Awasi TPS dan Cegah Politik Uang, 2.278 PTPS Blitar Jalani Rapid Test
Selasa, 17 November 2020 - 23:47 WIB
loading...
Sebanyak 2.278 pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) Pilkada Kabupaten Blitar akan menjalani rapid test COVID-19. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BLITAR - Sebanyak 2.278 pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) Pilkada Kabupaten Blitar akan menjalani rapid test COVID-19 . Sebelum bekerja mereka lebih dahulu dipastikan dalam keadaan sehat. "Rapid test dilakukan di masing masing puskesmas yang ditunjuk Bawaslu," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar , Abdul Hakam Sholahuddin kepada wartawan, Selasa (17/11/2020). (Baca juga: Sadis, Suami di Sukabumi Bunuh Istrinya Secara Brutal Gara-gara Tak Mau Urus Cerai )
Karena masih situasi pandemi, pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan juga menjadi fokus petugas PTPS. Yakni kepatuhan terhadap pemakaian masker, cuci tangan dan jaga jarak. "Termasuk kerumunan massa harus dicegah agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 ," tambah Hakam.
Dalam pembentukannya, PTPS memiliki tugas utama mengawasi tempat pemungutan suara (TPS). Dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 961.971 pemilih, jumlah TPS yang tersebar di 22 kecamatan mencapai 2.278 TPS.
Pengawasan terhadap pendirian TPS oleh petugas KPPS, kata Hakam untuk memastikan TPS bisa diakses semua pihak. "Terutama masyarakat yang memiliki hak pilih, termasuk kaum difabel," terang Hakam. (Baca juga: Otak Pembunuhan Gadis di Hotel Dibekuk, Polisi Masih Buru Pelaku Lain )
Karena masih situasi pandemi, pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan juga menjadi fokus petugas PTPS. Yakni kepatuhan terhadap pemakaian masker, cuci tangan dan jaga jarak. "Termasuk kerumunan massa harus dicegah agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 ," tambah Hakam.
Dalam pembentukannya, PTPS memiliki tugas utama mengawasi tempat pemungutan suara (TPS). Dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 961.971 pemilih, jumlah TPS yang tersebar di 22 kecamatan mencapai 2.278 TPS.
Pengawasan terhadap pendirian TPS oleh petugas KPPS, kata Hakam untuk memastikan TPS bisa diakses semua pihak. "Terutama masyarakat yang memiliki hak pilih, termasuk kaum difabel," terang Hakam. (Baca juga: Otak Pembunuhan Gadis di Hotel Dibekuk, Polisi Masih Buru Pelaku Lain )
Lihat Juga :
