BNN Gandeng Kampus Unair
Jum'at, 27 Maret 2015 - 14:56 WIB
BNN Gandeng Kampus Unair
A
A
A
SURABAYA - Badan Nasional Narkotika (BNN) Pusat mengoptimalkan program rehabilitasi bagi 100.000 pengguna dan pecandu narkoba di Tanah Air. Berbekal anggaran tahun 2015 sebesar Rp500 miliar, lembaga antimadat ini akan melakukan banyak terobosan.
Selain menggandeng lintas kementerian, BNN juga mengajak perguruan tinggi. Kampus Universitas Airlangga (Unair) adalah salah satu yang didatangi dan digandeng BNN pada triwulan pertama 2015 ini. Kemarin, Kepala BNN Pusat Komjen Pol Anang Iskandar mendatangi Gedung Rektorat Kampus C Unair.
Kepala Humas BNN Pusat Kombes Pol Slamet Pribadi menyebutkan, pengguna atau pecandu narkoba bisa mendatangi sekaligus melapor di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), tempat rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang ditunjuk. Di Jawa Timur, kata dia, ada beberapa titik. “Masyarakat harus diberitahu peran dan fungsi IPWL. Pengguna atau pecandu dalam politik undang-undang tidak harus masuk penjara.
Pengguna atau pecandu wajib direhabilitasi,” kata Slamet saat sosialisasi. Rehabilitasi diterapkan untuk mengantisipasi pengguna narkoba agar setelah keluar dari penjara bisa menjadi lebih baik. “Semua biaya rehabilitasi gratis alias ditanggung negara. Ini diatur dalam Pasal 54 UU tentang Narkotika. Sejauh ini BNN Pusat memiliki beberapa tempat rehabilitasi di antaranya di Lido, Banjarmasin, Batam, dan Makassar,” katanya.
Menurut dia, tempat itu masih kurang sehingga BNN harus menggandeng banyak pihak di antaranya Kemenken, Kemensos, Kemendagri, serta TNI/- Polri. Aset Polri seperti SPN bisa dimanfaatkan untuk tempat rehabilitasi bahkan rindam milik TNI AD juga bisa. “Dalam sehari ada 33 orang di Indonesia meninggal dunia karena narkoba.
Kerugian dalam setahun karena penyalahgunaan narkoba Rp63,1 triliun oleh biaya pribadi dan sosial. Jumlah pengguna di Indonesia diestimasikan 4 juta pengguna atau 2,18%, linier dengan jumlah penduduk,” ujarnya. Direskrim Umum Polda Jatim Kombes Pol Bambang Priambodo menambahkan, kasus penyalahgunaan narkoba di Jatim banyak. Surabaya tetap mendominasi, disusul Kediri, dan Sidoarjo.
“Polda Jatim terapkan strategi tiga pilar, yakni Polda, pemprov, dan pangdam. Di setiap desa atau kelurahan ada Babinsa, Bintara Kamtibmas, dan lurah yang bertugas mengawasi wilayahnya,” kata mantan Kapolres Tuban ini.
Soeprayitno
Selain menggandeng lintas kementerian, BNN juga mengajak perguruan tinggi. Kampus Universitas Airlangga (Unair) adalah salah satu yang didatangi dan digandeng BNN pada triwulan pertama 2015 ini. Kemarin, Kepala BNN Pusat Komjen Pol Anang Iskandar mendatangi Gedung Rektorat Kampus C Unair.
Kepala Humas BNN Pusat Kombes Pol Slamet Pribadi menyebutkan, pengguna atau pecandu narkoba bisa mendatangi sekaligus melapor di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), tempat rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang ditunjuk. Di Jawa Timur, kata dia, ada beberapa titik. “Masyarakat harus diberitahu peran dan fungsi IPWL. Pengguna atau pecandu dalam politik undang-undang tidak harus masuk penjara.
Pengguna atau pecandu wajib direhabilitasi,” kata Slamet saat sosialisasi. Rehabilitasi diterapkan untuk mengantisipasi pengguna narkoba agar setelah keluar dari penjara bisa menjadi lebih baik. “Semua biaya rehabilitasi gratis alias ditanggung negara. Ini diatur dalam Pasal 54 UU tentang Narkotika. Sejauh ini BNN Pusat memiliki beberapa tempat rehabilitasi di antaranya di Lido, Banjarmasin, Batam, dan Makassar,” katanya.
Menurut dia, tempat itu masih kurang sehingga BNN harus menggandeng banyak pihak di antaranya Kemenken, Kemensos, Kemendagri, serta TNI/- Polri. Aset Polri seperti SPN bisa dimanfaatkan untuk tempat rehabilitasi bahkan rindam milik TNI AD juga bisa. “Dalam sehari ada 33 orang di Indonesia meninggal dunia karena narkoba.
Kerugian dalam setahun karena penyalahgunaan narkoba Rp63,1 triliun oleh biaya pribadi dan sosial. Jumlah pengguna di Indonesia diestimasikan 4 juta pengguna atau 2,18%, linier dengan jumlah penduduk,” ujarnya. Direskrim Umum Polda Jatim Kombes Pol Bambang Priambodo menambahkan, kasus penyalahgunaan narkoba di Jatim banyak. Surabaya tetap mendominasi, disusul Kediri, dan Sidoarjo.
“Polda Jatim terapkan strategi tiga pilar, yakni Polda, pemprov, dan pangdam. Di setiap desa atau kelurahan ada Babinsa, Bintara Kamtibmas, dan lurah yang bertugas mengawasi wilayahnya,” kata mantan Kapolres Tuban ini.
Soeprayitno
(bbg)
