Pilwali Surabaya Dimasa Pandemi, Ini Peringatan Dokter Sukma
Jum'at, 17 Juli 2020 - 09:41 WIB
Pilwali Surabaya bakal dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Foto/SINDOnews/Ali Masduki
SURABAYA - Pandemi COVID-19 belum kunjung mereda, termasuk di Kota Surabaya. Bahkan Kota Pahlawan ini masuk zona merah karena tingginya jumlah warga yang positif COVID-19. Masyarakat Kota Surabaya menyimpan kekhawatiran, terkait pelaksanaan Pilwali Surabaya 9 Desember 2020.
(Baca juga: Wanita Aceh Selatan Ini Menitikkan Air Mata Saat Dihukum Cambuk )
Sukma Sahadewa, Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kota Surabaya, mengingatkan pentingnya sejak dini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, mempersiapkan protokol kesehatan. Sebab potensi penularan COVID-19 di Kota Surabaya, masih tinggi.
"Kalau melihat kurvanya, COVID-19 di Surabaya masih tinggi. Karena protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat dalam setiap tahapan pilwali. Tidak saja kepada petugas pemilu tapi juga bagi masyarakat sebagai pemilih. Ini penting untuk menghindari potensi klaster baru," ujar Sukma dalam webinar Forkom Jurnalis Nahdliyin, dengan tema Pilwali Surabaya Di Tengah Pandemi COVID-19, Amankah ?.
(Baca juga: Banjir Masih Genangi Kota Sorong Hingga Jumat (17/7/2020) Pagi )
Sukma menilai, kalau melihat kondisi saat ini, melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan sangat tidak aman. Apalagi tahapan pilwali yang melibatkan orang banyak, mulai kampanye hingga pencoblosan dan penghitungan suara.
Pihaknya berharap ada pendampingan dan pengawasan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Gugus Tugas COVID-19 mau pun BPBD dalam setiap tahapan Pilwali Surabaya. Institusi ini nntinya yang menjadi supervisi dalam pelaksanaan protokol kesehatan sehinhga bisa meminimalisir potensi penularan.
"Kalau parameternya saat ini, menurut penilaian saya, pelaksanaan Pilwali Surabaya tahun ini tidak aman. Karena itu saya mengusulkan adanya asuransi bagi warga Surabaya yang melaksanakan hak pilih," imbuh Sukma.
(Baca juga: Ini Toples COVID-19 Dari Madiun yang Kini Diburu Konsumen )
Terpisah, Subairi, Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM meyakinkan kalau pihaknya melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap tahapan pilwali. Karena itu seluruh petugas di lapangan dilengkapi alat pelindung diri (APD) hingga alat semprot disinfektan.
Alumni Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini mengungkapkan, pihaknya juga memecah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga jumlahnya lebih banyak dari rencana awal. Langkah itu dilakukan sebagai upaya dari physical distancing atau menjaga jarak pemilih di TPS.
"Saat ini KPU punya dua tugas utama, pertama sebagai penyelenggara pemilu yang menjamin hak konstitusi warga negara. Kedua menjadi Gugus Tugas yang menjamin keselamatan warga negara dalam melaksanakan hak pilih. Insya Allah, pilwali Surabaya aman dilaksanakan tahun ini, warga Surabaya tak perlu takut datang ke TPS," tegas aktivis Ansor tersebut.
(Baca juga: Wanita Aceh Selatan Ini Menitikkan Air Mata Saat Dihukum Cambuk )
Sukma Sahadewa, Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kota Surabaya, mengingatkan pentingnya sejak dini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, mempersiapkan protokol kesehatan. Sebab potensi penularan COVID-19 di Kota Surabaya, masih tinggi.
"Kalau melihat kurvanya, COVID-19 di Surabaya masih tinggi. Karena protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat dalam setiap tahapan pilwali. Tidak saja kepada petugas pemilu tapi juga bagi masyarakat sebagai pemilih. Ini penting untuk menghindari potensi klaster baru," ujar Sukma dalam webinar Forkom Jurnalis Nahdliyin, dengan tema Pilwali Surabaya Di Tengah Pandemi COVID-19, Amankah ?.
(Baca juga: Banjir Masih Genangi Kota Sorong Hingga Jumat (17/7/2020) Pagi )
Sukma menilai, kalau melihat kondisi saat ini, melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan sangat tidak aman. Apalagi tahapan pilwali yang melibatkan orang banyak, mulai kampanye hingga pencoblosan dan penghitungan suara.
Pihaknya berharap ada pendampingan dan pengawasan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Gugus Tugas COVID-19 mau pun BPBD dalam setiap tahapan Pilwali Surabaya. Institusi ini nntinya yang menjadi supervisi dalam pelaksanaan protokol kesehatan sehinhga bisa meminimalisir potensi penularan.
"Kalau parameternya saat ini, menurut penilaian saya, pelaksanaan Pilwali Surabaya tahun ini tidak aman. Karena itu saya mengusulkan adanya asuransi bagi warga Surabaya yang melaksanakan hak pilih," imbuh Sukma.
(Baca juga: Ini Toples COVID-19 Dari Madiun yang Kini Diburu Konsumen )
Terpisah, Subairi, Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM meyakinkan kalau pihaknya melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap tahapan pilwali. Karena itu seluruh petugas di lapangan dilengkapi alat pelindung diri (APD) hingga alat semprot disinfektan.
Alumni Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini mengungkapkan, pihaknya juga memecah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga jumlahnya lebih banyak dari rencana awal. Langkah itu dilakukan sebagai upaya dari physical distancing atau menjaga jarak pemilih di TPS.
"Saat ini KPU punya dua tugas utama, pertama sebagai penyelenggara pemilu yang menjamin hak konstitusi warga negara. Kedua menjadi Gugus Tugas yang menjamin keselamatan warga negara dalam melaksanakan hak pilih. Insya Allah, pilwali Surabaya aman dilaksanakan tahun ini, warga Surabaya tak perlu takut datang ke TPS," tegas aktivis Ansor tersebut.
(eyt)
Lihat Juga :
tulis komentar anda