ASN Dinilai Gampang Dipolitisasi dalam Ajang Pilkada

Sementara itu Dr. Tunggul Sihombing, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik USU menyayangkan fungsi lembaga pengawasan pemilu dan pengawasan ASN masih belum kontributif. Apalagi fungsionaris dalam lembaga tersebut masih terdiri dari ASN.

“Kita lihat di tubuh lembaga penyelenggara dan pengawasan masih rentan ikut dipolitisasi, sebab pimpinan lembaga itu ditunjuk melalui proses rekruitmen," tuturnya.

Dia menambahkan, buktinya ada kejanggalan didalam verifikasi data paslon (contoh ijazah palsu yang diloloskan). Namun diluar pimpinan itu memang didominasi ASN.

"Ini sebenarnya bukan hanya ASN yang dituntut netralitasnya tapi, pimpinan lembaga pengawasan dan penyelenggaraan juga harus di awasi” tegasnya