Pembebasan Lahan Kali Lamong Dianggarkan Rp50 Miliar
Sabtu, 14 November 2020 - 01:47 WIB
GRESIK - Pembebasan Kali Lamong kembali mendapat anggaran dari APBD Gresik. Dalam KUA-PPAS 2021 ini telah dianggarkan Rp50 miliar untuk pembebasan lahan.
Banggar memberikan anggaran sebesar Rp 50 miliyar untuk percepatan pembebasan lahan. Sebab, hasil studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) tahap I. Kali Lamong di wilayah Gresik melintas sepanjang 58 kilometer.
Mulai dari Kecamatan Balongpanggang, Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme, dan Kebomas. Sepanjang itu meliputi tanah negara, warga maupun milik desa. (Baca juga: Dampak Pandemi COVID-19, 585 Buruh Mojokerto Jadi Korban PHK )
"Kami harapkan anggaran Rp 50 miliyar cukup, khususnya mengganti tanah warga maupun tanah kas desa," ujar Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir.
Sedangkan untuk tanah negara bisa dihibahkan. Pemerintah pusat juga memberikan anggaran dana sebesar Rp 97 miliyar melalui BBWS. Anggaran itu dibagi tiga daerah, Mojokerto, Gresik dan Surabaya.
"Anggaran itu lebih fokus pada pembangunan fisik. Seperti tanggul air dan waduk. Kita mendapat jatah pembangunan dari BBWS sepanjang 2 kilometer," imbuh politisi PKB itu.(Baca juga: Kakek di Blitar Tergantung di Pohon Mangga, Adik Kandung Histeris )
Sesuai study Larap, persoalan Kali Lamong diprediksi rampung pada tahun 2024. Mulai dari Mojokerto hingga Surabaya. "Gresik sendiri ditarget rampung 2023," pungkasnya.
Sebagai antisipasi banjir progres normalisasi terus dilakukan secara bertahap oleh dinas DPUTR Gresik. "Terutama pengerukan dilakukan secara rutin," imbuhnya
Banggar memberikan anggaran sebesar Rp 50 miliyar untuk percepatan pembebasan lahan. Sebab, hasil studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) tahap I. Kali Lamong di wilayah Gresik melintas sepanjang 58 kilometer.
Mulai dari Kecamatan Balongpanggang, Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme, dan Kebomas. Sepanjang itu meliputi tanah negara, warga maupun milik desa. (Baca juga: Dampak Pandemi COVID-19, 585 Buruh Mojokerto Jadi Korban PHK )
"Kami harapkan anggaran Rp 50 miliyar cukup, khususnya mengganti tanah warga maupun tanah kas desa," ujar Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir.
Sedangkan untuk tanah negara bisa dihibahkan. Pemerintah pusat juga memberikan anggaran dana sebesar Rp 97 miliyar melalui BBWS. Anggaran itu dibagi tiga daerah, Mojokerto, Gresik dan Surabaya.
"Anggaran itu lebih fokus pada pembangunan fisik. Seperti tanggul air dan waduk. Kita mendapat jatah pembangunan dari BBWS sepanjang 2 kilometer," imbuh politisi PKB itu.(Baca juga: Kakek di Blitar Tergantung di Pohon Mangga, Adik Kandung Histeris )
Sesuai study Larap, persoalan Kali Lamong diprediksi rampung pada tahun 2024. Mulai dari Mojokerto hingga Surabaya. "Gresik sendiri ditarget rampung 2023," pungkasnya.
Sebagai antisipasi banjir progres normalisasi terus dilakukan secara bertahap oleh dinas DPUTR Gresik. "Terutama pengerukan dilakukan secara rutin," imbuhnya
(msd)
tulis komentar anda