Mulyadi Akan Wujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Meritokrasi
Senin, 02 November 2020 - 18:19 WIB
Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mulyadi ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan meritokrasi. (Ist)
PADANG - Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mulyadi ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan meritokrasi. Salah satu yang menjadi perhatiannya ialah masalah perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Mulyadi pun telah memprogramkan bagaimana mewujudkan yang bersih. Diantaranya dengan membangun pelayanan yang berbasis tekonologi terkini, termasuk pada sektor pelayanan.
Mulyadi menyebut, mengurus perizinan tatap muka merupakan cara yang konvensional. Selain itu akan membuka peluang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuia dengan UU dan itu sudah jadi rahasia umum.
Teknologi saat ini, menurut Mulyadi harus dimanfaatkan untuk membangun birokrasi yang berkeadilan dan jauh dari korupsi. Sehingga akan dicapai sebuah birokrasi yang maju dan meninggalkan cara-cara lama.
"Kalau kita ingin maju, kita perbaiki sistem perizinan kita. Jangan sampai ada anggapan lagi tentang 'Izin Alun Kalua, Pitih Alah Abih'. Apalagi jika masih ada yang punya mental suap baik di birokrasi maupun yang mengajukan. Itu harus kita rubah," jelas Mulyadi.
Izin yang pasti tanpa ada peluang korupsi, menurut Mulyadi akan berbanding lurus dengan iklim investasi yang mau masuk ke Sumbar. Tentu investasi yang paham dan mengerti kearifan lokal Minangkabau. Tanpa merusak kultur, alam, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Sumbar. "Kita mudahkan investasi, semua kuncinya adalah perizinan. Kita dorong agar mau menanamkan modal dengan memahami budaya kita sebagai masyarakat Minangkabau," tutur Mulyadi. (Baca: Buruh Tak Puas Penetapan UMP, Geruduk Gedung DPRD Jatim).
Oleh sebab itu, demi mencegah terjadinya pola-pola yang koruptif dalam perizinan, MUALIM akan membuat perizinan berbasis digital dengan memanfaatkan perkembangan IT saat ini. Bahkan, dalam sistem tersebut juga akan dilengkapi dengan Complaint System untuk melaporkan hambatan yang dialami selama mengurus perizinan. "Misi kami ada pelayanan berbasis digital IT modern. Artinya orang yang mau mengurus perizinan tidak perlu ketemu dan bertatap muka. Bahkan di dalamnya juga kita bikin komplain sistem," tutup Mulyadi.
Mulyadi pun telah memprogramkan bagaimana mewujudkan yang bersih. Diantaranya dengan membangun pelayanan yang berbasis tekonologi terkini, termasuk pada sektor pelayanan.
Mulyadi menyebut, mengurus perizinan tatap muka merupakan cara yang konvensional. Selain itu akan membuka peluang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuia dengan UU dan itu sudah jadi rahasia umum.
Teknologi saat ini, menurut Mulyadi harus dimanfaatkan untuk membangun birokrasi yang berkeadilan dan jauh dari korupsi. Sehingga akan dicapai sebuah birokrasi yang maju dan meninggalkan cara-cara lama.
"Kalau kita ingin maju, kita perbaiki sistem perizinan kita. Jangan sampai ada anggapan lagi tentang 'Izin Alun Kalua, Pitih Alah Abih'. Apalagi jika masih ada yang punya mental suap baik di birokrasi maupun yang mengajukan. Itu harus kita rubah," jelas Mulyadi.
Izin yang pasti tanpa ada peluang korupsi, menurut Mulyadi akan berbanding lurus dengan iklim investasi yang mau masuk ke Sumbar. Tentu investasi yang paham dan mengerti kearifan lokal Minangkabau. Tanpa merusak kultur, alam, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Sumbar. "Kita mudahkan investasi, semua kuncinya adalah perizinan. Kita dorong agar mau menanamkan modal dengan memahami budaya kita sebagai masyarakat Minangkabau," tutur Mulyadi. (Baca: Buruh Tak Puas Penetapan UMP, Geruduk Gedung DPRD Jatim).
Oleh sebab itu, demi mencegah terjadinya pola-pola yang koruptif dalam perizinan, MUALIM akan membuat perizinan berbasis digital dengan memanfaatkan perkembangan IT saat ini. Bahkan, dalam sistem tersebut juga akan dilengkapi dengan Complaint System untuk melaporkan hambatan yang dialami selama mengurus perizinan. "Misi kami ada pelayanan berbasis digital IT modern. Artinya orang yang mau mengurus perizinan tidak perlu ketemu dan bertatap muka. Bahkan di dalamnya juga kita bikin komplain sistem," tutup Mulyadi.
(nag)
tulis komentar anda