Penambahan Rusunawa Dianggap Perlu untuk Atasi Kawasan Kumuh
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 08:43 WIB
Pembangunan Rusunawa di Makassar dianggap bisa mengatasi kawasan kumuh di beberapa titik. Foto: Sindonews/dok
MAKASSAR - Penambahan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), yang bisa menunjang ketersediaan tempat tinggal bagi masyarakat kurang mampu dianggap bisa memimimalisir kawasan kumuh di Makassar.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar Fasruddin Rusli mengatakan, penyelesaian rumah kumuh di Makassar memang menjadi target baru pemerintah hingga 2030 mendatang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh (Perda Perumahan Kumuh).
Salah satu upaya awal kata dia yakni, dengan memastikan rusunawa untuk menampung masyarakat kurang mampu harus betul-betul siap.
"Relokasi kita lihat kondisinya apakah bisa ditempatkan di situ atau bisa ditempatkan di rumah susun, kalau rusun masih memadai kita carikan, nanti pemkot menyiapkan tambahan rumah susun atau rusunawa," ucap legislator PPP ini.
Jumlah rusunawa di Kota Makassar saat ini dianggap belum bisa sepenuhnya men-cover masyarakat urban dan kurang mampu di Kota Makassar, upaya penambahan rusunawa harus dipikirkan Pemkot Makassar sebagai solusi jangka panjang dalam program pengentasan kawasan kumuh Makassar.
"Yang penting ada lokasi yang disiapkan pemkot, pasti pusat akan bantu pakai APBN untuk tambah APBD kita, itu harus ada penambahan (rusunawa) karena luas kota tidak bertambah," ujarnya.
Lebih lanjut kondisi kota-kota besar dalam menghadapi persoalan urbanisasi dianggap sama yaitu ketersediaan tempat tinggal, Makassar sebagai kota terbesar di Indonesia Timur jelas akan memiliki ratio pertumbuhan urbanisasi yang tinggi.
"Penduduk terus bertambah dan banyak yang liar, kan 2030 dengan adanya perda tidak ada lagi rumah kumuh , jadi strateginya itu untuk menghambat dan sama sekali tidak ada penambahan penduduk urban lagi dari luar kota masuk ke kota, sehingga pasti mereka akan pakai rumah, bisa jadi mereka pakai rumah kumuh jika penghasilan yang rendah," tuturnya.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar Fasruddin Rusli mengatakan, penyelesaian rumah kumuh di Makassar memang menjadi target baru pemerintah hingga 2030 mendatang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh (Perda Perumahan Kumuh).
Salah satu upaya awal kata dia yakni, dengan memastikan rusunawa untuk menampung masyarakat kurang mampu harus betul-betul siap.
"Relokasi kita lihat kondisinya apakah bisa ditempatkan di situ atau bisa ditempatkan di rumah susun, kalau rusun masih memadai kita carikan, nanti pemkot menyiapkan tambahan rumah susun atau rusunawa," ucap legislator PPP ini.
Jumlah rusunawa di Kota Makassar saat ini dianggap belum bisa sepenuhnya men-cover masyarakat urban dan kurang mampu di Kota Makassar, upaya penambahan rusunawa harus dipikirkan Pemkot Makassar sebagai solusi jangka panjang dalam program pengentasan kawasan kumuh Makassar.
"Yang penting ada lokasi yang disiapkan pemkot, pasti pusat akan bantu pakai APBN untuk tambah APBD kita, itu harus ada penambahan (rusunawa) karena luas kota tidak bertambah," ujarnya.
Lebih lanjut kondisi kota-kota besar dalam menghadapi persoalan urbanisasi dianggap sama yaitu ketersediaan tempat tinggal, Makassar sebagai kota terbesar di Indonesia Timur jelas akan memiliki ratio pertumbuhan urbanisasi yang tinggi.
"Penduduk terus bertambah dan banyak yang liar, kan 2030 dengan adanya perda tidak ada lagi rumah kumuh , jadi strateginya itu untuk menghambat dan sama sekali tidak ada penambahan penduduk urban lagi dari luar kota masuk ke kota, sehingga pasti mereka akan pakai rumah, bisa jadi mereka pakai rumah kumuh jika penghasilan yang rendah," tuturnya.
(agn)
tulis komentar anda