Dampak Corona, APDB Prabumulih Jadi Rp700 Miliar
Selasa, 05 Mei 2020 - 14:22 WIB
Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya saat melakukan konfrensi pers dengan wartawan. Foto/SINDOtv/Berrie Bri
PRABUMULIH - Wabah COVID-19 menyebabkan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 Kota Prabumulih mengalami pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 50 persen.
Alhasil, anggaran yang semula Rp1,1 triliun tinggal Rp700 miliar. Hal tersebut diungkapkan wali Kota Prabumulih Ridho Yahya, saat mengelar konfrensi pers dengan sejumlah wartawan, Senin (4/5/2020). Ridho menuturkan, pemotongan itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.
“Sebelum SKB terbit, dana DAU dipotong 20 persen untuk penangulangan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia,” ungkap Ridho.
Ridho melanjutkan, berbagai upaya telah dilakukan pemkot agar tidak dipotong banyak, salah satunya mengusulkan pemotongan dana alokasi umum hanya Rp300 miliar, namun tidak disetujui.
“Itu anggaran pusat untuk daerah. Jadi untuk lebih jelas anggaran mana saja yang dipotong silahkan tanya dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Untuk Sumsel, terdapat lima kabupaten/kota yang berani melakukan pemotongan anggaran hingga 50 persen. Prabumulih, kata dia, saat ini belum siap karena anggarannya kecil dibanding daerah lain.
Namun, dia mengaku pemerintah pusat telah mentransfer dana sebesar Rp8 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Presiden meminta seluruh kepala daerah agar seluruh tender yang bersumber dari DAK dipercepat. Namun, pada awal tahun negara kita terkena wabah virus Corona, jadi yang ditransfer hanya Rp8 miliar sesuai pekerjaan yang telah dilakukan,” katanya.
Mengenai pemangkasan tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti yang diungkapkan menteri keuanga Sri Mulyani, Ridho mengaku pihaknya masih akan melakukan perhitungan terlebih dahulu.
Alhasil, anggaran yang semula Rp1,1 triliun tinggal Rp700 miliar. Hal tersebut diungkapkan wali Kota Prabumulih Ridho Yahya, saat mengelar konfrensi pers dengan sejumlah wartawan, Senin (4/5/2020). Ridho menuturkan, pemotongan itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.
“Sebelum SKB terbit, dana DAU dipotong 20 persen untuk penangulangan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia,” ungkap Ridho.
Ridho melanjutkan, berbagai upaya telah dilakukan pemkot agar tidak dipotong banyak, salah satunya mengusulkan pemotongan dana alokasi umum hanya Rp300 miliar, namun tidak disetujui.
“Itu anggaran pusat untuk daerah. Jadi untuk lebih jelas anggaran mana saja yang dipotong silahkan tanya dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Untuk Sumsel, terdapat lima kabupaten/kota yang berani melakukan pemotongan anggaran hingga 50 persen. Prabumulih, kata dia, saat ini belum siap karena anggarannya kecil dibanding daerah lain.
Namun, dia mengaku pemerintah pusat telah mentransfer dana sebesar Rp8 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Presiden meminta seluruh kepala daerah agar seluruh tender yang bersumber dari DAK dipercepat. Namun, pada awal tahun negara kita terkena wabah virus Corona, jadi yang ditransfer hanya Rp8 miliar sesuai pekerjaan yang telah dilakukan,” katanya.
Mengenai pemangkasan tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti yang diungkapkan menteri keuanga Sri Mulyani, Ridho mengaku pihaknya masih akan melakukan perhitungan terlebih dahulu.
(boy)
tulis komentar anda