4 Calon Berebut Rekomendasi PKB
4 Calon Berebut Rekomendasi PKB
A
A
A
SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyiapkan empat nama yang akan direkomendasi kan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) untuk diusung dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya Desember mendatang.
Keempat nama tersebut adalah Ketua DPC PKB Kota Surabaya Syamsul Arifin, pengusaha properti Ali Azhar, Ketua KONI Jatim Dhimam Abror Djuraid dan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Basa Alim Tulaekha. Dari keempat nama tersebut, DPP akan memilih satu orang untuk diusung menjadi calon wali kota (cawali).
Menurut Ketua DPC PKB Kota Surabaya Syamsul Arifin, keempat kandidat yang memperebutkan tiket rekomendasi DPP PKB pada April mendatang akan mengikuti sejumlah tahapan dan seleksi. Misalnya, proses uji publik, tes wawancara hingga fit and proper test. Syaratsyarat tersebut harus diikuti untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PKB.
“Pencoblosannya tanggal 9 Desember, jadi masih banyak waktu bagi para calon untuk bisa mendongkrak elektabilitas mereka,” papar Syamsul seusai menghadiri diskusi di Surabaya kemarin. Menurut Syamsul, meski elektabilitas Tri Rismaharini disebut- sebut cukup tinggi, tidak ada yang menjamin dia akan terpilih lagi. Itu karena semua calon yang hendak maju dalam pilwali terus bergerak untuk meningkatkan elektabilitas mereka.
Dia yakin para calon yang hendak maju semua memahami problematika Surabaya. Jika sekarang mereka tidak dikenal, mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk muncul di hadapan publik. “Semua beropini bahwa pilwali nanti Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini, yang menang, itu belum tentu. Kalau mau berkompetisi, mari berkompetisi secara fair,” katanya.
Sementara Ali Azhar yang juga hadir dalam diskusi tersebut menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilwali Surabaya. Dia menilai, masih banyak yang harus dibenahi di Surabaya. Salah satunya tentang keterbukaan informasi publik. Sejauh ini, masyarakat belum mengetahui secara gamblang berapa besar pemasukan daerah dan juga pengeluarannya.
Ketika hendak meminta data soal itu, seringkali masyarakat dihambat oleh birokrasi. “Kalau saya jadi wali kota, saya akan buka semua. Informasi itu kan hak masyarakat dan itu sudahdijamin di undang-undang,” ungkapnya. Menurut mantan kepala sekolah ini, dia juga akan memperhatikan kebutuhan para pemuda Surabaya khususnya kalangan remaja.
Dari survey yang sudah dia lakukan, banyak sekali remaja yang gemar balap liar atau trek-trekan. Daripada mengganggu warga setempat dan juga mengancam nyawanya sendiri, lebih baik pemkot membangun sebuah sirkuit. Dengan adanya area tersendiri untuk balap motor, maka para remaja akan bisa berkompetisi secara profesional.
Projo Dukung Risma
Dibagian lain, Pro Jokowi (Projo) siap mendukung Risma dalam pilwali. Salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) yang memenangkan Joko Widodo ke kursi Presiden itu menilai, wali kota pertama di Surabaya itu berhasil membawa Kota Surabaya menjadi lebih baik.
Ketua DPP Projo Bidang Perumahan, Industri dan Perdagangan, Wishnu Wardhana mengatakan, sepak terjang Risma dalam membangun Surabaya banyak diakui dunia. Sudah sekring kali orang nomor satu di Surabaya itu mendapat penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dukungan Projo terhadap Risma ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP tertanggal 5 Maret DPP projo 47/dpp projo/- 3/2015.
“Kami dukung Risma meskipun dia maju lewat jalur independen,” katanya. Wishnu menandaskan, pihaknya siap memberikan dukungan sebesar 6,5% dari total pemilih yang menjadi persyaratan maju independen. Dukungan ini tidak ada kaitanya dengan partai manapun termasuk PDIP. Dia sendiri siap ketika dirangkul Risma sebagai wakil wali kota. Menurut dia, Risma merupakan pemimpin yang mampu menata kota lebih baik.
