Distribusi Raskin Sumsel Lamban
Rabu, 04 Maret 2015 - 11:54 WIB
Distribusi Raskin Sumsel Lamban
A
A
A
PALEMBANG - Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawangsa mendesak agar pendistribusian raskin di Sumsel dipercepat. Pasalnya, raskin di periode Januari-Maret baru terdistribusi 9,12% dari 19.000 ton yang ada.
“Semestinya raskin di periode ini sudah tersalurkan ke titik bagi sebanyak 6.500 ton, tapi sampai saat inibaru 1.200 ton. Saya update di Sumsel juga baru terdistribusi 9,12%,” ulasnya di sela peninjauan distribusi raskin di gudang Bulog km9 Palembang, kemarin.
Dia menjelaskan, gudang Bulog menyalurkan raskin ke titik distribusi, sementara panyaluran ke titik bagi merupakan tugas Pemda. Untuk itu setiap wali kota maupun bupati setempat harus segera menyampaikan surat perintah alokasi (SPA) kepada Perum Bulog untuk distribusinya. Khofifah juga menyerukan kepada Pemda agar mengalokasikan APBD 2016 mendatang khusus untuk dana pendampingan raskin dari titik distribusi ke titik bagi.
Pendampingan dana APBD tingkat II ini dinilai penting sebagai sharing bantuan atau subsidi pangan. Mengingat program raskin ini sudah berjalan 17 tahun. “Jika dana sharing tidak disiapkan maka (biaya) dibebankan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat. Karenanya, perlu ada pertimbangan dari Pemda untuk RAPBD 2016. Raskin ini bagian dari perlindungan sosial bagi 25% warga kurang mampu atau sekitar 15,5 juta RTS di Indonesia,” tegas dia.
Berdasarkan temuan KPK dalam rapat koordinasi bersama Kemensos dan Kemenko Perekonomian diakuinya ada kekurang tepatan sasaran, waktu, jumlah, dan kualitas distribusi raskin secara nasional. Khofifah memastikan, ketepatan target ini diperlukan dukungan dari Pemda. “Sementara untuk kualitas beras, saya sudah mendapatkan jaminan dari Dirut Perum Bulog,” terangnya.
Dalam kunjungannya ke Palembang, Khofifah dan rombongan memantau langsung penyaluran raskin di Kelurahan 20 Ilir Kecamatan IT I. Dia memastikan, raskin yang didistribusikan menjelang panen dapat menetralisir harga di pasar yang sedang naik. Sementara itu, Ketua Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sumsel Fardil Rizal mengatakan, pihaknya selalu melakukan monitoring penyaluran raskin langsung ke rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM).
Evaluasi dilakukan untuk memverifikasi data penerima manfaat dengan data penerima bantuan iuran (DPI) BPJS, terutama pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Dia menilai, kualitas raskin Sumsel di 2014 sudah bagus. Hanya permasalahan masih di proses pembagian di tingkat desa dan dusun.
Sudah banyak keluhan dari masyarakat atas tekanan, harga transportasi mahal, bahkan tidak menerima raskin karena stok terbatas. Terpantau oleh pihaknya, terdapat sistem bergilir dan bagi rata di tingkat rukun tetangga (RT). Adapula sistem menyetor dulu biaya raskin, baru beras datang dan dibagikan.
“Di Palembang kami temukan harga jual tidak sesuai ketentuan Rp1.600/kg. Ada yang menerima Rp2.700 hingga Rp - 3.700/kg. Ini sudah kemahalan di titik bagi, penyebabnya karena Pemda tidak menganggarkan dananya,” tukas dia.
Dalam kesempatan itu, Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Sumsel Babel Abdul Basit menyebutkan, total raskin yang didistribusikan di Januari-Maret untuk wilayah Sumsel sebanyak 19.000 ton. “Sementara untuk operasi pasar sudah tersalurkan 10 ton di Palembang,” tukasnya.
Yulia savitri
“Semestinya raskin di periode ini sudah tersalurkan ke titik bagi sebanyak 6.500 ton, tapi sampai saat inibaru 1.200 ton. Saya update di Sumsel juga baru terdistribusi 9,12%,” ulasnya di sela peninjauan distribusi raskin di gudang Bulog km9 Palembang, kemarin.
Dia menjelaskan, gudang Bulog menyalurkan raskin ke titik distribusi, sementara panyaluran ke titik bagi merupakan tugas Pemda. Untuk itu setiap wali kota maupun bupati setempat harus segera menyampaikan surat perintah alokasi (SPA) kepada Perum Bulog untuk distribusinya. Khofifah juga menyerukan kepada Pemda agar mengalokasikan APBD 2016 mendatang khusus untuk dana pendampingan raskin dari titik distribusi ke titik bagi.
Pendampingan dana APBD tingkat II ini dinilai penting sebagai sharing bantuan atau subsidi pangan. Mengingat program raskin ini sudah berjalan 17 tahun. “Jika dana sharing tidak disiapkan maka (biaya) dibebankan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat. Karenanya, perlu ada pertimbangan dari Pemda untuk RAPBD 2016. Raskin ini bagian dari perlindungan sosial bagi 25% warga kurang mampu atau sekitar 15,5 juta RTS di Indonesia,” tegas dia.
Berdasarkan temuan KPK dalam rapat koordinasi bersama Kemensos dan Kemenko Perekonomian diakuinya ada kekurang tepatan sasaran, waktu, jumlah, dan kualitas distribusi raskin secara nasional. Khofifah memastikan, ketepatan target ini diperlukan dukungan dari Pemda. “Sementara untuk kualitas beras, saya sudah mendapatkan jaminan dari Dirut Perum Bulog,” terangnya.
Dalam kunjungannya ke Palembang, Khofifah dan rombongan memantau langsung penyaluran raskin di Kelurahan 20 Ilir Kecamatan IT I. Dia memastikan, raskin yang didistribusikan menjelang panen dapat menetralisir harga di pasar yang sedang naik. Sementara itu, Ketua Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sumsel Fardil Rizal mengatakan, pihaknya selalu melakukan monitoring penyaluran raskin langsung ke rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM).
Evaluasi dilakukan untuk memverifikasi data penerima manfaat dengan data penerima bantuan iuran (DPI) BPJS, terutama pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Dia menilai, kualitas raskin Sumsel di 2014 sudah bagus. Hanya permasalahan masih di proses pembagian di tingkat desa dan dusun.
Sudah banyak keluhan dari masyarakat atas tekanan, harga transportasi mahal, bahkan tidak menerima raskin karena stok terbatas. Terpantau oleh pihaknya, terdapat sistem bergilir dan bagi rata di tingkat rukun tetangga (RT). Adapula sistem menyetor dulu biaya raskin, baru beras datang dan dibagikan.
“Di Palembang kami temukan harga jual tidak sesuai ketentuan Rp1.600/kg. Ada yang menerima Rp2.700 hingga Rp - 3.700/kg. Ini sudah kemahalan di titik bagi, penyebabnya karena Pemda tidak menganggarkan dananya,” tukas dia.
Dalam kesempatan itu, Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Sumsel Babel Abdul Basit menyebutkan, total raskin yang didistribusikan di Januari-Maret untuk wilayah Sumsel sebanyak 19.000 ton. “Sementara untuk operasi pasar sudah tersalurkan 10 ton di Palembang,” tukasnya.
Yulia savitri
(bhr)
