Gelar Rakor bersama BNPB RI, Gubernur Khofifah Tekankan Mitigasi dan Pemetaan Status Bencana di Jatim
Selasa, 10 Oktober 2023 - 12:03 WIB
“Namun diprediksikan akhir November 2023 sudah turun hujan. Tapi ini yang harus kita khawatirkan juga jika curah hujan tinggi di awal tahun depan, ini bisa berpotensi untuk terjadinya banjir,” katanya.
Secara khusus, Kepala BNPB mengulas kejadian karhutla di Jatim. Menurutnya, tingkat kerawanan karhutla Jatim cukup tinggi. Utamanya pada musim kemarau kering ini yang memicu terjadinya karhutla.
“Bahkan beberapa gunung seperti Arjuno, Bromo dan baru-baru ini Lawu juga terbakar. Bahkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga terbakar. Kejadian ini telah kami bantu dengan helikopter yang mampu melakukan water bombing,” ujarnya.
Suharyanto kemudian juga menyampaikan bahwa saat ini di Jatim ada lima wilayah yang memiliki kuantitas terjadinya bencana lebih dari 50 kejadian. Lima wilayah tersebut adalah Situbondo, Jember, Pasuruan, Sidoarjo dan Malang.
“Harapannya kejadian bencana yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang lagi. Misalnya seperti karhutla di Bromo kemarin, itu sangat merugikan karena pemadamannya sampai satu minggu,” katanya
Ia juga menyampaikan bahwa dalam upaya mitigasi bencana di berbagai wilayah untuk bisa dimasifkan. Misalnya di Pantai Teleng Ria Pacitan yang mulai ditanami Cemara Udang. Ini adalah mitigasi yang bisa dilakukan.
Kepada rekan-rekan BPBD yang hadir, Suharyanto menyampaikan saat pelaksanaan tanggap darurat harus sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007. Keberadaan Kalaksa BPBD sangat penting dan memiliki fungsi komando. Harapannya penanganan bencana di masing-masing wilayah bisa lebih baik lagi.
Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan dalam menentukan fase siaga atau tanggap darurat Kepala Daerah tidak boleh ragu-ragu. Karena penanganan bencana sejatinya tidak bisa sendirian. Melihat evaluasi pada penanganan bencana sebelumnya, kerja sama bisa mempercepat penanganan bencana.
“Supaya akuntabilitas dan regulasinya masuk kepala daerah jangan sampai ragu untuk menentukan fase siaga atau darurat bagi wilayahnya,” ucapnya.
Saat ini di Jatim dalam catatan BNPB, ada 21 kabupaten/kota yang menetapkan status. Untuk siaga darurat terdapat sebanyak 12 kabupaten/kota dan untuk status tanggap darurat terdapat 9 kabupaten/kota. BNPB juga menyalurkan bantuan Dana Siap Pakai dan peralatan untuk 21 kabupaten/kota tersebut.
Secara khusus, Kepala BNPB mengulas kejadian karhutla di Jatim. Menurutnya, tingkat kerawanan karhutla Jatim cukup tinggi. Utamanya pada musim kemarau kering ini yang memicu terjadinya karhutla.
“Bahkan beberapa gunung seperti Arjuno, Bromo dan baru-baru ini Lawu juga terbakar. Bahkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga terbakar. Kejadian ini telah kami bantu dengan helikopter yang mampu melakukan water bombing,” ujarnya.
Suharyanto kemudian juga menyampaikan bahwa saat ini di Jatim ada lima wilayah yang memiliki kuantitas terjadinya bencana lebih dari 50 kejadian. Lima wilayah tersebut adalah Situbondo, Jember, Pasuruan, Sidoarjo dan Malang.
“Harapannya kejadian bencana yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang lagi. Misalnya seperti karhutla di Bromo kemarin, itu sangat merugikan karena pemadamannya sampai satu minggu,” katanya
Ia juga menyampaikan bahwa dalam upaya mitigasi bencana di berbagai wilayah untuk bisa dimasifkan. Misalnya di Pantai Teleng Ria Pacitan yang mulai ditanami Cemara Udang. Ini adalah mitigasi yang bisa dilakukan.
Kepada rekan-rekan BPBD yang hadir, Suharyanto menyampaikan saat pelaksanaan tanggap darurat harus sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007. Keberadaan Kalaksa BPBD sangat penting dan memiliki fungsi komando. Harapannya penanganan bencana di masing-masing wilayah bisa lebih baik lagi.
Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan dalam menentukan fase siaga atau tanggap darurat Kepala Daerah tidak boleh ragu-ragu. Karena penanganan bencana sejatinya tidak bisa sendirian. Melihat evaluasi pada penanganan bencana sebelumnya, kerja sama bisa mempercepat penanganan bencana.
“Supaya akuntabilitas dan regulasinya masuk kepala daerah jangan sampai ragu untuk menentukan fase siaga atau darurat bagi wilayahnya,” ucapnya.
Saat ini di Jatim dalam catatan BNPB, ada 21 kabupaten/kota yang menetapkan status. Untuk siaga darurat terdapat sebanyak 12 kabupaten/kota dan untuk status tanggap darurat terdapat 9 kabupaten/kota. BNPB juga menyalurkan bantuan Dana Siap Pakai dan peralatan untuk 21 kabupaten/kota tersebut.
tulis komentar anda