Anggota DPRD Segel Ruangan Kepala Desa di Bulukumba, Ini Sebabnya
Jum'at, 13 November 2020 - 14:36 WIB
"Ini masalah penjaringan aparat desa. fit and proper test itu dilakukan di kantor kecamatan. Dan kemudian keluarlah nilai tertinggi. Dua calon kepala dusun, satu staf kantor. Salah satunya staff kantor yang tertinggi nilainya itu keponakannya Pak Kaab, kemudian turunlah rekomendasi camat ke kades, kalau ini nilai tertinggi," kata Rijal.
Baca Juga: Dewan Minta Pemkab Bulukumba Ubah Pola Penganggaran
Dua aparat tersebut sudah memilki SK, namun satu orang lainnya hingga kini belum diterbitkan SK-nya. Salah satu alasannya adalah, karena aparat terpilih tersebut bukan merupakan pendukung Darmawati dalam kontestasi Pilkades beberapa waktu lalu.
"Sampai saat ini tidak diindahkan. Waktu ada orientasi (Kades) di Makassar, ibu kades sempat ketemu dengan Pak Kaab. Dan disepakati mau dibuatkan SK kalau ke Bulukumba," jelas Rijal.
Legislator PPP itu mengaku, bahwa pihaknya telah melakukan upaya Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus ini. Dan juga telah mendapatkan persetujuan dan kesepakatan bahwa Darmawati tak memiliki alasan kuat untuk tak menerima hasil pemilihan tersebut.
"Tapi setelah kembali, belum dibuatkan SK. Pak Kaab bilang, kalau ini bukan perusahaan kau pimpin tapi pemerintahan, tentunya ada aturan dan regulasi yang mengatur. Pak Kaab takut, kalau ini tak diindahkan,
desa-desa lain nantinya juga akan begini," tambahnya.
Baca Juga: Dewan Minta Pemkab Bulukumba Ubah Pola Penganggaran
Dua aparat tersebut sudah memilki SK, namun satu orang lainnya hingga kini belum diterbitkan SK-nya. Salah satu alasannya adalah, karena aparat terpilih tersebut bukan merupakan pendukung Darmawati dalam kontestasi Pilkades beberapa waktu lalu.
"Sampai saat ini tidak diindahkan. Waktu ada orientasi (Kades) di Makassar, ibu kades sempat ketemu dengan Pak Kaab. Dan disepakati mau dibuatkan SK kalau ke Bulukumba," jelas Rijal.
Legislator PPP itu mengaku, bahwa pihaknya telah melakukan upaya Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus ini. Dan juga telah mendapatkan persetujuan dan kesepakatan bahwa Darmawati tak memiliki alasan kuat untuk tak menerima hasil pemilihan tersebut.
"Tapi setelah kembali, belum dibuatkan SK. Pak Kaab bilang, kalau ini bukan perusahaan kau pimpin tapi pemerintahan, tentunya ada aturan dan regulasi yang mengatur. Pak Kaab takut, kalau ini tak diindahkan,
desa-desa lain nantinya juga akan begini," tambahnya.
(agn)
Lihat Juga :