Pemerintah Lamban Tangani Bencana Sinabung

KARO - Pemerintah dinilai lamban dalam menangani masyarakat yang terkena dampak bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah.

Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke Kantor Bupati Karo, Kamis (9/4/2015). Fahri mengungkapkan, Gunung Sinabung sulit diprediksi kapan dapat kembali normal. Ia menilai upaya aktif yang dilakukan pemerintah belum terlihat.

"Sebab sampai sekarang ini gambaran riil penyelesaian bencana ini belum jelas dan terperinci," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, tidak ditemukan peta evakuasi dalam draf penanganan korban dan masyarakat terdampak, baik skala sedang maupun besar. Padahal, itu sangat dibutuhkan sebagai petunjuk penanganan secara moril dan materil yang mencakup seberapa besar dana harus dikeluarkan.

Kedua, tidak adanya peta komprehensif penuntasan masalah terhadap masyarakat terdampak. Padahal, disinyalir areal terdampak erupsi Sinabung cukup luas dan tidak pada satu titik saja.

"Kondisi inilah yang menyebabkan DPR RI masih tanda tanya ke pemerintah perihal penanganan korban dan masyarakat terdampak. Jika penanganan relevansinya jelas, maka tidak mungkin kita, DPR, mengkritisi masalah ini," kata Fahri.

Fahri menambahkan, sekarang ini ekonomi ribuan masyarakat Karo mati karena mata pencaharian mereka terputus akibat erupsi Sinabung dan hidupnya harus mengungsi terusir dari kampung halaman. Hal ini sudah berjalan selama hampir dua tahun. Sementara, tempat tinggal bagi yang direlokasi pun belum selesai dibangun.

"Belum lagi penyelesaian masyarakat yang terdampak material debu vulkanik dan lahar dingin. Ini kan masalah urgent, harus ada desain penyelesaian masalah," tandasnya.

Sementara, Tokoh Masyarakat Karo, Arya Mahendra Sinulingga pada kesempatan itu mengatakan, dampak yang ditinggalkan Gunung Sinabung setelah meletus menyebabkan kerugian yang meluas bagi masyarakat Karo.

Berdasarkan hasil penelitian, sektor pariwisata Kabupaten Karo mengalami penurunan hingga 49 persen, hasil pertanian juga turun sampai 35 persen. Dari segi pendidikan, masyarakat Karo yang masuk perguruan tinggi juga sangat menurun.

"Yang lebih parah adalah kami hitung melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Kabupaten Karo mengalami minus 45 persen pada pertumbuhannya. Sementara daerah-daerah lainnya mengalami kenaikan hingga 6-7 persen. Ini artinya, Kabupaten Karo untuk mencapai tingkat normal seperti halnya pada tahun 2012 bila pertumbuhan normal 5 persen, maka dibutuhkan 9-10 tahun untuk sama dengan kondisi di tahun 2012," jelasnya.