian, berdiri berjajar melakukan pengamanan. "Aksi ini dikatarbelakangi peristiwa terbunuhnya enam warga sipil yang kebetulan anggota FPI," kata Rahmat Mahmudi yang langsung disusul seruan takbir peserta aksi.
PUI Kediri Raya menduga penembakan yang dilakukan oknum polisi tidak memiliki dasar hukum jelas. Menurut Rahmat, pihaknya tidak melihat ada pelanggaran hukum yang dilakukan enam orang warga sipil yang membuat mereka harus ditembak mati.
"Kami menduga. Bukan menuduh. Ada pelanggaran hukum yang dilakukan kepolisian," kata Rahmat. Dalam pengusutan insiden 7 Desember lalu itu, juga muncul kesimpangsiuran informasi. Keterangan yang disampaikan kepolisian tidak sama dengan temuan FPI.
Ada versi versi yang satu sama lain saling bertolak belakang. Diduga ada fakta dan kebenaran yang sengaja disembunyikan. "Karenanya harus segera dibentuk Tim Pencari Fakta Independen," papar Rahmat. Pengunjuk rasa juga mendorong Komnas HAM untuk mengungkap peristiwa dan fakta yang diduga masih tersembunyi.
(Baca juga: Tertangkap Tak Pakai Masker, Pemuda Sidoarjo Ajak Debat Petugas )
Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam unjuk rasa di depan Kantor Mapolres Kediri Kota. "Kami menuntut segera dibentuk tim pencari fakta independen," tegas Rahmat Mahmudi selaku Ketua Presidium PUI Kediri Raya dalam orasinya Jumat (18/12/2020).
(Baca juga: Usai Salat Jumat, PUI Sebar Pemberitahuan Unjuk Rasa di Mapolresta Kediri )
Sesuai undangan pemberitahuan yang beredar di media sosial, massa PUI Kediri Raya menggelar unjuk rasa. Meski hujan, massa yang berjumlah tidak lebih dari 100 orang tetap menyampaikan aspirasinya. Sebagian besar bersarung dan bersongkok.
Massa juga mengenakan masker. Di depan massa terlihat sejumlah aparat kepolisian, berdiri berjajar melakukan pengamanan. "Aksi ini dikatarbelakangi peristiwa terbunuhnya enam warga sipil yang kebetulan anggota FPI," kata Rahmat Mahmudi yang langsung disusul seruan takbir peserta aksi.
PUI Kediri Raya menduga penembakan yang dilakukan oknum polisi tidak memiliki dasar hukum jelas. Menurut Rahmat, pihaknya tidak melihat ada pelanggaran hukum yang dilakukan enam orang warga sipil yang membuat mereka harus ditembak mati.
"Kami menduga. Bukan menuduh. Ada pelanggaran hukum yang dilakukan kepolisian," kata Rahmat. Dalam pengusutan insiden 7 Desember lalu itu, juga muncul kesimpangsiuran informasi. Keterangan yang disampaikan kepolisian tidak sama dengan temuan FPI.
Ada versi versi yang satu sama lain saling bertolak belakang. Diduga ada fakta dan kebenaran yang sengaja disembunyikan. "Karenanya harus segera dibentuk Tim Pencari Fakta Independen," papar Rahmat. Pengunjuk rasa juga mendorong Komnas HAM untuk mengungkap peristiwa dan fakta yang diduga masih tersembunyi.
(Baca juga: Tertangkap Tak Pakai Masker, Pemuda Sidoarjo Ajak Debat Petugas )
Lihat Juga :
tulis komentar anda