PSBB Malang Raya Disetujui, Malam Ini Perbub dan Perwali Tuntas
Senin, 11 Mei 2020 - 21:53 WIB
Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) untuk pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Foto/SINDOnews/Yuswantoro
MALANG - Pemprov Jatim mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, segera menyelesaikan Peraturan Bupati (Perbup), dan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang akan menjadi landasan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
(Baca juga: Data BLT Amburadul, Warga Mampu di Mojokerto Kembalikan Bantuan )
Perbup dan Perwali dari Pemda kawasan Malang Raya, diharapkan diselesaikan malam ini dengan berdasar pada Pergub No. 21/2020 tentang PSBB. Hal ini karena jawaban dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait pengajuan penetapan PSBB di kawasan Malang Raya sudah keluar.
"Untuk pengajuan penetapan PSBB Malang Raya sudah kami ajukan kemarin pagi. Kemungkinan surat jawaban dari Kemenkes akan keluar. Maka sembari menunggu jawaban itu datang, segala aturan yang akan menjadi landasan pelaksanaan PSBB di Malang Raya sudah disiapkan, baik Perbupnya maupun Perwalinya," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Senin (11/5/2020).
Untuk itu, hari ini Senin (11/5/2020), secara khusus Khofifah meminta Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono untuk memimpin rapat bersama jajaran Forkopimda Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, untuk penyusunan Perbup dan Perwali sebagai landasaan PSBB.
Rapat yang dilangsungkan di Gedung Bakorwil Malang tersebut turut dihadiri oleh Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Zainuddin, dan juga Karo Ops Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Firman, serta juga dihadiri pula oleh Wali Kota Malang, Sutiaji.
Dalam rapat yang digelar tertutup tersebut dibahas sejumlah rencana aturan yang akan diterapkan di Malang Raya selama PSBB. Penerapan PSBB di kawasan Surabaya Raya diharapkan dijadikan contoh untuk bisa diterapkan lebih baik di Malang Raya.
"Satu hal yang harus kita lakukan dalam penyiapan PSBB di Malang Raya adalah tentang pengaturan check point, tempat kerumunan, pasar, fasilitas umum, dan pembatasan pergerakan manusianya, itu harus diperhatikan," kata Heru.
Misalnya untuk pengaturan check poin, Heru menekankan bahwa dalam penerapan PSBB Surabaya Raya di hari pertama sempat terjadi penumpukan arus lalu lintas di bundaran Waru. Nantinya, titik check poin di kawasan Malang Raya yang memiliki karakteristik seperti Waru diharapkan bisa lebih dilakukan antisipasi.
(Baca juga: Data BLT Amburadul, Warga Mampu di Mojokerto Kembalikan Bantuan )
Perbup dan Perwali dari Pemda kawasan Malang Raya, diharapkan diselesaikan malam ini dengan berdasar pada Pergub No. 21/2020 tentang PSBB. Hal ini karena jawaban dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait pengajuan penetapan PSBB di kawasan Malang Raya sudah keluar.
"Untuk pengajuan penetapan PSBB Malang Raya sudah kami ajukan kemarin pagi. Kemungkinan surat jawaban dari Kemenkes akan keluar. Maka sembari menunggu jawaban itu datang, segala aturan yang akan menjadi landasan pelaksanaan PSBB di Malang Raya sudah disiapkan, baik Perbupnya maupun Perwalinya," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Senin (11/5/2020).
Untuk itu, hari ini Senin (11/5/2020), secara khusus Khofifah meminta Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono untuk memimpin rapat bersama jajaran Forkopimda Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, untuk penyusunan Perbup dan Perwali sebagai landasaan PSBB.
Rapat yang dilangsungkan di Gedung Bakorwil Malang tersebut turut dihadiri oleh Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Zainuddin, dan juga Karo Ops Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Firman, serta juga dihadiri pula oleh Wali Kota Malang, Sutiaji.
Dalam rapat yang digelar tertutup tersebut dibahas sejumlah rencana aturan yang akan diterapkan di Malang Raya selama PSBB. Penerapan PSBB di kawasan Surabaya Raya diharapkan dijadikan contoh untuk bisa diterapkan lebih baik di Malang Raya.
"Satu hal yang harus kita lakukan dalam penyiapan PSBB di Malang Raya adalah tentang pengaturan check point, tempat kerumunan, pasar, fasilitas umum, dan pembatasan pergerakan manusianya, itu harus diperhatikan," kata Heru.
Misalnya untuk pengaturan check poin, Heru menekankan bahwa dalam penerapan PSBB Surabaya Raya di hari pertama sempat terjadi penumpukan arus lalu lintas di bundaran Waru. Nantinya, titik check poin di kawasan Malang Raya yang memiliki karakteristik seperti Waru diharapkan bisa lebih dilakukan antisipasi.
tulis komentar anda