Tak Kunjung Tuntas
Kamis, 04 Desember 2014 - 12:08 WIB
Tak Kunjung Tuntas
A
A
A
MOJOKERTO - Empat tahun menjabat sebagai bupati, penataan birokrasi belum juga tuntas dilakukan Mustofa Kamal Pasa. Pergeseran posisi pejabat terus dilakukan. Kemarin, lima pejabat eselon II dan dua pejabat eselon III dimutasi.
Lima orang pejabat eselon II yang digeser itu di antaranya Eko Wahyono. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) itu digeser menjadi Staf Ahli Bidang Kesra. Pada mutasi kali ini, bupati juga mempromosikan Bambang Wahyuadi yang menduduki jabatan baru Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM dari jabatan lamanya Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat.
Pejabat eselon II lainnya yang digeser, yakni Teguh Gunarko. Teguh sebelumnya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) digeser menjadi Kepala Dinas Pendapatan. Sementara Kepala Dinas Pendapatan Susantoso menggantikan jabatan lama Teguh Gunarko sebagai Kepala BKPP.
Promosi juga dialami Camat Pacet Achmad Rifai. Ia naik pangkat dari eselon III menjadi eselon II dengan jabatan baru sebagai Kepala Dishub Kominfo. Kemudian dua pejabat eselon III yang digeser adalah Subur Santosa, Sekretaris Dinas Kesehatan, dengan jabatan baru Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat.
Sementara jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan diisi Siti Asiah yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Statistik dan Informasi Data di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Jabatan lama Siti Asiah masih kosong setelah pelantikan kemarin.
Dalam mutasi kemarin, tidak tampak Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa. Pejabat baru dilantik Wakil Bupati Mojokerto Choirun Nisa di ruang Satya Bina Karya (SBK). Prosesi pelantikan dilakukan tertutup seperti pelantikan 12 pejabat eselon III dan IV yang digelar tanggal 19 November lalu. “Kami berharap pergantian pejabat ini bisa meningkatkan kinerja Pemkab Mojokerto,” kata Choirun Nisa.
Beredar kabar di kalangan PNS Pemkab Mojokerto, mutasi ini bukan mutasi terakhir. Pasalnya, masih ada beberapa posisi yang lowong. Salah satunya posisi kepala Dinas Pengairan dan beberapa posisi lain hasil mutasi sebelumnya yang belum diisi. “Ini untuk penyegaran. Kalau masih ada posisi yang kosong, itu nanti biasa diisi sesuai dengan kompetensi yang mendudukinya,” kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Mojokerto Alfiyah Ernawati.
Diketahui, selama empat tahun menjabat sebagai Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa kerap melakukan mutasi. Lebih dari 20 kali mutasi digelar yang menyentuh semua lini eselon. Kebijakan bupati yang dianggap tak tuntas dalam penataan birokrasi kembali dikritik kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Tentu saja itu mengganggu roda organisasi jika terlalu sering dirotasi,” kata Ketua Forum Komunikasi Indonesia Satu (FKI1) Wiwied Haryono.
Dikatakannya, seharusnya bupati jeli dalam menempatkan pejabat di posisi masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kompetensi. Dengan begitu, kata dia, mutasi tak perlu sering dilakukan dan roda pemerintahan berjalan baik. “Saya melihat tak ada pejabat yang lama menduduki posisinya. Penyegaran memang penting, tapi tak harus sesering ini,” katanya.
Ia melihat dengan seringnya digelar mutasi, kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) kurang optimal. Semestinya, kata dia, Baperjakat memiliki banyak pertimbangan sebelum menempatkan personal dalam posisi- posisi tertentu. “Agar kinerja birokrasi tak terganggu dengan seringnya pergantian pejabat,” ujarnya.
Tritus Julan
Lima orang pejabat eselon II yang digeser itu di antaranya Eko Wahyono. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) itu digeser menjadi Staf Ahli Bidang Kesra. Pada mutasi kali ini, bupati juga mempromosikan Bambang Wahyuadi yang menduduki jabatan baru Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM dari jabatan lamanya Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat.
Pejabat eselon II lainnya yang digeser, yakni Teguh Gunarko. Teguh sebelumnya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) digeser menjadi Kepala Dinas Pendapatan. Sementara Kepala Dinas Pendapatan Susantoso menggantikan jabatan lama Teguh Gunarko sebagai Kepala BKPP.
Promosi juga dialami Camat Pacet Achmad Rifai. Ia naik pangkat dari eselon III menjadi eselon II dengan jabatan baru sebagai Kepala Dishub Kominfo. Kemudian dua pejabat eselon III yang digeser adalah Subur Santosa, Sekretaris Dinas Kesehatan, dengan jabatan baru Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat.
Sementara jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan diisi Siti Asiah yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Statistik dan Informasi Data di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Jabatan lama Siti Asiah masih kosong setelah pelantikan kemarin.
Dalam mutasi kemarin, tidak tampak Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa. Pejabat baru dilantik Wakil Bupati Mojokerto Choirun Nisa di ruang Satya Bina Karya (SBK). Prosesi pelantikan dilakukan tertutup seperti pelantikan 12 pejabat eselon III dan IV yang digelar tanggal 19 November lalu. “Kami berharap pergantian pejabat ini bisa meningkatkan kinerja Pemkab Mojokerto,” kata Choirun Nisa.
Beredar kabar di kalangan PNS Pemkab Mojokerto, mutasi ini bukan mutasi terakhir. Pasalnya, masih ada beberapa posisi yang lowong. Salah satunya posisi kepala Dinas Pengairan dan beberapa posisi lain hasil mutasi sebelumnya yang belum diisi. “Ini untuk penyegaran. Kalau masih ada posisi yang kosong, itu nanti biasa diisi sesuai dengan kompetensi yang mendudukinya,” kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Mojokerto Alfiyah Ernawati.
Diketahui, selama empat tahun menjabat sebagai Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa kerap melakukan mutasi. Lebih dari 20 kali mutasi digelar yang menyentuh semua lini eselon. Kebijakan bupati yang dianggap tak tuntas dalam penataan birokrasi kembali dikritik kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Tentu saja itu mengganggu roda organisasi jika terlalu sering dirotasi,” kata Ketua Forum Komunikasi Indonesia Satu (FKI1) Wiwied Haryono.
Dikatakannya, seharusnya bupati jeli dalam menempatkan pejabat di posisi masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kompetensi. Dengan begitu, kata dia, mutasi tak perlu sering dilakukan dan roda pemerintahan berjalan baik. “Saya melihat tak ada pejabat yang lama menduduki posisinya. Penyegaran memang penting, tapi tak harus sesering ini,” katanya.
Ia melihat dengan seringnya digelar mutasi, kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) kurang optimal. Semestinya, kata dia, Baperjakat memiliki banyak pertimbangan sebelum menempatkan personal dalam posisi- posisi tertentu. “Agar kinerja birokrasi tak terganggu dengan seringnya pergantian pejabat,” ujarnya.
Tritus Julan
(ftr)
