Pilkada 2020, MUI Ingatkan Rakyat Pilih Pemimpin Bermoral
Minggu, 06 September 2020 - 11:31 WIB
Ilustrasi. Foto: SINDOnews
JAKARTA - 270 daerah di Indonesia akan menyelenggaran pilkada tahun ini. Rakyat diingatkan agar cermat menyalurkan haknya dengan memilih pemimpin yang bermoral.
"Yang menentukan mereka jadi pemimpin adalah kita. Masyarakat harus didorong memilih pemimpin, kalau umat Islam, ya sesuai dengan pedoman Alquran dan sunah. Dari segi kapasitas, dari kepribadiannya, moralnya, kan begitu," kata Ketua Komisi Fatwa MUI , Hasanuddin AF dihubungi wartawan, Minggu (6/9/2020).
Adapun seruan itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota Dan Wakil Wali kota.
Sebab, pasal 4 ayat 1 huruf j dalam PKPU itu disebutkan bahwa WNI dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Di antara perbuatan tercela yaitu berjudi, mabuk, terlibat kasus korupsi, narkoba dan berzina.
Isu moral sempat mengganjal sejumlah calon kepala daerah dalam perhelatan pilkada. Pada pilkada 2018 misalnya, Azwar Anas yang saat itu hendak maju terpaksa mengembalikan mandat sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk berpasangan dengan calon Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Pengunduran diri Azwar Anas itu terjadi setelah beredarnya foto mesum yang mirip dia. Skandal serupa juga pernah menimpa Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Siti Qomariyah dan Wahyudi Pontjo Nugroho yang tersandung kasus foto mesum. Foto syur mirip keduanya beredar lewat jejaring sosial. Akan tetapi, keduanya membantah.
Selain itu, ada sejumlah calon kepala daerah yang berstatus tersangka seperti calon wakil bupati OKU Johan Anuar dan calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi walaupun belum berstatus tersangka. Jelang pilkada 2020 isu skandal video dan korupsi juga mencuat di daerah Jawa Timur.
MUI mendorong KPU tidak mudah meloloskan para bakal calon kepala daerah agar kejadian serupa tak terulang. Selain kelengkapan administratif, prinsip moral harus dikedepankan karena menyangkut integritas calon pemimpin.
"Yang menentukan mereka jadi pemimpin adalah kita. Masyarakat harus didorong memilih pemimpin, kalau umat Islam, ya sesuai dengan pedoman Alquran dan sunah. Dari segi kapasitas, dari kepribadiannya, moralnya, kan begitu," kata Ketua Komisi Fatwa MUI , Hasanuddin AF dihubungi wartawan, Minggu (6/9/2020).
Adapun seruan itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota Dan Wakil Wali kota.
Sebab, pasal 4 ayat 1 huruf j dalam PKPU itu disebutkan bahwa WNI dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Di antara perbuatan tercela yaitu berjudi, mabuk, terlibat kasus korupsi, narkoba dan berzina.
Isu moral sempat mengganjal sejumlah calon kepala daerah dalam perhelatan pilkada. Pada pilkada 2018 misalnya, Azwar Anas yang saat itu hendak maju terpaksa mengembalikan mandat sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk berpasangan dengan calon Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Pengunduran diri Azwar Anas itu terjadi setelah beredarnya foto mesum yang mirip dia. Skandal serupa juga pernah menimpa Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Siti Qomariyah dan Wahyudi Pontjo Nugroho yang tersandung kasus foto mesum. Foto syur mirip keduanya beredar lewat jejaring sosial. Akan tetapi, keduanya membantah.
Selain itu, ada sejumlah calon kepala daerah yang berstatus tersangka seperti calon wakil bupati OKU Johan Anuar dan calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi walaupun belum berstatus tersangka. Jelang pilkada 2020 isu skandal video dan korupsi juga mencuat di daerah Jawa Timur.
MUI mendorong KPU tidak mudah meloloskan para bakal calon kepala daerah agar kejadian serupa tak terulang. Selain kelengkapan administratif, prinsip moral harus dikedepankan karena menyangkut integritas calon pemimpin.
tulis komentar anda