Jadi Program Unggulan, Sport Center Bulukumba Tak Kunjung Terealisasi
loading...
Ilustrasi sport center. Foto: SINDOnews
A
A
A
BULUKUMBA - Pembangunan Sport Center yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba di bawah komando AM Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto, tak kunjung terealisasi.
Pembangunan sarana olahraga ini masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Hanya saja, jelang berakhirnya masa jabatan Sukri-Tomy, progres realisasi program tersebut belum juga ada.
Baca Juga: Pembangunan Sport Center Molor, DPRD Ultimatum Pemkab Bulukumba
Ketua Komisi D DPRD Bulukumba , Muhammad Bakti mengatakan, pemkab telah menghabiskan anggaran sebesar Rp1,4 miliar untuk biaya appraisal atau penilaian lahan. Namun hingga saat ini, pembebasan lahan tak kunjung rampung.
Menurut Bakti, yang menjadi kendala pada realisasi program tersebut ada pada rencana pembelian lahan senilai Rp50 ribu per meter. Sementara nilai jual objek pajak (NJOP) lahan tersebut hanya Rp25 ribu per meter.
"Dalam NJOP lahan itu senilai Rp25 ribu permeter. Terakhir mau dibeli lagi Rp100 ribu per meter, makanya saya orang pertama menolak hal ini, karena sudah tidak ada kesesuaian," katanya, Senin (7/9/2020).
Untuk pembangunan sport center ini, pemerintah membutuhkan lahan seluas 8 hektare. Pengadaan lahan dilakukan secara bertahap, di tahap awal rencananya pemerintah baru akan membebaskan lahan seluas 4 hektare. Akan tetapi, berdasarkan petunjuk pemerintah pusat, hal itu tidak bisa dilakukan.
"Pemerintah rencana melakukan pengadaan dengan dipecah-pecah supaya bisa dilakukan pemkab. Kalau seperti itu tentu tidak bisa karena pemerintah pusat tidak membenarkan, apalagi jika biaya pembebasan lahan di atas Rp5 miliar maka jadi kewenangan Pemprov Sulsel ," terang Ketua Fraksi Gerindra itu.
Sementara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bulukumba, Andi Asrar Amir mengatakan jika pembangunan sport center tak kunjung dilakukan lantaran terhambat pembebasan lahan. Padahal perencanaan pembangunan seperti master plan telah ada sejak tahun 2017.
"Master plannya sudah ada, sisa menunggu lahannya ada. Jadi sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa sampai lahan tersedia," ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Bulukumba Pindahkan Lokasi Pembangunan Sport Center
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Bulukumba, Asdar Bennu mengakui hingga saat ini belum melakukan pengadaan lahan sport center. Hanya saja pihaknya telah menyiapkan lahan sekitar empat hektare untuk dibebaskan.
"Baru kita mau ajukan anggaran pembebasannya, semoga tahun depan sudah disiapkan. Yang pasti kami telah melakukan kesepakatan dan persetujuan dengan semua pihak sisa mau dibebaskan lahannya," jelasnya.
Pembangunan sarana olahraga ini masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Hanya saja, jelang berakhirnya masa jabatan Sukri-Tomy, progres realisasi program tersebut belum juga ada.
Baca Juga: Pembangunan Sport Center Molor, DPRD Ultimatum Pemkab Bulukumba
Ketua Komisi D DPRD Bulukumba , Muhammad Bakti mengatakan, pemkab telah menghabiskan anggaran sebesar Rp1,4 miliar untuk biaya appraisal atau penilaian lahan. Namun hingga saat ini, pembebasan lahan tak kunjung rampung.
Menurut Bakti, yang menjadi kendala pada realisasi program tersebut ada pada rencana pembelian lahan senilai Rp50 ribu per meter. Sementara nilai jual objek pajak (NJOP) lahan tersebut hanya Rp25 ribu per meter.
"Dalam NJOP lahan itu senilai Rp25 ribu permeter. Terakhir mau dibeli lagi Rp100 ribu per meter, makanya saya orang pertama menolak hal ini, karena sudah tidak ada kesesuaian," katanya, Senin (7/9/2020).
Untuk pembangunan sport center ini, pemerintah membutuhkan lahan seluas 8 hektare. Pengadaan lahan dilakukan secara bertahap, di tahap awal rencananya pemerintah baru akan membebaskan lahan seluas 4 hektare. Akan tetapi, berdasarkan petunjuk pemerintah pusat, hal itu tidak bisa dilakukan.
"Pemerintah rencana melakukan pengadaan dengan dipecah-pecah supaya bisa dilakukan pemkab. Kalau seperti itu tentu tidak bisa karena pemerintah pusat tidak membenarkan, apalagi jika biaya pembebasan lahan di atas Rp5 miliar maka jadi kewenangan Pemprov Sulsel ," terang Ketua Fraksi Gerindra itu.
Sementara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bulukumba, Andi Asrar Amir mengatakan jika pembangunan sport center tak kunjung dilakukan lantaran terhambat pembebasan lahan. Padahal perencanaan pembangunan seperti master plan telah ada sejak tahun 2017.
"Master plannya sudah ada, sisa menunggu lahannya ada. Jadi sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa sampai lahan tersedia," ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Bulukumba Pindahkan Lokasi Pembangunan Sport Center
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Bulukumba, Asdar Bennu mengakui hingga saat ini belum melakukan pengadaan lahan sport center. Hanya saja pihaknya telah menyiapkan lahan sekitar empat hektare untuk dibebaskan.
"Baru kita mau ajukan anggaran pembebasannya, semoga tahun depan sudah disiapkan. Yang pasti kami telah melakukan kesepakatan dan persetujuan dengan semua pihak sisa mau dibebaskan lahannya," jelasnya.
(luq)
Lihat Juga :
