Politik Uang Tidak Efektif Pengaruhi Pilihan Warga Surabaya
Kamis, 19 November 2020 - 20:50 WIB
Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi/ist
SURABAYA - Praktik politik uang di Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya, diprediksi tidak akan laku di Surabaya. Pasalnya, warga di Kota Pahlawan ini sudah cukup kritis dan cerdas dalam memilih pemimpin.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim Aang Kunaifi mengatakan, masyarakat makin lama makin kritis dan bisa menilai, siapa pimpinan yang pas untuk kotanya. "Kami bersama Bawaslu Surabaya dan Bawaslu lain di 19 kabupaten/kota tetap intens menganalisa dan mengidentifikasi kondisi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Jatim," katanya, Kamis (19/11/2020).
Tidak itu saja, imbuhnya, Bawaslu akan menggerakan giat ‘patroli’ sampai ke daerah-daerah. Ini untuk menekan kemungkinan terjadinya politik uang. Di dalam giat ini, Bawaslu juga melibatkan secara aktif tokoh masyarakat setempat. (Baca juga: Mantan Komisioner KPU Surabaya: 5 Bentuk Politik Uang yang Patut Diwaspadai )
"Cara ini, kita lakukan di saat masa tenang. Karena, di masa tenang bukan tidak mungkin menjadi celah pasangan calon untuk melakukan politik uang. Tetapi, saya yakin masyarakat Jatim, khususnya Surabaya sangat paham kondisi ini," ujarnya.
Aang menambahkan, ruang gerak Bawaslu mengawasi praktik politik uang di Surabaya sangat dibantu kinerja lembaga-lembaga survei. Berdasarkan pantauan lembaga survei masyarakat Surabaya cenderung tidak begitu efektif dipengaruhi dengan politik uang.
"Masyarakat tidak mau menerima politik uang. Malah, kalau ada yang melakukannya, uangnya diterima tetapi yang memberikan uang tidak akan dipilih," pungkas Aang.(Baca juga: Pasutri di Mojokerto Luka Parah Dicacah Celurit Orang Misterius )
Sementara itu, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Edward Dewaruci mengatakan, politik uang atau money politik dianggap bisa membahayakan kehidupan demokrasi. Sebab, politik uang berkontribusi kuat terhadap melemahnya politisi dan institusi demokrasi. "Karena itu, ayo jadikan Pilkada Surabaya bebas dari praktik kotor money politics," katanya.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim Aang Kunaifi mengatakan, masyarakat makin lama makin kritis dan bisa menilai, siapa pimpinan yang pas untuk kotanya. "Kami bersama Bawaslu Surabaya dan Bawaslu lain di 19 kabupaten/kota tetap intens menganalisa dan mengidentifikasi kondisi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Jatim," katanya, Kamis (19/11/2020).
Tidak itu saja, imbuhnya, Bawaslu akan menggerakan giat ‘patroli’ sampai ke daerah-daerah. Ini untuk menekan kemungkinan terjadinya politik uang. Di dalam giat ini, Bawaslu juga melibatkan secara aktif tokoh masyarakat setempat. (Baca juga: Mantan Komisioner KPU Surabaya: 5 Bentuk Politik Uang yang Patut Diwaspadai )
"Cara ini, kita lakukan di saat masa tenang. Karena, di masa tenang bukan tidak mungkin menjadi celah pasangan calon untuk melakukan politik uang. Tetapi, saya yakin masyarakat Jatim, khususnya Surabaya sangat paham kondisi ini," ujarnya.
Aang menambahkan, ruang gerak Bawaslu mengawasi praktik politik uang di Surabaya sangat dibantu kinerja lembaga-lembaga survei. Berdasarkan pantauan lembaga survei masyarakat Surabaya cenderung tidak begitu efektif dipengaruhi dengan politik uang.
"Masyarakat tidak mau menerima politik uang. Malah, kalau ada yang melakukannya, uangnya diterima tetapi yang memberikan uang tidak akan dipilih," pungkas Aang.(Baca juga: Pasutri di Mojokerto Luka Parah Dicacah Celurit Orang Misterius )
Sementara itu, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Edward Dewaruci mengatakan, politik uang atau money politik dianggap bisa membahayakan kehidupan demokrasi. Sebab, politik uang berkontribusi kuat terhadap melemahnya politisi dan institusi demokrasi. "Karena itu, ayo jadikan Pilkada Surabaya bebas dari praktik kotor money politics," katanya.
(msd)
tulis komentar anda