Catatan Bawaslu Jawa Tengah, Bubarkan 10 Kali Kampanye Pilkada
Senin, 07 Desember 2020 - 09:44 WIB
"Dari 245 peringatan itu rata-rata para pelaksana dan peserta kampanye menindaklanjuti dengan membubarkan sendiri/menghentikan kampanyenya. Tercatat hanya ada 10 pembubaran dan 8 rekomendasi larangan melakukan kampanye selama tiga hari. Adapun sisanya, kampanye sudah bubar atau sudah berhenti," beber dia.
Sebanyak 245 peringatan pelanggaran prokes selama kampanye itu tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jateng yang menggelar Pilkada 2020. Di antaranya di Sukoharjo sebanyak 183 peringatan (terdiri dari peringatan tertulis sebanyak 74 dan peringatan secara lisan sebanyak 109), Kabupaten Pekalongan 19, Purbalingga 10 peringatan, Pemalang 8, Wonosobo 7, Demak 4, Klaten 4, Kab Semarang 3, Kota Pekalongan 3, Kota Magelang 2, Sragen 1, dan Kebumen 1.
"Dalam melakukan pengawasan, para pengawas selalu mengutamakan pencegahan. Jika sudah dicegah tapi tetap ada pelanggaran maka dilakukan proses penanganan pelanggaran," jelasnya.
(Baca juga: Ketua KIPP Diteror, Ancaman dan Kepala Kambing Hitam di Teras Rumah )
Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 menyebutkan bahwa metode kampanye diutamakan menggunakan media daring/media sosial. Hal ini disebabkan karena Pilkada 2020 digelar dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun, jika tak bisa dilakukan secara daring/melalui media sosial, kampanye pertemuan tatap muka/pertemuan terbatas/dialog secara langsung masih tetap diperbolehkan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Sebanyak 245 peringatan pelanggaran prokes selama kampanye itu tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jateng yang menggelar Pilkada 2020. Di antaranya di Sukoharjo sebanyak 183 peringatan (terdiri dari peringatan tertulis sebanyak 74 dan peringatan secara lisan sebanyak 109), Kabupaten Pekalongan 19, Purbalingga 10 peringatan, Pemalang 8, Wonosobo 7, Demak 4, Klaten 4, Kab Semarang 3, Kota Pekalongan 3, Kota Magelang 2, Sragen 1, dan Kebumen 1.
"Dalam melakukan pengawasan, para pengawas selalu mengutamakan pencegahan. Jika sudah dicegah tapi tetap ada pelanggaran maka dilakukan proses penanganan pelanggaran," jelasnya.
(Baca juga: Ketua KIPP Diteror, Ancaman dan Kepala Kambing Hitam di Teras Rumah )
Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 menyebutkan bahwa metode kampanye diutamakan menggunakan media daring/media sosial. Hal ini disebabkan karena Pilkada 2020 digelar dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun, jika tak bisa dilakukan secara daring/melalui media sosial, kampanye pertemuan tatap muka/pertemuan terbatas/dialog secara langsung masih tetap diperbolehkan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Lihat Juga :