Pemkab Morowali Ikuti Audiensi Tenaga Penyuluh KB/PLKB
Rabu, 12 Agustus 2020 - 16:47 WIB
Pemkab Morowali Ikuti Audiensi Tenaga Penyuluh KB/PLKB
BUNGKU - Untuk meningkatkan pelayanan program Bangga Kencana kepada seluruh keluarga dan masyarakat Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DKPPKB), bersama Bupati Morowali Drs. Taslim dan Tenaga Penyuluh KB/PLKB, mengikuti pertemuan via virtual di ruang Bupati, Selasa (11/08/20). Pertemuan tersebut merupakan audiensi Tenaga Penyuluh KB/PLKB PNS dan Non PNS yang diikuti oleh Bupati dan Walikota se-Indonesia.
Program Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan program yang bertujuan untuk mengarahkan agar keluarga mempunyai rencana berkeluarga, punya anak, pendidikan dan sebagainya sehingga akan terbentuk keluarga-keluarga berkualitas.
Pertemuan dipimpin langsung Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dr. Hasto Wardoyo. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa secara nasional kondisi rasio Penyuluh KB PNS dibandingkan dengan Desa/Kelurahan adalah 1 berbanding 6 dari ideal rasio 1 berbanding 2. BKKBN juga mengapresiasi atas kerjasama dan dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam merekrut Tenaga Penyuluh untuk menyukseskan program Bangga Kencana.
"Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah memperkuat ketersediaan tenaga yang diperankan sebagai PLKB Non PNS dengan jumlah total 9.977 orang", ucapnya.
Ia melanjutkan, pentingnya program KB tidak hanya berfokus menekan jumlah anak namun beberapa hal yang meliputi kesehatan dan tumbuh kembang anak juga tidak kalah penting untuk dilaksanakan.
“Urusan Keluarga Berencana (KB) ini tidak hanya pada jumlah anak, namun meliputi pula kesehatan anak agar tidak stunting serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi,” pungkas dia.
Olehnya, untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut sampai ke wilayah pedalaman, Kepala BKKBN berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menambah fasilitas kepada PLKB Non PNS seperti anggaran dan kendaraan operasional.
Diketahui, dalam Vidcom ini, hadir pula pembicara dari beberapa unsur Kementerian di antaranya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Koordinator PMK, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Program Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan program yang bertujuan untuk mengarahkan agar keluarga mempunyai rencana berkeluarga, punya anak, pendidikan dan sebagainya sehingga akan terbentuk keluarga-keluarga berkualitas.
Pertemuan dipimpin langsung Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dr. Hasto Wardoyo. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa secara nasional kondisi rasio Penyuluh KB PNS dibandingkan dengan Desa/Kelurahan adalah 1 berbanding 6 dari ideal rasio 1 berbanding 2. BKKBN juga mengapresiasi atas kerjasama dan dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam merekrut Tenaga Penyuluh untuk menyukseskan program Bangga Kencana.
"Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah memperkuat ketersediaan tenaga yang diperankan sebagai PLKB Non PNS dengan jumlah total 9.977 orang", ucapnya.
Ia melanjutkan, pentingnya program KB tidak hanya berfokus menekan jumlah anak namun beberapa hal yang meliputi kesehatan dan tumbuh kembang anak juga tidak kalah penting untuk dilaksanakan.
“Urusan Keluarga Berencana (KB) ini tidak hanya pada jumlah anak, namun meliputi pula kesehatan anak agar tidak stunting serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi,” pungkas dia.
Olehnya, untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut sampai ke wilayah pedalaman, Kepala BKKBN berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menambah fasilitas kepada PLKB Non PNS seperti anggaran dan kendaraan operasional.
Diketahui, dalam Vidcom ini, hadir pula pembicara dari beberapa unsur Kementerian di antaranya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Koordinator PMK, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(atk)
tulis komentar anda