Dewan Bentuk Pansus Lumpur Jilid II
Dewan Bentuk Pansus Lumpur Jilid II
A
A
A
SIDOARJO - DPRD Sidoarjo kembali membentuk Panitia Khusus (Pansus) Lumpur. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini pembayaran ganti rugi korban lumpur belum tuntas.
Pansus Lumpur dirasa perlu untuk menampung aspirasi korban lumpur yang ganti rugi asetnya sampai saat ini belum dilunasi. Saat ini belum ada kejelasan kapan ganti rugi akan membayar setelah pelunasan ganti rugi dari Lapindo diambil alih oleh pemerintah. Pada era DPRD Sidoarjo periode sebelumnya, keberadaan Pansus Lumpur diperlukan dalam menjembatani tuntutan korban lumpur.
Termasuk mempertemukan korban lumpur dengan pihak Lapindo Brantas Inc. Sementara fokus Pansus Lumpur kali ini adalah memperjuangkan korban lumpur agar pelunasan ganti ruginya segera dibayar oleh pemerintah. Sebab sebelumnya, sudah ada keputusan Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo (DP-BPLS) jika pelunasan ganti rugi diambil alih oleh pemerintah.
Untuk Pansus Lumpur tiga bulan ke depan diketuai Mahmud, SE, politikus asal PAN yang pada era dewan periode sebelumnya pernah menjadi anggota pansus lumpur. “Salah satu fokus Pansus Lumpur kali ini mengupayakan agar pelunasan ganti rugi korban lumpur segera dibayar oleh pemerintah,” ujar Mahmud.
Agar pemerintah bisa membayar pelunasan ganti rugi korban lumpur, lanjut Mahmud, perlu ada payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana talangan pelunasan gantirugi. Selanjutnya, anggaran untuk pembayaran ganti rugi itu dimasukkan dalam APBN. Paling lambat bisa dimasukkan dalam APBN Perubahan 2015.
Ditanya terkait agenda pertama Pansus Lumpur, Mahmud mengaku akan menginventarisasi permasalahan yang belum terselesaikan. “Salah satu yang belum terselesaikan adalah pelunasan ganti rugi. Untuk itu, kami akan mengagendakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Seperti korban lumpur dan BPLS,” katanya.
Selain Mahmud yang didaulat sebagai ketua, ada beberapa anggota dewan yang tergabung dalam Pansus Lumpur. Diantaranya, Widagdo (F-Gerindra) sebagai wakil ketua, Ainun Jariyah (PKB), Maksum Zubair (PKB), Imam Supii (PDIP), Kayan (Gerindra), Achmadi Jauhari (PAN), Sulistyowati Nurul (Golkar), Taufiqulbar ( PBB), AliMasykuri (Nasdem) dan Nunuk Lelarosanawati (Demokrat).
Terbentuknya Pansus Lumpur mendapat respons beragam dari korban lumpur. “Kalau pansus lumpur dibentuk diharapkan bisa memperjuangkan korban lumpur,” ujar Wiwik Wahyutini, salah satu korban lumpur.
Abdul Rouf
Pansus Lumpur dirasa perlu untuk menampung aspirasi korban lumpur yang ganti rugi asetnya sampai saat ini belum dilunasi. Saat ini belum ada kejelasan kapan ganti rugi akan membayar setelah pelunasan ganti rugi dari Lapindo diambil alih oleh pemerintah. Pada era DPRD Sidoarjo periode sebelumnya, keberadaan Pansus Lumpur diperlukan dalam menjembatani tuntutan korban lumpur.
Termasuk mempertemukan korban lumpur dengan pihak Lapindo Brantas Inc. Sementara fokus Pansus Lumpur kali ini adalah memperjuangkan korban lumpur agar pelunasan ganti ruginya segera dibayar oleh pemerintah. Sebab sebelumnya, sudah ada keputusan Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo (DP-BPLS) jika pelunasan ganti rugi diambil alih oleh pemerintah.
Untuk Pansus Lumpur tiga bulan ke depan diketuai Mahmud, SE, politikus asal PAN yang pada era dewan periode sebelumnya pernah menjadi anggota pansus lumpur. “Salah satu fokus Pansus Lumpur kali ini mengupayakan agar pelunasan ganti rugi korban lumpur segera dibayar oleh pemerintah,” ujar Mahmud.
Agar pemerintah bisa membayar pelunasan ganti rugi korban lumpur, lanjut Mahmud, perlu ada payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana talangan pelunasan gantirugi. Selanjutnya, anggaran untuk pembayaran ganti rugi itu dimasukkan dalam APBN. Paling lambat bisa dimasukkan dalam APBN Perubahan 2015.
Ditanya terkait agenda pertama Pansus Lumpur, Mahmud mengaku akan menginventarisasi permasalahan yang belum terselesaikan. “Salah satu yang belum terselesaikan adalah pelunasan ganti rugi. Untuk itu, kami akan mengagendakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Seperti korban lumpur dan BPLS,” katanya.
Selain Mahmud yang didaulat sebagai ketua, ada beberapa anggota dewan yang tergabung dalam Pansus Lumpur. Diantaranya, Widagdo (F-Gerindra) sebagai wakil ketua, Ainun Jariyah (PKB), Maksum Zubair (PKB), Imam Supii (PDIP), Kayan (Gerindra), Achmadi Jauhari (PAN), Sulistyowati Nurul (Golkar), Taufiqulbar ( PBB), AliMasykuri (Nasdem) dan Nunuk Lelarosanawati (Demokrat).
Terbentuknya Pansus Lumpur mendapat respons beragam dari korban lumpur. “Kalau pansus lumpur dibentuk diharapkan bisa memperjuangkan korban lumpur,” ujar Wiwik Wahyutini, salah satu korban lumpur.
Abdul Rouf
(ftr)
Explore More