Jumlah Warga Miskin Batu Diverifikasi Ulang
Kamis, 05 Februari 2015 - 11:21 WIB
Jumlah Warga Miskin Batu Diverifikasi Ulang
A
A
A
BATU - Jumlah warga miskin di Kota Batu bulan ini didata ulang. Pendataan ini untuk memastikan jumlah warga yang masuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) penerima bantuan iuran (PBI).
Pendataan ini akan dilakukan petugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Batu bekerja sama dengan kecamatan, pemerintah desa, dan kelurahan. ”Kami libatkan kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan supaya proses verifikasinya tepat sasaran. Tidak salah alamat dan salah memasukan datanya ke program JKN-PBI. Kalau ada kesalahan bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Kepala Dinsosnaker Kota Batu Eko Suhartono, kemarin.
Dia menjelaskan, jumlah penduduk Kota Batu yang masuk data JKN-PBI mencapai 39.804 jiwa. Mereka tersebar di 19 desa lima kelurahan. Dari data yang ada, di Kecamatan Junrejo jumlahnya mencapai 6.937 jiwa, Kecamatan Batu 17.586 jiwa, dan Kecamatan Bumiaji 15.340 jiwa, sehingga ditotal mencapai 39.804 jiwa.
Menurut Eko, data JKN-PBI sebagai dasar untuk menetapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS). ”Verifikasi data JKN-PBI sampai akhir bulan ini. Selanjutnya data penerima program JKN-PBI segera kami serahkan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Diterangkan data JKN-PBI yang diserahkan ke camat, lurah, serta kepala desa merupakan hasil pendataan keluarga miskin tahun 2005. Selama 10 tahun pasti banyak perubahan data. Mungkin ada yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal, dan ekonominya sudah mapan. Ada pula keluarga pernah kaya lalu jatuh miskin.
”Kami imbau kepada pemerintah desa dan kelurahan supaya meneliti datanya. Jangan sampai ada keluarga miskin yang layak menerima program JKN-PIB justru terlewatkan. Nanti pihak desa dan kelurahan bisa melibatkan ketua RT/RW masingmasing,” kata dia di Kantor Kecamatan Junrejo.
Data JKN-PBI dari pemerintah pusat jumlahnya bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena itu, Eko menyarankan pemerintah desa dan kelurahan mengajak ketua RT/RW dalam memverifikasi datanya. ”Ketua RT dan RW pasti mengetahui kondisi warganya,” katanya.
Camat Junrejo, Nur Adim menambahkan, selama 10 tahun pasti banyak perubahan di masyarakat. Ada yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal, ada yang jatuh miskin, ada yang berubah menjadi kaya, dan lainnya.
Menurut Adim, data JKNPBI dari Dinsosnaker segera disebar ke pemerintah desa dan kelurahan. ”Soalnya yang mengetahui kondisi masyarakat secara detail, ketua RT dan RW. Selama ini banyak keluhan masyarakat tentang data gakin. Lewat verifikasi ulang semacam ini, semoga datanya tepat sasaran,” katanya.
Maman Adi Saputro
Pendataan ini akan dilakukan petugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Batu bekerja sama dengan kecamatan, pemerintah desa, dan kelurahan. ”Kami libatkan kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan supaya proses verifikasinya tepat sasaran. Tidak salah alamat dan salah memasukan datanya ke program JKN-PBI. Kalau ada kesalahan bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Kepala Dinsosnaker Kota Batu Eko Suhartono, kemarin.
Dia menjelaskan, jumlah penduduk Kota Batu yang masuk data JKN-PBI mencapai 39.804 jiwa. Mereka tersebar di 19 desa lima kelurahan. Dari data yang ada, di Kecamatan Junrejo jumlahnya mencapai 6.937 jiwa, Kecamatan Batu 17.586 jiwa, dan Kecamatan Bumiaji 15.340 jiwa, sehingga ditotal mencapai 39.804 jiwa.
Menurut Eko, data JKN-PBI sebagai dasar untuk menetapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS). ”Verifikasi data JKN-PBI sampai akhir bulan ini. Selanjutnya data penerima program JKN-PBI segera kami serahkan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Diterangkan data JKN-PBI yang diserahkan ke camat, lurah, serta kepala desa merupakan hasil pendataan keluarga miskin tahun 2005. Selama 10 tahun pasti banyak perubahan data. Mungkin ada yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal, dan ekonominya sudah mapan. Ada pula keluarga pernah kaya lalu jatuh miskin.
”Kami imbau kepada pemerintah desa dan kelurahan supaya meneliti datanya. Jangan sampai ada keluarga miskin yang layak menerima program JKN-PIB justru terlewatkan. Nanti pihak desa dan kelurahan bisa melibatkan ketua RT/RW masingmasing,” kata dia di Kantor Kecamatan Junrejo.
Data JKN-PBI dari pemerintah pusat jumlahnya bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena itu, Eko menyarankan pemerintah desa dan kelurahan mengajak ketua RT/RW dalam memverifikasi datanya. ”Ketua RT dan RW pasti mengetahui kondisi warganya,” katanya.
Camat Junrejo, Nur Adim menambahkan, selama 10 tahun pasti banyak perubahan di masyarakat. Ada yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal, ada yang jatuh miskin, ada yang berubah menjadi kaya, dan lainnya.
Menurut Adim, data JKNPBI dari Dinsosnaker segera disebar ke pemerintah desa dan kelurahan. ”Soalnya yang mengetahui kondisi masyarakat secara detail, ketua RT dan RW. Selama ini banyak keluhan masyarakat tentang data gakin. Lewat verifikasi ulang semacam ini, semoga datanya tepat sasaran,” katanya.
Maman Adi Saputro
(ftr)
