Kapolda Papua Tegaskan Usut Tuntas Peristiwa Pembakaran dan Tangkap Pelakunya
Kamis, 01 Oktober 2020 - 21:13 WIB
Kantor Disnaker Keerom dibakar massa yang marah terkait pengumuman CPNS. Foto/Istimewa
KEEROM - Merasa tidak puas dengan hasil pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keroom, Papua , ratusan warga yang merupakan para pencari kerja mengamuk dan membakar sejumlah fasilitas pemerintah di daerah itu.
Aula kantor Badan Perbatasan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Keroom, menjadi sasaran amuk massa, pada Kamis (1/10/2020) sore hingga malam. (BACA JUGA: Kronologi Pembakaran Kantor Disnaker dan Perusakan Kantor Bupati Keerom )
Aksi pembakaran ini dilakukan secara spontan oleh ratusan warga. Mereka terlebih dulu melakukan perusakan terhadap fasilitas perkantoran dan melakukan pembakaran. (BACA JUGA: Amuk Massa, Kantor Disnaker Keerom Papua Ludes Dibakar )
Aparat kepolisian Polres Keroom sempat menguasai keadaan setelah ratusan warga yang emosi berhasil dipukul mundur oleh aparat kepolisian. Namun emosi warga yang tidak terkendali berimbas hingga ke dalam halaman kantor dan melakukan pembakaran. (BACA JUGA: Hari Kesaktian Pancasila, Ridwan Kamil Posting Ini di Medsos )
Jumlah aparat yang tidak sebanding dengan massa membuat pembakaran fasilitas pemerintahan tidak dapat dihindarkan. Seusai membakar aula kantor Perbatasan dan Dinas Tenaga Kerja pada sore hari, massa kemudian bergerak dan membakar gedung DPMK Kabupaten Keroom pada malam hari.
Kepala Polda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw saat dikonfirmasi terkait peristiwa ini, membenarkan ada kejadian tersebut. Dia menyayangkan aksi pembakaran tersebut.
Menurut Waterpauw, terkait penerimaan CPNS di Kabupaten Keroom, telah memenuhi kuota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yaitu 80 persen bagi Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen non-OAP.
"Kami menyesali pembakaran terjadi. Kami tahu bahwa tenaga perawat, guru, dan dokter merupakan bidang yang membutuhkan keahlian dan kualitas spesifik. Mereka tidak menerima kekurangannya dan berharap semua harus dipenuhi pemerintah," kata Paulus Waterpauw kepada SINDOnews.com, Kamis (1/10/2020) malam tadi.
Jenderal bintang dua itu pun menegaskan, Polda Papua akan mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap siapa saja yang terlibat dalam aksi pembakaran.
Aula kantor Badan Perbatasan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Keroom, menjadi sasaran amuk massa, pada Kamis (1/10/2020) sore hingga malam. (BACA JUGA: Kronologi Pembakaran Kantor Disnaker dan Perusakan Kantor Bupati Keerom )
Aksi pembakaran ini dilakukan secara spontan oleh ratusan warga. Mereka terlebih dulu melakukan perusakan terhadap fasilitas perkantoran dan melakukan pembakaran. (BACA JUGA: Amuk Massa, Kantor Disnaker Keerom Papua Ludes Dibakar )
Aparat kepolisian Polres Keroom sempat menguasai keadaan setelah ratusan warga yang emosi berhasil dipukul mundur oleh aparat kepolisian. Namun emosi warga yang tidak terkendali berimbas hingga ke dalam halaman kantor dan melakukan pembakaran. (BACA JUGA: Hari Kesaktian Pancasila, Ridwan Kamil Posting Ini di Medsos )
Jumlah aparat yang tidak sebanding dengan massa membuat pembakaran fasilitas pemerintahan tidak dapat dihindarkan. Seusai membakar aula kantor Perbatasan dan Dinas Tenaga Kerja pada sore hari, massa kemudian bergerak dan membakar gedung DPMK Kabupaten Keroom pada malam hari.
Kepala Polda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw saat dikonfirmasi terkait peristiwa ini, membenarkan ada kejadian tersebut. Dia menyayangkan aksi pembakaran tersebut.
Menurut Waterpauw, terkait penerimaan CPNS di Kabupaten Keroom, telah memenuhi kuota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yaitu 80 persen bagi Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen non-OAP.
"Kami menyesali pembakaran terjadi. Kami tahu bahwa tenaga perawat, guru, dan dokter merupakan bidang yang membutuhkan keahlian dan kualitas spesifik. Mereka tidak menerima kekurangannya dan berharap semua harus dipenuhi pemerintah," kata Paulus Waterpauw kepada SINDOnews.com, Kamis (1/10/2020) malam tadi.
Jenderal bintang dua itu pun menegaskan, Polda Papua akan mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap siapa saja yang terlibat dalam aksi pembakaran.
tulis komentar anda