Mahasiswa Minta Annas Ahmad Dicopot dari Jabatan Direktur RS Batara Siang
Jum'at, 28 Agustus 2020 - 23:15 WIB
Mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Pangkep melakukan aksi, Jumat (28/8/2020). Aksi itu terkait kasus meninggalnya janin dari dalam perut seorang pasien RS Batara Siang. Foto: SINDOnews/Muhammad Subhan
PANGKEP - Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pangkep menggelar aksi unjuk rasa, Jumat (28/8/2020). Mereka membawa sejumlah poster yang berisi kecaman atas pelayanan buruk di RSUD Batara Siang (RSBS) Pangkep .
Ketua Umum PMII Cabang Pangkep, Ansar menegaskan, pemerintah Kabupaten Pangkep harus betul-betul memberi atensi terkait persoalan pelayanan kesehatan yang burukdi RSUD Batara Siang. Aksi ini tidak lepas dari kejadian meninggalnya janin dalam kandungan seorang pasien RSUD Batara Siang beberapa waktu lalu.
"Olehnya itu pemerintah daerah Kabupaten Pangkep harus memberikan sanksi administrasi sehingga ini bisa menjadi bahan pembelajaran atau evaluasi untuk Direktur RSUD Batara Siang dalam berbenah menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap masyarakat tanpa ada terkecualikan," kata Ansar, Jumat (28/8/2020).
Ansar menyatakan, pihaknya menduga RSBS melanggar peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2018 Pasal 2 Poin B yang berbicara tentang kewajiban rumah sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien, sesuai dengan standar rumah sakit.
"Meski di tahun 2019 RSUD Batara Siang sudah mendapatkan kategori pelayanan kesehatan sangat baik, itu masih kami anggap tidak sesuai dengan realitas yang ada terkait pelayanannya sehingga kami katakan mereka masih gagal dan tidak pantas mendapatkan penghargaan itu," ucapnya.
Selain meminta Pemkab Pangkep segera menjatuhkan sanksi kepada RSBS, mereka juga menuntut agar manajemen RSBS meminta maaf kepada pasien dan berjanji tidak mengulang kejadian ini.
"Yang terakhir, kami minta pemda mencopot Direktur RSBS," tegas Ansar.
Ketua Umum PMII Cabang Pangkep, Ansar menegaskan, pemerintah Kabupaten Pangkep harus betul-betul memberi atensi terkait persoalan pelayanan kesehatan yang burukdi RSUD Batara Siang. Aksi ini tidak lepas dari kejadian meninggalnya janin dalam kandungan seorang pasien RSUD Batara Siang beberapa waktu lalu.
"Olehnya itu pemerintah daerah Kabupaten Pangkep harus memberikan sanksi administrasi sehingga ini bisa menjadi bahan pembelajaran atau evaluasi untuk Direktur RSUD Batara Siang dalam berbenah menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap masyarakat tanpa ada terkecualikan," kata Ansar, Jumat (28/8/2020).
Ansar menyatakan, pihaknya menduga RSBS melanggar peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2018 Pasal 2 Poin B yang berbicara tentang kewajiban rumah sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien, sesuai dengan standar rumah sakit.
"Meski di tahun 2019 RSUD Batara Siang sudah mendapatkan kategori pelayanan kesehatan sangat baik, itu masih kami anggap tidak sesuai dengan realitas yang ada terkait pelayanannya sehingga kami katakan mereka masih gagal dan tidak pantas mendapatkan penghargaan itu," ucapnya.
Selain meminta Pemkab Pangkep segera menjatuhkan sanksi kepada RSBS, mereka juga menuntut agar manajemen RSBS meminta maaf kepada pasien dan berjanji tidak mengulang kejadian ini.
"Yang terakhir, kami minta pemda mencopot Direktur RSBS," tegas Ansar.
tulis komentar anda