Masyarakat Adat Akan Terus Dilibatkan Pembangunan IKN
Minggu, 08 September 2024 - 07:42 WIB
Terkait isu penggusuran tersebut, lanjut dia, advokasi yang dilakukan melalui OIKN proses ganti ruginya sudah tertangani dengan baik sampai sekarang.
Dikesempatan yang sama, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Lestari mengemukakan, saat ini pihaknya tengah menginventarisasi data masyarakat adat yang tinggal berbatasan dengan wilayah IKN.
“Jadi tahun ini kami sedang menginventarisasi, menurut kami yang paling penting adalah masyarakat adat di kabupaten-kabupaten yang nanti berbatasan dengan IKN, itu yang perlu disiapkan, misalnya Kutai Barat, Kutai Kartanegara, itu kan wilayah-wilayah yang kalau ditarik garis jaraknya hanya 30 menit sampai satu jam,” katanya.
Lestari memastikan, pada prinsipnya, masyarakat adat di IKN perlu pendamping dan terus melakukan pendekatan dengan cara diskusi untuk membuka masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan budaya, maka bisa berkoordinasi dengan BPK wilayah 14.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian untuk berkoordinasi terkait dengan masalah-masalah adat karena pada prinsipnya, sesuai dengan janji Presiden Jokowi, meskipun ada IKN tetapi tetap mengedepankan budaya lokal dan kami komitmen juga untuk itu, bahwa meskipun ada IKN, kami tetap menyiapkan generasi muda dan masyarakat adat di sekitar situ untuk tetap bisa mempertahankan budayanya dan terus bertahan,” ujarnya.
Dikesempatan yang sama, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Lestari mengemukakan, saat ini pihaknya tengah menginventarisasi data masyarakat adat yang tinggal berbatasan dengan wilayah IKN.
“Jadi tahun ini kami sedang menginventarisasi, menurut kami yang paling penting adalah masyarakat adat di kabupaten-kabupaten yang nanti berbatasan dengan IKN, itu yang perlu disiapkan, misalnya Kutai Barat, Kutai Kartanegara, itu kan wilayah-wilayah yang kalau ditarik garis jaraknya hanya 30 menit sampai satu jam,” katanya.
Lestari memastikan, pada prinsipnya, masyarakat adat di IKN perlu pendamping dan terus melakukan pendekatan dengan cara diskusi untuk membuka masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan budaya, maka bisa berkoordinasi dengan BPK wilayah 14.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian untuk berkoordinasi terkait dengan masalah-masalah adat karena pada prinsipnya, sesuai dengan janji Presiden Jokowi, meskipun ada IKN tetapi tetap mengedepankan budaya lokal dan kami komitmen juga untuk itu, bahwa meskipun ada IKN, kami tetap menyiapkan generasi muda dan masyarakat adat di sekitar situ untuk tetap bisa mempertahankan budayanya dan terus bertahan,” ujarnya.
(shf)
tulis komentar anda