Marak Kecurangan, Emak-emak Diajak Awasi Pilkada Jabar 2024
Sabtu, 03 Agustus 2024 - 17:51 WIB
Nuryamah menjelaskan, berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023, ada enam poin terkait fokus pencegahan ataupun kegiatan sosialisasi partisipastif.
"Pertama, kita sudah melakukan launching pojok pengawasan tidak hanya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi tapi juga seluruh kecamatan yang berjumlah 27 untuk Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Barat," ucapnya.
Yang kedua, pihaknya juga sudah me-launching kampung pengawasan partisipatif di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
"Tingkat kabupaten kota itu sudah memiliki kampung pengawasan partisipatif. Ini biasanya yang memang menjangkau yang tidak tersentuh, contoh misalkan kampung adat, atau kampung-kampung yang memang rawan dalam konteks tadi kerawanan untuk tahapan pemilihan," imbuhnya.
Yang ketiga adalah soal forum warga pengawasan partisipatif. Nuryamah menyebut, forum ini juga sudah di-launching untuk tingkat kabupaten kota dan kecamatan.
"Di Forum warga pengawasan itu banyak segmen yang harus kita sentuh, jadi bukan kaya partisipatif, ada segmen seni, ada segmen perempuan, segmen pemilih manula segmen, pemilih pemula, segmen lembaga, dan lain-lain," ujarnya.
Sedangkan poin empat hingga enam adalah terkait pendidikan pengawasan partisipatif (P2P).
"Kita juga sudah melakukan MoU dengan kampus dan juga lembaga pendidikan lainnya," tandasnya.
Diketahui, Jabar tercatat berada di urutan ke empat sebagai provinsi paling rawan pada penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak 2024 di Indonesia.
"Provinsi Jawa Barat ini termasuk ke empat provinsi yang paling rawan di Indonesia, itu diambil dari data yang kita luncurkan di tahun 2022," ucap Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty saat menghadiri peluncuran 'Peta Kerawanan pada Pilkada Serentak 2024' oleh Bawaslu Jabar di Kabupaten Bandung, Senin (22/7/2024) malam lalu.
"Pertama, kita sudah melakukan launching pojok pengawasan tidak hanya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi tapi juga seluruh kecamatan yang berjumlah 27 untuk Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Barat," ucapnya.
Yang kedua, pihaknya juga sudah me-launching kampung pengawasan partisipatif di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
"Tingkat kabupaten kota itu sudah memiliki kampung pengawasan partisipatif. Ini biasanya yang memang menjangkau yang tidak tersentuh, contoh misalkan kampung adat, atau kampung-kampung yang memang rawan dalam konteks tadi kerawanan untuk tahapan pemilihan," imbuhnya.
Yang ketiga adalah soal forum warga pengawasan partisipatif. Nuryamah menyebut, forum ini juga sudah di-launching untuk tingkat kabupaten kota dan kecamatan.
"Di Forum warga pengawasan itu banyak segmen yang harus kita sentuh, jadi bukan kaya partisipatif, ada segmen seni, ada segmen perempuan, segmen pemilih manula segmen, pemilih pemula, segmen lembaga, dan lain-lain," ujarnya.
Sedangkan poin empat hingga enam adalah terkait pendidikan pengawasan partisipatif (P2P).
"Kita juga sudah melakukan MoU dengan kampus dan juga lembaga pendidikan lainnya," tandasnya.
Diketahui, Jabar tercatat berada di urutan ke empat sebagai provinsi paling rawan pada penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak 2024 di Indonesia.
"Provinsi Jawa Barat ini termasuk ke empat provinsi yang paling rawan di Indonesia, itu diambil dari data yang kita luncurkan di tahun 2022," ucap Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty saat menghadiri peluncuran 'Peta Kerawanan pada Pilkada Serentak 2024' oleh Bawaslu Jabar di Kabupaten Bandung, Senin (22/7/2024) malam lalu.
tulis komentar anda