Aktivis Jember Jalan Mundur Kecam Konflik KPK vs Polri
Minggu, 25 Januari 2015 - 12:20 WIB
Aktivis Jember Jalan Mundur Kecam Konflik KPK vs Polri
A
A
A
JEMBER - Sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember melakukan aksi jalan mundur sebagai keprihatinan atas konflik dan perseturuan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.
Mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu bertindak tegas. Aktivis PMII Jember itu memulai aksinya di halaman Mapolres Jember sambil membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan mereka di antaranya Presiden Harus Jamin Kepastian Hukum, dan Pilih Kapolri yang Bersih.
Perseturuan antara KPK dengan Polri seharusnya tidak perlu terjadi karena hal itu berdampak buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, kata koordinator aksi Ferio Eka Nanda. Menurut dia, kegaduhan politik antara kedua lembaga tersebut harus diakhiri, sehingga Presiden Joko Widodo harus bisa mendamaikan kedua institusi penegak hukum itu.
Kami juga mendorong presiden menjamin kepastian hukum di Indonesia dan melibatkan lembaga- lembaga yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi secara utuh, tuturnya. Sejumlah aktivis PMII yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Anti Kriminalisasi KPK itu sempat dihadang oleh personel Satsabhara Polres Jember yang dikendalikan oleh Kasat Sabhara AKP Akhmad Musofah.
Para aktivis tidak akan melakukan tindakan anarkis dan kami hanya menyampaikan aspirasi kepada Kapolres Jember dan jajarannya, ucap mahasiswa FISIP Universitas Jember itu. Setelah berorasi dan membacakan petisi kerakyatan yang berisi 9 poin tuntutan, para aktivis itu ditemui oleh Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif.
Sebenarnya keberadaan KPK dan Polri saling membantu karena KPK tidak akan bisa bekerja tanpa polisi, dan polisi juga sangat terbantu oleh kinerja KPK, kata Sabilul. Mantan Kapolres Bondowoso itu menegaskan, kinerja aparat penegak hukum harus steril dari urusan politik, sehingga isu yang berkembang terkait dengan politisasi yang dilakukan penegak hukum tidaklah benar.
Setelah ditemui Kapolres Jember, sejumlah aktivis PMII tersebut mengakhiri aksinya dengan jalan mundur dari Mapolres hingga alun-alun kabupaten setempat.
p juliatmoko/ant
Mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu bertindak tegas. Aktivis PMII Jember itu memulai aksinya di halaman Mapolres Jember sambil membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan mereka di antaranya Presiden Harus Jamin Kepastian Hukum, dan Pilih Kapolri yang Bersih.
Perseturuan antara KPK dengan Polri seharusnya tidak perlu terjadi karena hal itu berdampak buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, kata koordinator aksi Ferio Eka Nanda. Menurut dia, kegaduhan politik antara kedua lembaga tersebut harus diakhiri, sehingga Presiden Joko Widodo harus bisa mendamaikan kedua institusi penegak hukum itu.
Kami juga mendorong presiden menjamin kepastian hukum di Indonesia dan melibatkan lembaga- lembaga yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi secara utuh, tuturnya. Sejumlah aktivis PMII yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Anti Kriminalisasi KPK itu sempat dihadang oleh personel Satsabhara Polres Jember yang dikendalikan oleh Kasat Sabhara AKP Akhmad Musofah.
Para aktivis tidak akan melakukan tindakan anarkis dan kami hanya menyampaikan aspirasi kepada Kapolres Jember dan jajarannya, ucap mahasiswa FISIP Universitas Jember itu. Setelah berorasi dan membacakan petisi kerakyatan yang berisi 9 poin tuntutan, para aktivis itu ditemui oleh Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif.
Sebenarnya keberadaan KPK dan Polri saling membantu karena KPK tidak akan bisa bekerja tanpa polisi, dan polisi juga sangat terbantu oleh kinerja KPK, kata Sabilul. Mantan Kapolres Bondowoso itu menegaskan, kinerja aparat penegak hukum harus steril dari urusan politik, sehingga isu yang berkembang terkait dengan politisasi yang dilakukan penegak hukum tidaklah benar.
Setelah ditemui Kapolres Jember, sejumlah aktivis PMII tersebut mengakhiri aksinya dengan jalan mundur dari Mapolres hingga alun-alun kabupaten setempat.
p juliatmoko/ant
(ars)
