Tujuh Sentra PKL Sekarat
Tujuh Sentra PKL Sekarat
A
A
A
SURABAYA - Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya mencatat, terdapat tujuh dari 50 sentra pedagang kaki lima (PKL) yang terancam gulung tikar.
Hal ini disebabkan jumlah pedagang yang berjualan di sentra PKL tersebut terus menyusut. Begitu pula dengan kunjungan konsumen yang tiap tahun terus berkurang. Tujuh sentra PKL yang dalam keadaan ”sekarat” itu di antaranya, Sumberejo, Kandangan, Lidah Wetan, Pakal, Sememi.
Kelimanya berada di Surabaya barat. Sisanya dua sentra PKL lagi adalah di Jalan Urip Sumoharjo dan Ampel. Rata-rata, sentra PKL ini menyediakan sebanyak 40 stan. Tapi ternyata, dari jumlah stan itu, yang terisi hanya sekitar 10 hingga 15 stan saja.
”Kalau yang mengisi sentra PKL ini bukan berasal dari PKL sungguhan, maka bisa dipastikan tidak akan ramai. Pada dasarnya, kami membangun sentra PKL ini kan untuk menata agar pedagang tidak berjualan di sembarang tempat,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, Hadi Mulyono.
Meski ada sejumlah PKL yang tidak berkembang, lanjutnya, Dinas Koperasi dan UMKM tetap akan menambah lagi sentra PKL. Sebab, jumlah sentra PKL masih kurang. Tahun ini, pihaknya akan membangun sebanyak delapan sentra PKL. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp8 miliar dengan rincian tiap unit sentra PKL butuh dana sebesar Rp1 miliar.
Delapan sentra PKL yang akan dibangun itu berada di Balas Klumprik, Dharmawangsa, Mulyorejo, dan Bratang Binangun. Guna meramaikan sentra-sentra PKL tersebut, pihaknya akan melakukan sejumlah perbaikan.
Di antaranya, pemasangan WiFi dan kerja sama dengan asosiasi seperti pertokoan retail. ”Saya diminta oleh wali kota untuk menginventarisasi aset pemkot. Jika nanti lokasinya strategis, bisa dibangun sentra PKL,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansur mengatakan, pihaknya tidak sepakat jika Pemkot Surabaya terus memperbanyak jumlah sentra PKL. Menurutnya, yang paling mendesak saat ini adalah mengoptimalkan sentra PKL yang sudah ada, terutama yang keadaannya sepi dari pedagang dan pengunjung.
Tahun lalu, pemkot mengajukan anggaran untuk membangun sebanyak 12 sentra PKL. Dari 12 tersebut, yang disetujui oleh Komisi B hanya delapan sentra PKL. ”Hidupkan dulu yang masih sepi-sepi itu. Pemkot kan sudah menyediakan lapak-lapak untuk berjualan, nah ini yang harus diberdayakan oleh PKL,” katanya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Edi Rachmat menambahkan, sentra PKL yang sepi ini disebabkan banyak hal. Misalnya, ketika sentra PKL tersebut ramai, maka pedagang serta merta akan menaikkan harga menunya. Hal ini yang memberatkan konsumen.
Sehingga, suatu ketika konsumen tersebut tidak tertarik lagi untuk kembali ke sentra PKL tersebut. ”Kalau praktik-praktik seperti ini dibiarkan, maka konsumen yang akan dirugikan. Dampaknya pada sentra PKL itu sendiri menjadi sepi,” ujarnya.
Lukman hakim
Hal ini disebabkan jumlah pedagang yang berjualan di sentra PKL tersebut terus menyusut. Begitu pula dengan kunjungan konsumen yang tiap tahun terus berkurang. Tujuh sentra PKL yang dalam keadaan ”sekarat” itu di antaranya, Sumberejo, Kandangan, Lidah Wetan, Pakal, Sememi.
Kelimanya berada di Surabaya barat. Sisanya dua sentra PKL lagi adalah di Jalan Urip Sumoharjo dan Ampel. Rata-rata, sentra PKL ini menyediakan sebanyak 40 stan. Tapi ternyata, dari jumlah stan itu, yang terisi hanya sekitar 10 hingga 15 stan saja.
”Kalau yang mengisi sentra PKL ini bukan berasal dari PKL sungguhan, maka bisa dipastikan tidak akan ramai. Pada dasarnya, kami membangun sentra PKL ini kan untuk menata agar pedagang tidak berjualan di sembarang tempat,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, Hadi Mulyono.
Meski ada sejumlah PKL yang tidak berkembang, lanjutnya, Dinas Koperasi dan UMKM tetap akan menambah lagi sentra PKL. Sebab, jumlah sentra PKL masih kurang. Tahun ini, pihaknya akan membangun sebanyak delapan sentra PKL. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp8 miliar dengan rincian tiap unit sentra PKL butuh dana sebesar Rp1 miliar.
Delapan sentra PKL yang akan dibangun itu berada di Balas Klumprik, Dharmawangsa, Mulyorejo, dan Bratang Binangun. Guna meramaikan sentra-sentra PKL tersebut, pihaknya akan melakukan sejumlah perbaikan.
Di antaranya, pemasangan WiFi dan kerja sama dengan asosiasi seperti pertokoan retail. ”Saya diminta oleh wali kota untuk menginventarisasi aset pemkot. Jika nanti lokasinya strategis, bisa dibangun sentra PKL,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansur mengatakan, pihaknya tidak sepakat jika Pemkot Surabaya terus memperbanyak jumlah sentra PKL. Menurutnya, yang paling mendesak saat ini adalah mengoptimalkan sentra PKL yang sudah ada, terutama yang keadaannya sepi dari pedagang dan pengunjung.
Tahun lalu, pemkot mengajukan anggaran untuk membangun sebanyak 12 sentra PKL. Dari 12 tersebut, yang disetujui oleh Komisi B hanya delapan sentra PKL. ”Hidupkan dulu yang masih sepi-sepi itu. Pemkot kan sudah menyediakan lapak-lapak untuk berjualan, nah ini yang harus diberdayakan oleh PKL,” katanya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Edi Rachmat menambahkan, sentra PKL yang sepi ini disebabkan banyak hal. Misalnya, ketika sentra PKL tersebut ramai, maka pedagang serta merta akan menaikkan harga menunya. Hal ini yang memberatkan konsumen.
Sehingga, suatu ketika konsumen tersebut tidak tertarik lagi untuk kembali ke sentra PKL tersebut. ”Kalau praktik-praktik seperti ini dibiarkan, maka konsumen yang akan dirugikan. Dampaknya pada sentra PKL itu sendiri menjadi sepi,” ujarnya.
Lukman hakim
(ars)
Explore More