Sidang Sengketa Pilkada Lamsel Hipni-Melin Kembali Digelar
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 04:09 WIB
Dalam pembacaan gugatan keberatannya tim adokasi Hipni-Melin menjelaskan, dalam Keputusan Ketua KPU Lampung Selatan Nomor : 60/hk.03.1-kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 telah menabrak norma hukum yang berlaku.
Untuk kasus posisi Melin Haryani Wijaya tersebut maka dapat dilihat beberapa dasar hukum yang relevan dipakai yatu: Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang.
Menurut tim advokasi Hipni-Melin berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 ayat (1) huruf (f) dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 tahun, setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan Melin tidak pernah menjalankan pidana penjara karena hukum percobaan.
Dengan demikian bahwa termohon yang menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon dan bupati dan wakil bupati karena pernah menjadi terpidana percobaan adalah perbuatan sewenang-wenang. Termohon dinilai telah merampas kemerdekaan pemohon sesuai dengan pasal 14c KUHP ayat (3) syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.
“Tim advokasi Himel mengajukan 4 orang saksi yang terdiri 2 orang saksi dan 2 saksi fakta yaitu saksi ahli pidana dan saksi ahli hukum tata negara,” kata Ketua Tim Advokasi Hipni-Melin Amri Sohar.
Untuk kasus posisi Melin Haryani Wijaya tersebut maka dapat dilihat beberapa dasar hukum yang relevan dipakai yatu: Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang.
Menurut tim advokasi Hipni-Melin berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 ayat (1) huruf (f) dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 tahun, setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan Melin tidak pernah menjalankan pidana penjara karena hukum percobaan.
Dengan demikian bahwa termohon yang menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon dan bupati dan wakil bupati karena pernah menjadi terpidana percobaan adalah perbuatan sewenang-wenang. Termohon dinilai telah merampas kemerdekaan pemohon sesuai dengan pasal 14c KUHP ayat (3) syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.
“Tim advokasi Himel mengajukan 4 orang saksi yang terdiri 2 orang saksi dan 2 saksi fakta yaitu saksi ahli pidana dan saksi ahli hukum tata negara,” kata Ketua Tim Advokasi Hipni-Melin Amri Sohar.
Lihat Juga :