Puluhan ASN Terpapar COVID-19, Kantor Bupati Probolinggo Ditutup
Minggu, 06 Desember 2020 - 10:03 WIB
Pemberlakuan Work From Home (WFH) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Bupati Probolinggo, Jawa Timur di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Kraksaan dimulai sejak 5 Desember 2020 hingga 15 Desember 2020. iNews TV/Hana
PROBOLINGGO - Pemberlakuan Work From Home (WFH) A paratur Sipil Negara (ASN) Kantor Bupati Probolinggo, Jawa Timur di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Kraksaan dimulai sejak 5 Desember 2020 hingga 15 Desember 2020. WFH atau bekerja di rumah ini diberlakukan karena , sekitar 39 ASN Pemkab Probolinggo, terkonfirmasi Positif COVID- 19.
Dalam 2 pekan ini sekitar 39 orang pegawai Pemkab Probolinggo terpapar COVID-19. Dua orang di antaranya sudah menjalani perawatan, sedangkan sisanya masuk dalam kategori Orang Tanpa Gejala ( OTG).
Jubir Satgas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo Dewi Vironica menjelaskan, instruksi dari Ketua Satgas, selama 10 hari ke depan, terhitung mulai 5 hingga 15 Desember 2020 ini, seluruh ASN dan Karyawan Pemkab diberlakuakan WFH. "39 ASN tersebut merupakan jumlah akumulasi di seluruh Kabupaten Probolinggo, bukan di kantor bupati saja." jelas Vironica, Minggu (6/12/2020).
Menurutnya, pemberlakuan WFH itu dilakukan karena banyak pegawai atau OPD terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga pilihan lockdown diambil untuk menghindari penyebaran Covid-19 di lingkungan perkantoran. (Baca: Lomba Kicau Burung di Tasikmalaya Dibubarkan Gugus Tugas COVID-19).
Dalam 2 pekan ini sekitar 39 orang pegawai Pemkab Probolinggo terpapar COVID-19. Dua orang di antaranya sudah menjalani perawatan, sedangkan sisanya masuk dalam kategori Orang Tanpa Gejala ( OTG).
Jubir Satgas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo Dewi Vironica menjelaskan, instruksi dari Ketua Satgas, selama 10 hari ke depan, terhitung mulai 5 hingga 15 Desember 2020 ini, seluruh ASN dan Karyawan Pemkab diberlakuakan WFH. "39 ASN tersebut merupakan jumlah akumulasi di seluruh Kabupaten Probolinggo, bukan di kantor bupati saja." jelas Vironica, Minggu (6/12/2020).
Menurutnya, pemberlakuan WFH itu dilakukan karena banyak pegawai atau OPD terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga pilihan lockdown diambil untuk menghindari penyebaran Covid-19 di lingkungan perkantoran. (Baca: Lomba Kicau Burung di Tasikmalaya Dibubarkan Gugus Tugas COVID-19).
Lihat Juga :