Aksi Penghadangan Truk Batu bara Kian Marak
Rabu, 04 Maret 2015 - 01:03 WIB
Aksi Penghadangan Truk Batu bara Kian Marak
A
A
A
MUARAENIM - Aksi penghadangan terhadap truk pengangkut batu bara di ruas Jalan Muaraenim- Palembang akhir-akhir ini kian marak bahkan hampir terjadi setiap hari.
Hari ini, aksi penghadangan dan penyetopan terhadap truk pengangkut batubara terjadi di kawasan Talang Padang, Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muaraenim.
Aksi penghadangan kali ini dilakukan ormas yang tergabung dalam LSM Lematang Ilir Penukal Abab Sumatera Selatan (LIPASS) yang dikoordinir Irhan Kholik selaku ketua LSM LIPASS.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, aksi yang dilakukan LIPASS adalah sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap maraknya angkutan batu bara yang melintasi di jalanan umum.
Salah satu yang menjadi tuntutan mereka antara lain, mereka meminta kompensasi kepada pengusaha angkutan terkait permasalahan yang ditimbulkan akibat maraknya angkutan batu bara tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muaraenim Faturrohman melalui Kabid Angkutan Akmaludin mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apa yang menjadi tuntutan dari warga tersebut.
“Memang benar ada aksi penyetopan disana ( Desa Dalam), tapi kita tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan,dan yang pasti aksi tersebut merupakan aksi warga dan kita Dishub hari ini tidak ada yang kesana, ” jelasnya, Selasa (3/2/2015).
Sementara menurut tokoh masyarakat Muaraenim Kuyung Rizal, dirinya tidak dapat menyalahkan apa yang dilakukan atau ditempuh masyarakat baik secara pribadi maupun kelembagaan.
Hal itu menurutnya merupakan salah satu bentuk protes dan antipasi masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini Pemprov Sumsel. Karena menurutnya, persoalan izin untuk melewati jalur tersebut adalah kewenangan pihak provinsi.
Bahkan menurutnya, langkah yang diambil masyarakat tersebut akibat terlalu jenuh dan bosan karena tidak kunjung ada penyelesaian dari pemerintah.
Sementara dampak negatif yang ditimbulkan oleh angkutan batu bara sudah sangat banyak dan hampir setiap hari terjadi.
Sehingga menurutnya, sah-sah saja jika warga melakukan aksi protes dan jalan terakhir dengan cara menghentikan langsung angkutan batu bara tersebut.
“Kemacetan, kerusakan rumah akibat ditabrak, belum lagi banyaknya korban jiwa akibat lakalantas yang melibatkan truk batu bara, ini bisa menjadi pemicu timbulnya aksi tersebut,” jelasnya.
Kuyung Rizal berharap, agar pihak provinsi turun langsung ke lapangan dan melihat kondisinya secara langsung. Termasuk melihat apa manfaat dan keuntungan langsung dari angkutan batu bara tersebut kepada masyarakat Muaraenim.
“Turun langsung atau bentuk tim yang melakukan penelitian di lapangan, sehingga nanti bisa mengambil kesimpulan, wajar atau tidak masyarakat melakukan aksi-aksi seperti itu,” tandasnya.
Hari ini, aksi penghadangan dan penyetopan terhadap truk pengangkut batubara terjadi di kawasan Talang Padang, Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muaraenim.
Aksi penghadangan kali ini dilakukan ormas yang tergabung dalam LSM Lematang Ilir Penukal Abab Sumatera Selatan (LIPASS) yang dikoordinir Irhan Kholik selaku ketua LSM LIPASS.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, aksi yang dilakukan LIPASS adalah sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap maraknya angkutan batu bara yang melintasi di jalanan umum.
Salah satu yang menjadi tuntutan mereka antara lain, mereka meminta kompensasi kepada pengusaha angkutan terkait permasalahan yang ditimbulkan akibat maraknya angkutan batu bara tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muaraenim Faturrohman melalui Kabid Angkutan Akmaludin mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apa yang menjadi tuntutan dari warga tersebut.
“Memang benar ada aksi penyetopan disana ( Desa Dalam), tapi kita tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan,dan yang pasti aksi tersebut merupakan aksi warga dan kita Dishub hari ini tidak ada yang kesana, ” jelasnya, Selasa (3/2/2015).
Sementara menurut tokoh masyarakat Muaraenim Kuyung Rizal, dirinya tidak dapat menyalahkan apa yang dilakukan atau ditempuh masyarakat baik secara pribadi maupun kelembagaan.
Hal itu menurutnya merupakan salah satu bentuk protes dan antipasi masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini Pemprov Sumsel. Karena menurutnya, persoalan izin untuk melewati jalur tersebut adalah kewenangan pihak provinsi.
Bahkan menurutnya, langkah yang diambil masyarakat tersebut akibat terlalu jenuh dan bosan karena tidak kunjung ada penyelesaian dari pemerintah.
Sementara dampak negatif yang ditimbulkan oleh angkutan batu bara sudah sangat banyak dan hampir setiap hari terjadi.
Sehingga menurutnya, sah-sah saja jika warga melakukan aksi protes dan jalan terakhir dengan cara menghentikan langsung angkutan batu bara tersebut.
“Kemacetan, kerusakan rumah akibat ditabrak, belum lagi banyaknya korban jiwa akibat lakalantas yang melibatkan truk batu bara, ini bisa menjadi pemicu timbulnya aksi tersebut,” jelasnya.
Kuyung Rizal berharap, agar pihak provinsi turun langsung ke lapangan dan melihat kondisinya secara langsung. Termasuk melihat apa manfaat dan keuntungan langsung dari angkutan batu bara tersebut kepada masyarakat Muaraenim.
“Turun langsung atau bentuk tim yang melakukan penelitian di lapangan, sehingga nanti bisa mengambil kesimpulan, wajar atau tidak masyarakat melakukan aksi-aksi seperti itu,” tandasnya.
(sms)
