Angka Nikah Dini di Trenggalek Berhasil Ditekan Lewat Desa Nol Perkawinan Anak, Ini Tips dari Novita Hardini
Rabu, 02 Agustus 2023 - 13:06 WIB
Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada anak. Kalau dulu cegah perkawinan anak ini, masyarakat merasa dihalang halangi dan sekarang ini tidak. Para orang tua sudah banyak yang sadar bawasannya undang-undang perkawinan anak menetapkan batas usia minimal diperbolehkan dalam perkawinan itu 19 tahun.
Menunjang hal tersebut Pemkab Trenggalek telah membentuk pusat pembelajaran keluarga yang berfungsi memberikan edukasi pola pengasuhan yang benar dan sebagainya. Setiap anak yang mau menikah dengan alasan apapun itu wajib dilakukan assesment oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang diasuh oleh psikolog dari Dinas Sosial. Kemudian kepala desa boleh mengeluarkan formulir N1 kalau sudah ada rekomendasi dari Puspaga. Upaya ini dirasa cukup sangat efisien mencegah perkawinan anak.
"Hari ini, Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek dipilih untuk menceritakan best practice apa saja yang Trenggalek telah lakukan untuk menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Trenggalek," tutur Novita Hardini kepada awak media, Selasa (1/8/2023).
Baca Juga: Novita Hardini, Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek dan Peduli Komunitas Ojol Perempuan Gelar Nobar Film Buya Hamka
“Saya, mewakili Tim Penggerak PKK Kabupaten, sambungnya menambahkan, "menceritakan beberapa inovasi dan langkah strategis yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK. Tidak hanya ketika saat ini, tapi sejak tahun 2019 sudah menjadi perhatian kami tentang bagaimana memberikan kemerdekaan yang benar-benar merdeka bagi anak anak," imbuhnya.
Ketika ditanya bagaimana pandangannya terhadap issue pernikahan usia anak, dirinya menjawab lugas bahwa ilmu pengetahuan itu adalah kunci. Ia merasakan bagaimana menjadi anak yang pernah diminta dan bertumbuh dalam budaya yang percaya bahwa menikah itu guna mengangkat derajat ekonomi keluarga.
"Namun saya menolak dengan penuh keyakinan. Saya yakin, tanpa ilmu dan pengetahuan, derajat kemiskinan lah yang akan meningkat. Jadi, Bagi seluruh anak diluar sana," kata Novita Hardini menjawab pertanyaan awak media belum lama ini.
Menunjang hal tersebut Pemkab Trenggalek telah membentuk pusat pembelajaran keluarga yang berfungsi memberikan edukasi pola pengasuhan yang benar dan sebagainya. Setiap anak yang mau menikah dengan alasan apapun itu wajib dilakukan assesment oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang diasuh oleh psikolog dari Dinas Sosial. Kemudian kepala desa boleh mengeluarkan formulir N1 kalau sudah ada rekomendasi dari Puspaga. Upaya ini dirasa cukup sangat efisien mencegah perkawinan anak.
"Hari ini, Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek dipilih untuk menceritakan best practice apa saja yang Trenggalek telah lakukan untuk menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Trenggalek," tutur Novita Hardini kepada awak media, Selasa (1/8/2023).
Baca Juga: Novita Hardini, Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek dan Peduli Komunitas Ojol Perempuan Gelar Nobar Film Buya Hamka
“Saya, mewakili Tim Penggerak PKK Kabupaten, sambungnya menambahkan, "menceritakan beberapa inovasi dan langkah strategis yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK. Tidak hanya ketika saat ini, tapi sejak tahun 2019 sudah menjadi perhatian kami tentang bagaimana memberikan kemerdekaan yang benar-benar merdeka bagi anak anak," imbuhnya.
Ketika ditanya bagaimana pandangannya terhadap issue pernikahan usia anak, dirinya menjawab lugas bahwa ilmu pengetahuan itu adalah kunci. Ia merasakan bagaimana menjadi anak yang pernah diminta dan bertumbuh dalam budaya yang percaya bahwa menikah itu guna mengangkat derajat ekonomi keluarga.
"Namun saya menolak dengan penuh keyakinan. Saya yakin, tanpa ilmu dan pengetahuan, derajat kemiskinan lah yang akan meningkat. Jadi, Bagi seluruh anak diluar sana," kata Novita Hardini menjawab pertanyaan awak media belum lama ini.
Lihat Juga :