Tambang Galian C Ditutup, Pengusaha Mengadu ke DPRD Bulukumba
Rabu, 09 September 2020 - 12:28 WIB
Sejumlah pemilik tambang mendatangi DPRD Kabupaten Bulukumba. Mereka mengadukan penutupan paksa tambang mereka oleh Dinas Lingkungan Hidup. Foto: SINDOnews/Ilustrasi/Reza Pahlevi
BULUKUMBA - Penutupan lokasi tambang galian C ilegal yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bulukumba direspons oleh pengusaha tambang. Mereka mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba , mengadukan soal penutupan tambang itu.
Salah seorang dari belasan pengusaha tambang yang datang ke DPRD, Kamal mengatakan, kedatangan dia dan rekan-rekannya untuk mempertanyakan terkait penutupan usaha mereka. Pasalnya, penutupan tambang tersebut berdampak pada banyaknya pekerja yang diistirahatkan.
"Kami hanya ingin meminta solusi kepada DPRD atas penutupan tambang ini. Karena banyak yang terdampak akibat penutupan tambang ini, salah satunya pekerja," katanya, Rabu (9/9/2020).
Menurut Kamal, dia bersama pengusaha tambang lainnya meminta agar pengurusan izin tambang tidak dipersulit. Karena semua pemilik tambang ingin melengkapi izin operasi, namun prosedur pengurusan yang terkesan dipersulit.
”Kami juga berharap agar kami pemilik tambang bisa diberikan kemudahan dalam pengurusan izin karena jika dipersulit kami juga sulit memenuhi izin,” tambahnya.
Sementara Ketua DPRD Bulukumba, Rijal mengaku, bakal segera bersurat ke dinas terkait yang melakukan penertiban untuk dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak, agar jalan keluarnya ditemukan.
"Kita akan panggil dinas terkait dan pemilik tambang untuk kita pertemukan di DPRD, insyaallah,” kata legislator Partai Persatuan Pembagunan (PPP) ini.
Sekadar diketahui, sebelumnya DLHK Bulukumba yang di-back up polisi dan TNI, menutup tiga tambang galian C yang tidak memiliki izin operasi. Langkah tersebut menindaklanjuti keluhan warga terkait maraknya aktivitas tambang ilegal di beberapa lokasi.
Salah seorang dari belasan pengusaha tambang yang datang ke DPRD, Kamal mengatakan, kedatangan dia dan rekan-rekannya untuk mempertanyakan terkait penutupan usaha mereka. Pasalnya, penutupan tambang tersebut berdampak pada banyaknya pekerja yang diistirahatkan.
"Kami hanya ingin meminta solusi kepada DPRD atas penutupan tambang ini. Karena banyak yang terdampak akibat penutupan tambang ini, salah satunya pekerja," katanya, Rabu (9/9/2020).
Menurut Kamal, dia bersama pengusaha tambang lainnya meminta agar pengurusan izin tambang tidak dipersulit. Karena semua pemilik tambang ingin melengkapi izin operasi, namun prosedur pengurusan yang terkesan dipersulit.
”Kami juga berharap agar kami pemilik tambang bisa diberikan kemudahan dalam pengurusan izin karena jika dipersulit kami juga sulit memenuhi izin,” tambahnya.
Sementara Ketua DPRD Bulukumba, Rijal mengaku, bakal segera bersurat ke dinas terkait yang melakukan penertiban untuk dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak, agar jalan keluarnya ditemukan.
"Kita akan panggil dinas terkait dan pemilik tambang untuk kita pertemukan di DPRD, insyaallah,” kata legislator Partai Persatuan Pembagunan (PPP) ini.
Sekadar diketahui, sebelumnya DLHK Bulukumba yang di-back up polisi dan TNI, menutup tiga tambang galian C yang tidak memiliki izin operasi. Langkah tersebut menindaklanjuti keluhan warga terkait maraknya aktivitas tambang ilegal di beberapa lokasi.
(luq)
tulis komentar anda