Anggaran Besar, Program Pendidikan Tak Maksimal
Selasa, 30 Desember 2014 - 11:38 WIB
Anggaran Besar, Program Pendidikan Tak Maksimal
A
A
A
SURABAYA - Program pendidikan yang dijalankan Pemprov Jatim menuai kritik dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jatim.
Mereka menilai, upaya peningkatan mutu kualitas pendidikan kurang maksimal. Sebagai contoh, masih banyak siswa putus sekolah atau tidak bersekolah. Padahal alokasi untuk program ini besar. Hampir setiap tahun, APBD Jatim mengalokasikan anggaran hingga 20%. Namun, alokasi ini rupanya belum mampu menyentuh masyarakat sampai ke tingkat paling bawah.
”Banyak terjadi di desa-desa, anak-anak hanya mampu sekolah sampai SD, ini menjadi masalah karena akhirnya mereka terpaksa bekerja,” tutur Anggota FPKB Annisah Syakur dalam acara refleksi akhir tahun, kemarin. Annisah menilai, program sekolah gratis dari pemerintah belum benar-benar difokuskan untuk mereka yang membutuhkan dan tidak mampu. Apalagi pada pelaksanaannya, program sekolah gratis tidak tepat sasaran.
Entah karena database yang salah atau ada perlakuan berbeda di kabupaten/kota. ”Data penerima sekolah gratis, tidak menyentuh seluruh siswa yang benar-benar membutuhkan atau mereka yang putus sekolah,” katanya.
Salah satu penyebabnya, kata Annisah, adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang selama ini menjadi acuan pemerintah menyalurkan bantuan pendidikan tidak sepenuhnya benar. ”Data BPS sering tidak sesuai dengan realita di masyarakat sehingga bantuan pendidikan dari pemerintah tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Senada dengan anggota Komisi E dari FPKB Kartika Hidayati, juga menyoroti peralatan pendukung kegiatan pendidikan di tingkat SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK). Ini karena enam BLK yang dimiliki Pemprov Jatim hampir seluruhnya menggunakan peralatan praktik jadul, sehingga tidak sesuai dengan perkembangan dunia industri.
Terlebih lagi nanti menghadapi persaingan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ”Perlu ada peremajaan alat-alat di BLK agar peralatan yang dibuat praktik anak-anak sekolah itu siap kerja, tidak hanya siap di dalam negeri, tapi juga di luar negeri,” kata Kartika.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Badrut menambahkan, fraksinya akan mendata seluruh anggota yang duduk di komisi- komisi memperjuangkan segala bentuk permasalahan di masyarakat melalui jalur legislatif dengan serius. Ini karena FPKB punya target sembilan jihad politik yang akan diwujudkan pada 2015 nanti.
Tidak hanya untuk urusan pendidikan, jihad politik, lanjut Badrut, juga akan dilakukan pada sektor lainnya. Di antaranya program kesehatan, pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan dan ternak, hingga problem pendapatan pajak dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
”Apa pun yang tidak beres di masyarakat, akan kami perjuangkan sampai tuntas. Agar 2015 nanti, masyarakat bisa betul-betul merasakan pemerataan pembangunan dan pemetaan ekonomi,” katanya.
Ihya’ Ulumuddin
Mereka menilai, upaya peningkatan mutu kualitas pendidikan kurang maksimal. Sebagai contoh, masih banyak siswa putus sekolah atau tidak bersekolah. Padahal alokasi untuk program ini besar. Hampir setiap tahun, APBD Jatim mengalokasikan anggaran hingga 20%. Namun, alokasi ini rupanya belum mampu menyentuh masyarakat sampai ke tingkat paling bawah.
”Banyak terjadi di desa-desa, anak-anak hanya mampu sekolah sampai SD, ini menjadi masalah karena akhirnya mereka terpaksa bekerja,” tutur Anggota FPKB Annisah Syakur dalam acara refleksi akhir tahun, kemarin. Annisah menilai, program sekolah gratis dari pemerintah belum benar-benar difokuskan untuk mereka yang membutuhkan dan tidak mampu. Apalagi pada pelaksanaannya, program sekolah gratis tidak tepat sasaran.
Entah karena database yang salah atau ada perlakuan berbeda di kabupaten/kota. ”Data penerima sekolah gratis, tidak menyentuh seluruh siswa yang benar-benar membutuhkan atau mereka yang putus sekolah,” katanya.
Salah satu penyebabnya, kata Annisah, adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang selama ini menjadi acuan pemerintah menyalurkan bantuan pendidikan tidak sepenuhnya benar. ”Data BPS sering tidak sesuai dengan realita di masyarakat sehingga bantuan pendidikan dari pemerintah tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Senada dengan anggota Komisi E dari FPKB Kartika Hidayati, juga menyoroti peralatan pendukung kegiatan pendidikan di tingkat SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK). Ini karena enam BLK yang dimiliki Pemprov Jatim hampir seluruhnya menggunakan peralatan praktik jadul, sehingga tidak sesuai dengan perkembangan dunia industri.
Terlebih lagi nanti menghadapi persaingan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ”Perlu ada peremajaan alat-alat di BLK agar peralatan yang dibuat praktik anak-anak sekolah itu siap kerja, tidak hanya siap di dalam negeri, tapi juga di luar negeri,” kata Kartika.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Badrut menambahkan, fraksinya akan mendata seluruh anggota yang duduk di komisi- komisi memperjuangkan segala bentuk permasalahan di masyarakat melalui jalur legislatif dengan serius. Ini karena FPKB punya target sembilan jihad politik yang akan diwujudkan pada 2015 nanti.
Tidak hanya untuk urusan pendidikan, jihad politik, lanjut Badrut, juga akan dilakukan pada sektor lainnya. Di antaranya program kesehatan, pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan dan ternak, hingga problem pendapatan pajak dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
”Apa pun yang tidak beres di masyarakat, akan kami perjuangkan sampai tuntas. Agar 2015 nanti, masyarakat bisa betul-betul merasakan pemerataan pembangunan dan pemetaan ekonomi,” katanya.
Ihya’ Ulumuddin
(ftr)
