Honor Kerap Menunggak, Bupati Bulukumba Bakal Copot Kordinator PSC
Kamis, 27 Agustus 2020 - 18:27 WIB
Bupati Bulukumba saat membagikan sembako kepada warga terdampak COVID-19. Foto: Istimewa
BULUKUMBA - Aksi mogok puluhan Publik Safety Center (PSC) di Bulukumba berbuntut panjang. BahkanKoordinator PSC bernama Ihwan bakal dicopot karena persoalan tersebut.
Itu disampaikan Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali yang berjanji bakal mencopot jabatan Koordinator Publik Safety Center (PSC), Ihwan.
"PSC kita lakukan evaluasi, termasuk usulan pergantian Koordinator sudah kita ajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," Kamis, (27/08/2020).
Hanya saja, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bulukumba , masih menanti izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Surat Keputusan (SK) pergantian pejabat.
"Untuk mengeluarkan SK pergantian harus izin Kemendagri. Sementara akan diisi pelaksana tugas posisi lowong," sebutnya.
Sukri Sappewali menjelaskan, saat ini Bulukumba akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, sehingga tidak bisa melakukan mutasi pejabat tanpa izin Kemendagri.
"Enam bulan sebelum Pilkada bupati tidak boleh melakukan mutasi," tandas dia.
Selain koordinator PSC, Purnawirawan TNI tersebut juga memastikan pergantian Kepala Puskesmas Ujung Loe. Pasalnya, Asrianti diduga memperjual-belikan alat pelindung diri atau APD berupa masker bantuan pemerintah.
Itu disampaikan Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali yang berjanji bakal mencopot jabatan Koordinator Publik Safety Center (PSC), Ihwan.
"PSC kita lakukan evaluasi, termasuk usulan pergantian Koordinator sudah kita ajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," Kamis, (27/08/2020).
Hanya saja, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bulukumba , masih menanti izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Surat Keputusan (SK) pergantian pejabat.
"Untuk mengeluarkan SK pergantian harus izin Kemendagri. Sementara akan diisi pelaksana tugas posisi lowong," sebutnya.
Sukri Sappewali menjelaskan, saat ini Bulukumba akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, sehingga tidak bisa melakukan mutasi pejabat tanpa izin Kemendagri.
"Enam bulan sebelum Pilkada bupati tidak boleh melakukan mutasi," tandas dia.
Selain koordinator PSC, Purnawirawan TNI tersebut juga memastikan pergantian Kepala Puskesmas Ujung Loe. Pasalnya, Asrianti diduga memperjual-belikan alat pelindung diri atau APD berupa masker bantuan pemerintah.
tulis komentar anda