176 Daerah Raih Penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat dan STBM 2023
Rabu, 29 November 2023 - 15:43 WIB
Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah.
Menurut Muhadjir, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap masalah kesehatan, yang tercermin pada alokasi anggaran di sektor kesehatan.
“Indonesia harus dilihat dari kacamata yang utuh. Bopeng-bopeng yang belum dapat layanan kesehatan itu, harus segera ada transfer teknologi, termasuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan,” kata Muhadjir.
Sedangkan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, urbanisasi dan juga perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang tinggal di kota maka semakin besar pula masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat.
Menkes mencontohkan Demam Berdarah Dengue (DBD), di mana jumlah kasus idealnya menurut WHO adalah di bawah 10 per 100 ribu penduduk. Indonesia baru bisa mencapai 28 per 100 ribu penduduk.
"Hanya ada satu kota yang bisa di bawah 10 per 100 ribu penduduk yaitu Kota Yogyakarta. Ini karena pemkot Yogya dibantu akademisi melakukan terobosan yaitu dengan melepas nyamuk baik untuk melawan nyamuk penyebab DBD,” ujar Menkes.
Sementara Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengungkapan, pihaknya mempunyai dua program besar yaitu mendekatkan layanan kesehatan primer ke masyarakat serta rumah sakit di provinsi dan kabupaten kota mulai bisa menangani penyakit berat.
“Total APBD hampir Rp1.300 triliun dan utuk kesehatan sebesar Rp197 triliun. Dari Rp197 triliun itu sepertiganya untuk belanja alat kesehatan, 30 persen untuk jasa tenaga kesehatan dan iuran kesehatan 30 persen. 28 persen dari Rp197 triliun seharusnya dapat untuk memberikan insentif bagi tenaga kesehatan di tempat terpencil,” kata Suhajar.
Ada enam daerah yang mendapatkan penghargaan tim pembina Kabupaten Kota Sehat provinsi terbaik yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan DI Yogyakarta.
Provinsi Sulawesi Selatan menerima penghargaan percepatan 100 persen stop buang air besar sembarangan.
Menurut Muhadjir, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap masalah kesehatan, yang tercermin pada alokasi anggaran di sektor kesehatan.
“Indonesia harus dilihat dari kacamata yang utuh. Bopeng-bopeng yang belum dapat layanan kesehatan itu, harus segera ada transfer teknologi, termasuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan,” kata Muhadjir.
Sedangkan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, urbanisasi dan juga perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang tinggal di kota maka semakin besar pula masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat.
Menkes mencontohkan Demam Berdarah Dengue (DBD), di mana jumlah kasus idealnya menurut WHO adalah di bawah 10 per 100 ribu penduduk. Indonesia baru bisa mencapai 28 per 100 ribu penduduk.
"Hanya ada satu kota yang bisa di bawah 10 per 100 ribu penduduk yaitu Kota Yogyakarta. Ini karena pemkot Yogya dibantu akademisi melakukan terobosan yaitu dengan melepas nyamuk baik untuk melawan nyamuk penyebab DBD,” ujar Menkes.
Sementara Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengungkapan, pihaknya mempunyai dua program besar yaitu mendekatkan layanan kesehatan primer ke masyarakat serta rumah sakit di provinsi dan kabupaten kota mulai bisa menangani penyakit berat.
“Total APBD hampir Rp1.300 triliun dan utuk kesehatan sebesar Rp197 triliun. Dari Rp197 triliun itu sepertiganya untuk belanja alat kesehatan, 30 persen untuk jasa tenaga kesehatan dan iuran kesehatan 30 persen. 28 persen dari Rp197 triliun seharusnya dapat untuk memberikan insentif bagi tenaga kesehatan di tempat terpencil,” kata Suhajar.
Ada enam daerah yang mendapatkan penghargaan tim pembina Kabupaten Kota Sehat provinsi terbaik yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan DI Yogyakarta.
Provinsi Sulawesi Selatan menerima penghargaan percepatan 100 persen stop buang air besar sembarangan.
tulis komentar anda