“Bu Risma itu pemimpin sejati dan gak neko-neko dalam membangun Surabaya. Beliau cukup berhasil dan membawa perubahan lebih baik. Saya sendiri siap ketika diminta mendampingi,” kata politisi yang akrab disapa WW ini. Sekretaris DPC Projo Kota Surabaya, Miftahul Ulum yakni Risma akan kembali terpilih menjadi wali kota. Dukungan ini sekaligus meyakinkan bahwa berbagai elemen masyarakat siap mendukung Risma kembali.” Karena sudah ada SK dari DPP, maka kami akan mengawal SK tersebut. Kami siap memenangkan Risma,” terangnya.
DPRD Panggil Penyelenggara Pilkada
Di bagian lain, Komisi A DPRD Kota Surabaya akan memanggil penyelenggara pilkada, yakni KPU, Panwas, serta pihakpihak terkait, seperti Bakesbanglinmas dan pimpinan partai politik, guna membicarakan persoalan anggaran dan tahapan Pilkada Surabaya 2015. “Dalam pertemuan itu kami akan koordinasi dengan penyelenggara pilkada dan pimpinan parpol dengan tujuan memantapkan tahapan persiapan pilkada serta menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaannya,” katanya.
Menurut dia, selain tahapan pelaksanaan, pembahasan juga berkaitan dengan hal-hal teknis proses pencalonan. “Koordinasi berkaitan mulai dari tahapan awal di antaranya berkaitan proses pencalonan kepala daerah,” tuturnya. Dia mengatakan, Pilwali Surabaya 2015 direncanakan berlangsung pada Desember mendatang yang diperkirakan akan menelan anggaran APBD sekitar Rp100 miliar.
Pemerintah kota, menurutnya, telah mengalokasikan anggaran itu di Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Surabaya. Dari alokasi anggaran sekitar Rp71 miliar untuk keperluan KPU, sementara sisanya untuk pengawasan dan pengamanan pilkada.
Lukman hakim/ant
Keempat nama tersebut adalah Ketua DPC PKB Kota Surabaya Syamsul Arifin, pengusaha properti Ali Azhar, Ketua KONI Jatim Dhimam Abror Djuraid dan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Basa Alim Tulaekha. Dari keempat nama tersebut, DPP akan memilih satu orang untuk diusung menjadi calon wali kota (cawali).
Menurut Ketua DPC PKB Kota Surabaya Syamsul Arifin, keempat kandidat yang memperebutkan tiket rekomendasi DPP PKB pada April mendatang akan mengikuti sejumlah tahapan dan seleksi. Misalnya, proses uji publik, tes wawancara hingga fit and proper test. Syaratsyarat tersebut harus diikuti untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PKB.
“Pencoblosannya tanggal 9 Desember, jadi masih banyak waktu bagi para calon untuk bisa mendongkrak elektabilitas mereka,” papar Syamsul seusai menghadiri diskusi di Surabaya kemarin. Menurut Syamsul, meski elektabilitas Tri Rismaharini disebut- sebut cukup tinggi, tidak ada yang menjamin dia akan terpilih lagi. Itu karena semua calon yang hendak maju dalam pilwali terus bergerak untuk meningkatkan elektabilitas mereka.
Dia yakin para calon yang hendak maju semua memahami problematika Surabaya. Jika sekarang mereka tidak dikenal, mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk muncul di hadapan publik. “Semua beropini bahwa pilwali nanti Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini, yang menang, itu belum tentu. Kalau mau berkompetisi, mari berkompetisi secara fair,” katanya.
Sementara Ali Azhar yang juga hadir dalam diskusi tersebut menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilwali Surabaya. Dia menilai, masih banyak yang harus dibenahi di Surabaya. Salah satunya tentang keterbukaan informasi publik. Sejauh ini, masyarakat belum mengetahui secara gamblang berapa besar pemasukan daerah dan juga pengeluarannya.
