Jangan Dijadikan Kelinci Percobaan
Jum'at, 16 Januari 2015 - 11:39 WIB
Jangan Dijadikan Kelinci Percobaan
A
A
A
MUARABELITI - Kembali, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan BEM STMIK Mura melakukan aksi unjukrasa di halaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura, kemarin.
Mahasiswa lagi-lagi menuntut Pemkab Mura segera membuat standarisasi biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) sistem e-votting. Karena selama ini pelaksanaannya terindikasi evotting menjadi sarana mengeruk uang kepada setiap calon. “Kami minta jelaskan biaya evotting. Kenapa ada perbedaan tiap-tiap desa. Diduga ada penggelembungan dana dalam e-votting yang dibebankan kecalon kades sehingga merugikan para calon kades,” ungkap maha siswa, Syaiful saat menyampaikan orasinya.
Menurutnya, panitia pilkades menentukan seenaknya biaya pilkades. Bahkan mencapai puluhan juta. Mahasiswa meminta Bupati Mura, Ridwan Muk ti menetapkan standarisasi biaya pilkades. “Segera perbaiki sistem e-votting jika ada kekurangan dan adanya oknum panitia yang menggelembungkan dana bisa diambil tindakan,” ucapnya.
Sedangkan, Koordinator Aksi, Syahrul menambahkan, mahasiswa minta jangan jadikan Mura sebagai kelinci percobaan dan sebelum ada Perda khusus tentang evott ing. “Kembalikan pemilu dengan cara manual saja,” tegasnya.
Terpisah, Asisten I Tata Pemerintahan, Ali Sadikin mengatakan, pelaksanaan e-votting baru dilakukan di Mura. Sekarang dalam kajian dan evaluasi. Sudah ada 20 kades yang dilantik dengan sistem e-votting. Semua mekanisme dan prosedur telah ditentukan. Sistem ini tidak menggunakan dana dari desa. Semua disiapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).
“Saya bantah jika ada da na yang ada disalahgunakan dalam pelaksanaan e-votting. Sehingga mengelembungkan dana anggaran daerah,” pungkasnya.
Hengky Chandra Agoes
Mahasiswa lagi-lagi menuntut Pemkab Mura segera membuat standarisasi biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) sistem e-votting. Karena selama ini pelaksanaannya terindikasi evotting menjadi sarana mengeruk uang kepada setiap calon. “Kami minta jelaskan biaya evotting. Kenapa ada perbedaan tiap-tiap desa. Diduga ada penggelembungan dana dalam e-votting yang dibebankan kecalon kades sehingga merugikan para calon kades,” ungkap maha siswa, Syaiful saat menyampaikan orasinya.
Menurutnya, panitia pilkades menentukan seenaknya biaya pilkades. Bahkan mencapai puluhan juta. Mahasiswa meminta Bupati Mura, Ridwan Muk ti menetapkan standarisasi biaya pilkades. “Segera perbaiki sistem e-votting jika ada kekurangan dan adanya oknum panitia yang menggelembungkan dana bisa diambil tindakan,” ucapnya.
Sedangkan, Koordinator Aksi, Syahrul menambahkan, mahasiswa minta jangan jadikan Mura sebagai kelinci percobaan dan sebelum ada Perda khusus tentang evott ing. “Kembalikan pemilu dengan cara manual saja,” tegasnya.
Terpisah, Asisten I Tata Pemerintahan, Ali Sadikin mengatakan, pelaksanaan e-votting baru dilakukan di Mura. Sekarang dalam kajian dan evaluasi. Sudah ada 20 kades yang dilantik dengan sistem e-votting. Semua mekanisme dan prosedur telah ditentukan. Sistem ini tidak menggunakan dana dari desa. Semua disiapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).
“Saya bantah jika ada da na yang ada disalahgunakan dalam pelaksanaan e-votting. Sehingga mengelembungkan dana anggaran daerah,” pungkasnya.
Hengky Chandra Agoes
(ftr)
