Sosialisasi di Pulau, Anir Minta Warga Tak Takut PKH Dicabut
Kamis, 26 November 2020 - 11:24 WIB
Calon Bupati Pangkep nomor urut 4, Andi Nirawati saat melakukan sosialisasi di Pulau. Foto: Istimewa
PANGKEP - Calon Bupati Pangkep nomor urut 4, Andi Nirawati menyerukan agar masyarakat pulau tidak takut terhadap dugaan intimidasi dan ancaman politisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pilkada Pangkep.
Seruan itu diungkapkan Anir, sapaan Andi Nirawati dalam kunjungannya di Desa Mattiro Uleng, Pulau Kulambing, Kecamatan Tupabbiring Utara, Rabu, (25/11/2020) kemarin.
"Ibu-bapak jangan takut kalau diintimidasi, diancam (dicabut) PKH. Itu program pemerintah pusat yang biayanya dari APBN. Jadi jangan khawatir. Kalau ada yang suruh tanda tangan, jangan tanda tangan. Yang bisa keluar dari program PKH itu, kalau kita sendiri yang mengundurkan diri. Tidak gampang orang keluar dari PKH," ujar Anir di hadapan warga.
Dia menambahkan, penerima PKH yang ingin keluar dari program tersebut, tidak keluar begitu saja. Tetapi melalui kesadaran sendiri, bahwa kehidupan sehari-harinya lebih dari cukup, atau sudah sejahtera.
"Yang bisa keluar dari PKH itu kalau yang bersangkutan sudah merasa sejahtera. Artinya secara sadar bahwa dia ingin keluar, tidak mudah. Siapapun yang naik jadi bupati maka PKH tetap ada," tambah politisi Gerindra ini.
Satu-satunya cabup perempuan Pangkep ini juga menjelaskan, kalau program PKH itu harus melalui persetujuan DPR RI, lalu didistribusikan ke daerah.
"Saya kasih tahu, PKH itu yang urus dan menyetujui programnya melalui DPR RI, sementara suami saya, Pak Kamrussamad di DPR RI pusat. Jangan takut karena PKH itu sekali lagi program Presiden," tegas mantan legislator DPRD Sulsel ini.
Bahkan, lanjut dia, penerima PKH bisa pula menerima program prioritas Anir-Lutfi lainnya jika memang sesuai kriteria.
Seruan itu diungkapkan Anir, sapaan Andi Nirawati dalam kunjungannya di Desa Mattiro Uleng, Pulau Kulambing, Kecamatan Tupabbiring Utara, Rabu, (25/11/2020) kemarin.
"Ibu-bapak jangan takut kalau diintimidasi, diancam (dicabut) PKH. Itu program pemerintah pusat yang biayanya dari APBN. Jadi jangan khawatir. Kalau ada yang suruh tanda tangan, jangan tanda tangan. Yang bisa keluar dari program PKH itu, kalau kita sendiri yang mengundurkan diri. Tidak gampang orang keluar dari PKH," ujar Anir di hadapan warga.
Dia menambahkan, penerima PKH yang ingin keluar dari program tersebut, tidak keluar begitu saja. Tetapi melalui kesadaran sendiri, bahwa kehidupan sehari-harinya lebih dari cukup, atau sudah sejahtera.
"Yang bisa keluar dari PKH itu kalau yang bersangkutan sudah merasa sejahtera. Artinya secara sadar bahwa dia ingin keluar, tidak mudah. Siapapun yang naik jadi bupati maka PKH tetap ada," tambah politisi Gerindra ini.
Satu-satunya cabup perempuan Pangkep ini juga menjelaskan, kalau program PKH itu harus melalui persetujuan DPR RI, lalu didistribusikan ke daerah.
"Saya kasih tahu, PKH itu yang urus dan menyetujui programnya melalui DPR RI, sementara suami saya, Pak Kamrussamad di DPR RI pusat. Jangan takut karena PKH itu sekali lagi program Presiden," tegas mantan legislator DPRD Sulsel ini.
Bahkan, lanjut dia, penerima PKH bisa pula menerima program prioritas Anir-Lutfi lainnya jika memang sesuai kriteria.
tulis komentar anda