Ketika hendak meminta data soal itu, seringkali masyarakat dihambat oleh birokrasi. “Kalau saya jadi wali kota, saya akan buka semua. Informasi itu kan hak masyarakat dan itu sudahdijamin di undang-undang,” ungkapnya. Menurut mantan kepala sekolah ini, dia juga akan memperhatikan kebutuhan para pemuda Surabaya khususnya kalangan remaja.
Dari survey yang sudah dia lakukan, banyak sekali remaja yang gemar balap liar atau trek-trekan. Daripada mengganggu warga setempat dan juga mengancam nyawanya sendiri, lebih baik pemkot membangun sebuah sirkuit. Dengan adanya area tersendiri untuk balap motor, maka para remaja akan bisa berkompetisi secara profesional.
Projo Dukung Risma
Dibagian lain, Pro Jokowi (Projo) siap mendukung Risma dalam pilwali. Salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) yang memenangkan Joko Widodo ke kursi Presiden itu menilai, wali kota pertama di Surabaya itu berhasil membawa Kota Surabaya menjadi lebih baik.
Ketua DPP Projo Bidang Perumahan, Industri dan Perdagangan, Wishnu Wardhana mengatakan, sepak terjang Risma dalam membangun Surabaya banyak diakui dunia. Sudah sekring kali orang nomor satu di Surabaya itu mendapat penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dukungan Projo terhadap Risma ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP tertanggal 5 Maret DPP projo 47/dpp projo/- 3/2015.
“Kami dukung Risma meskipun dia maju lewat jalur independen,” katanya. Wishnu menandaskan, pihaknya siap memberikan dukungan sebesar 6,5% dari total pemilih yang menjadi persyaratan maju independen. Dukungan ini tidak ada kaitanya dengan partai manapun termasuk PDIP. Dia sendiri siap ketika dirangkul Risma sebagai wakil wali kota. Menurut dia, Risma merupakan pemimpin yang mampu menata kota lebih baik.
“Bu Risma itu pemimpin sejati dan gak neko-neko dalam membangun Surabaya. Beliau cukup berhasil dan membawa perubahan lebih baik. Saya sendiri siap ketika diminta mendampingi,” kata politisi yang akrab disapa WW ini. Sekretaris DPC Projo Kota Surabaya, Miftahul Ulum yakni Risma akan kembali terpilih menjadi wali kota. Dukungan ini sekaligus meyakinkan bahwa berbagai elemen masyarakat siap mendukung Risma kembali.” Karena sudah ada SK dari DPP, maka kami akan mengawal SK tersebut. Kami siap memenangkan Risma,” terangnya.
DPRD Panggil Penyelenggara Pilkada
Di bagian lain, Komisi A DPRD Kota Surabaya akan memanggil penyelenggara pilkada, yakni KPU, Panwas, serta pihakpihak terkait, seperti Bakesbanglinmas dan pimpinan partai politik, guna membicarakan persoalan anggaran dan tahapan Pilkada Surabaya 2015. “Dalam pertemuan itu kami akan koordinasi dengan penyelenggara pilkada dan pimpinan parpol dengan tujuan memantapkan tahapan persiapan pilkada serta menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaannya,” katanya.
Menurut dia, selain tahapan pelaksanaan, pembahasan juga berkaitan dengan hal-hal teknis proses pencalonan. “Koordinasi berkaitan mulai dari tahapan awal di antaranya berkaitan proses pencalonan kepala daerah,” tuturnya. Dia mengatakan, Pilwali Surabaya 2015 direncanakan berlangsung pada Desember mendatang yang diperkirakan akan menelan anggaran APBD sekitar Rp100 miliar.
Pemerintah kota, menurutnya, telah mengalokasikan anggaran itu di Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Surabaya. Dari alokasi anggaran sekitar Rp71 miliar untuk keperluan KPU, sementara sisanya untuk pengawasan dan pengamanan pilkada.
Lukman hakim/ant
(bbg)
Explore More