Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Dinilai Kangkangi Putusan MA
Rabu, 13 Mei 2020 - 14:12 WIB
"Dengan pertimbangan hukum ini seharusnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pelayanan BPJS Kesehatan. Baru melakukan kenaikan iuran JKN," kata dia kepada SINDOnews, Rabu (13/5/2020).
Perpres 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan sepertinya menunjukkan pemerintah tidak melihat putusan MA dan kondisi masyarakat saat ini. Pandemi COVID-19 telah berimbas pada menurunkan perputaran ekonomi.
Daya beli masyarakat, terutama peserta mandiri, yang didominasi pekerja informal, merosot tajam. Pekerja informal seperti tukang ojek, buruh bangunan, tukang dagang, tidak bisa bekerja dan berusaha seperti biasa karena adanya penyebaran virus Sars Cov-II.
Timboel menyebut pelayanan BPJS Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 cenderung turun. Dia mencontohkan ada pasien yang harus rawat inap di rumah sakit diminta untuk tes COVID-19. Maka yang bersangkutan mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp750.000.
Ada pula yang tidak mampu membayar Rp750.000 untuk tes COVID-19, akhirnya memilih pulang ke rumah. Timboel mengatakan, pasien JKN itu tidak boleh diminta biaya lagi. Aturan itu tertera dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
Perpres 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan sepertinya menunjukkan pemerintah tidak melihat putusan MA dan kondisi masyarakat saat ini. Pandemi COVID-19 telah berimbas pada menurunkan perputaran ekonomi.
Daya beli masyarakat, terutama peserta mandiri, yang didominasi pekerja informal, merosot tajam. Pekerja informal seperti tukang ojek, buruh bangunan, tukang dagang, tidak bisa bekerja dan berusaha seperti biasa karena adanya penyebaran virus Sars Cov-II.
Timboel menyebut pelayanan BPJS Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 cenderung turun. Dia mencontohkan ada pasien yang harus rawat inap di rumah sakit diminta untuk tes COVID-19. Maka yang bersangkutan mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp750.000.
Ada pula yang tidak mampu membayar Rp750.000 untuk tes COVID-19, akhirnya memilih pulang ke rumah. Timboel mengatakan, pasien JKN itu tidak boleh diminta biaya lagi. Aturan itu tertera dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
Lihat Juga :