Aparat Diminta Netral dalam Pilkada Sampang 2024

Karena itu, kata Alfarisi, mendesak APH untuk konsisten dengan komitmen dan kewajiban konstitusionalnya, untuk bersikap netral dan profesional. Menurut Alfarisi, KPS mendesak APH, utamanya Polres Sampang untuk tidak terlibat dalam politik praktis, intervensi politik, dan mencampurkan proses hukum dalam proses politik. Proses hukum yang melibatkan sejumlah kepala desa di Sampang, menurutnya wajib ditunda hingga pencoblosan Pilkada Sampang usai.

"Publik Sampang ingin proses politik Pilkada Sampang 2024 berjalan aman, adil, dan berkualitas. Biarkan kompetisi politik di Sampang diisi oleh ‘perang gagasan’ tanpa intervensi politik APH. Masyarakat Sampang mendamba pemimpin visioner yang dekat dan peduli dengan kalangan grassroot, sehingga kompetisi gagasan mesti terus berlangsung tanpa ketakutan dan kegamangan oleh tindakan intervensi APH," ucapnya.

Demi menjaga integritas Polri, pihaknya meminta agar dihentikan sementara pemanggilan kepala desa di Sampang hingga proses politik Pilkada Sampang 2024 usai. Dia juga mendesak Polres Sampang untuk tidak melakukan pertemuan-pertemuan tertutup dengan kontestan dan atau tim pemenangan Pilkada Sampang 2024.



"Mendesak Polres Sampang untuk tetap menjaga komitmen netralitas dalam proses Pilkada Sampang 2024 mendesak Polres Sampang menggelar giat sosialisasi terbuka tentang netralitas dan profesionalitas menyambut Pilkada Sampang 2024," tandasnya.