Demonstran Salat Jumat di Ruang Paripurna DPRD Sinjai
Jum'at, 09 Oktober 2020 - 21:56 WIB
Ratusan demonstran aksi tolak Omnibus Law UU Ciptaker menunaikan ibadah Salat Jumat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sinjai, Jumat (9/10/2020). Foto/SINDOnews/Irman Bagoseng
SINJAI - Gelombang aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) terus berlanjut. Di Kabupaten Sinjai, mahasiswa menjadi motor gerakan penolakan UU kontroversial tersebut.
Dari pantauan KORAN SINDO, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersatu menggelar aksi unjuk rasa . Dari Tugu Bambu di Jalan Persatuan Raya, mereka bergerak menuju Kantor DPRD Sinjai.
Yang menarik, ratusan demonstran langsung menduduki kantor wakil rakyat tersebut. Mereka bahkan memilih menunaikan ibadah Salat Jumat di Ruang Paripurna DPRD Sinjai.
Baru setelah ibadah, mahasiswa secara bergantian melakukan orasi menolak Omnibus Law UU Ciptaker . Membawa spanduk dan menggunakan almamater masing-masing, mereka menegaskan regulasi itu hanya merugikan buruh.
"Hari ini tidak ada lagi diskusi. Yang ada hanya penuntutan dan tuntutan kami ya cabut UU Ciptaker tersebut," tegas koordinator lapangan aksi, Sandi.
Dalam aksinya itu, mahasiswa juga meminta agar Bupati Sinjai membuat pernyataan tertulis terkait penolakan UU Ciptaker ke DPR RI. "Kami menganggap pengesahan Omnibus Law ini tidak pro-rakyat dan berdampak buruk dalam dunia kerja," tukasnya.
Dari pantauan KORAN SINDO, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersatu menggelar aksi unjuk rasa . Dari Tugu Bambu di Jalan Persatuan Raya, mereka bergerak menuju Kantor DPRD Sinjai.
Yang menarik, ratusan demonstran langsung menduduki kantor wakil rakyat tersebut. Mereka bahkan memilih menunaikan ibadah Salat Jumat di Ruang Paripurna DPRD Sinjai.
Baru setelah ibadah, mahasiswa secara bergantian melakukan orasi menolak Omnibus Law UU Ciptaker . Membawa spanduk dan menggunakan almamater masing-masing, mereka menegaskan regulasi itu hanya merugikan buruh.
"Hari ini tidak ada lagi diskusi. Yang ada hanya penuntutan dan tuntutan kami ya cabut UU Ciptaker tersebut," tegas koordinator lapangan aksi, Sandi.
Dalam aksinya itu, mahasiswa juga meminta agar Bupati Sinjai membuat pernyataan tertulis terkait penolakan UU Ciptaker ke DPR RI. "Kami menganggap pengesahan Omnibus Law ini tidak pro-rakyat dan berdampak buruk dalam dunia kerja," tukasnya.
(tri)
tulis komentar anda