PKL Cirebon Tolak Relokasi
Senin, 08 September 2014 - 22:45 WIB
PKL Cirebon Tolak Relokasi
A
A
A
CIREBON - Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) menuai protes dari para PKL. Mereka menolak direlokasi ke kawasan yang telah disediakan pemkot, di antaranya di jalan-jalan gang sekitar ruas protokol hingga kawasan British American Tobacco (BAT) di Jalan Pasuketan, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk.
Penolakan setidaknya dilakukan melalui dua kali unjuk rasa dalam waktu berbeda. Salah satunya hari ini, ketika puluhan PKL di ruas protokol seperti Siliwangi, Kartini, maupun Karanggetas, menggelar protes terbuka di depan Gedung Balai Kota dan DPRD, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon.
Melalui serangkaian orasi di dua gedung tersebut, mereka beraspirasi di bawah kawalan aparat kepolisian maupun Satpol PP. Tanpa mengindahkan imbauan Pemkot serta peringatan Satpol PP yang mengancam akan menertibkan dagangan mereka, para PKL memaksa untuk tetap berjualan di lokasi semula.
"Sudah berhari-hari kami tak berjualan, ini urusan perut. Pokoknya kami akan tetap berjualan," seru koordinator aksi Erlianus Taher yang akrab disapa Yunus, Senin (8/9/2014).
Kepala Satpol PP Andi Armawan maupun Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi yang mewakili Pemkot menemui PKL, seolah tak bisa berbuat banyak ketika para pedagang menyatakan tekadnya itu. Andi sebelumnya sempat menegaskan bakal menegakkan aturan kota dengan menertibkan pedagang yang tetap berjualan di ruas jalan yang dilarang.
"Tugas kami menertibkan, karena ini ada aturannya. Penegakan aturan ini bukan saja terkait Bapak-bapak dan Ibu-ibu (pedagang), tapi juga menyangkut kepentingan orang lain seperti pejalan kaki," tegas dia.
Pemkot Cirebon maupun DPRD Cirebon pada dasarnya bersedia menerima masukan dari para pedagang terkait keberatan mereka. Namun, penegakan aturan penertiban PKL di ruas protokol tetap harus ditegakkan.
"Masyarakat bukan hanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu (pedagang) saja, tapi ada juga pengguna jalan yang punya hak menggunakan trotoar dengan nyaman," kata anggota DPRD Kota Cirebon Edi Suripno saat menemui pedagang di halaman Gedung DPRD.
Meski begitu, pihaknya berjanji menerima masukan terkait lokasi baru yang dikehendaki para pedagang. Wakil Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis sebelumnya sempat meyakinkan relokasi PKL akan diupayakan marketable.
"Jalan gang dan kawasan BAT hanya tempat sementara, pemkot akan mengonsep lokasi yang tepat yang marketable. Dengan begitu, pedagang tak kehilangan pasar," janji dia.
Untuk menarik keinginan pedagang agar bersedia sementara dipindahkan, Azis sempat melakukan aksi jajan bareng dengan menyantap jajanan yang dijual PKL di kawasan BAT, Sabtu (6/8/2014) malam.
Sementara itu, sebagian masyarakat merindukan trotoar yang bersih dan nyaman. "Saatnya trotoar tertib dari PKL, terkadang PKL menyebabkan kemacetan meski faktornya bukan hanya mereka. Saya setuju PKL ditertibkan, asalkan Pemkot merelokasi ke tempat yang tepat agar muncul win-win solution," ungkap Fauzan, salah satu warga yang juga praktisi hukum Cirebon.
Disinggung mengenai keinginan masyarakat tersebut, Yunus menjanjikan para pedagang bisa 'menyediakan' sebagian ruang pada trotoar untuk pejalan kaki. Hanya saja, mereka tetap menolak pindah dari lokasi semula.
Penolakan setidaknya dilakukan melalui dua kali unjuk rasa dalam waktu berbeda. Salah satunya hari ini, ketika puluhan PKL di ruas protokol seperti Siliwangi, Kartini, maupun Karanggetas, menggelar protes terbuka di depan Gedung Balai Kota dan DPRD, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon.
Melalui serangkaian orasi di dua gedung tersebut, mereka beraspirasi di bawah kawalan aparat kepolisian maupun Satpol PP. Tanpa mengindahkan imbauan Pemkot serta peringatan Satpol PP yang mengancam akan menertibkan dagangan mereka, para PKL memaksa untuk tetap berjualan di lokasi semula.
"Sudah berhari-hari kami tak berjualan, ini urusan perut. Pokoknya kami akan tetap berjualan," seru koordinator aksi Erlianus Taher yang akrab disapa Yunus, Senin (8/9/2014).
Kepala Satpol PP Andi Armawan maupun Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi yang mewakili Pemkot menemui PKL, seolah tak bisa berbuat banyak ketika para pedagang menyatakan tekadnya itu. Andi sebelumnya sempat menegaskan bakal menegakkan aturan kota dengan menertibkan pedagang yang tetap berjualan di ruas jalan yang dilarang.
"Tugas kami menertibkan, karena ini ada aturannya. Penegakan aturan ini bukan saja terkait Bapak-bapak dan Ibu-ibu (pedagang), tapi juga menyangkut kepentingan orang lain seperti pejalan kaki," tegas dia.
Pemkot Cirebon maupun DPRD Cirebon pada dasarnya bersedia menerima masukan dari para pedagang terkait keberatan mereka. Namun, penegakan aturan penertiban PKL di ruas protokol tetap harus ditegakkan.
"Masyarakat bukan hanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu (pedagang) saja, tapi ada juga pengguna jalan yang punya hak menggunakan trotoar dengan nyaman," kata anggota DPRD Kota Cirebon Edi Suripno saat menemui pedagang di halaman Gedung DPRD.
Meski begitu, pihaknya berjanji menerima masukan terkait lokasi baru yang dikehendaki para pedagang. Wakil Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis sebelumnya sempat meyakinkan relokasi PKL akan diupayakan marketable.
"Jalan gang dan kawasan BAT hanya tempat sementara, pemkot akan mengonsep lokasi yang tepat yang marketable. Dengan begitu, pedagang tak kehilangan pasar," janji dia.
Untuk menarik keinginan pedagang agar bersedia sementara dipindahkan, Azis sempat melakukan aksi jajan bareng dengan menyantap jajanan yang dijual PKL di kawasan BAT, Sabtu (6/8/2014) malam.
Sementara itu, sebagian masyarakat merindukan trotoar yang bersih dan nyaman. "Saatnya trotoar tertib dari PKL, terkadang PKL menyebabkan kemacetan meski faktornya bukan hanya mereka. Saya setuju PKL ditertibkan, asalkan Pemkot merelokasi ke tempat yang tepat agar muncul win-win solution," ungkap Fauzan, salah satu warga yang juga praktisi hukum Cirebon.
Disinggung mengenai keinginan masyarakat tersebut, Yunus menjanjikan para pedagang bisa 'menyediakan' sebagian ruang pada trotoar untuk pejalan kaki. Hanya saja, mereka tetap menolak pindah dari lokasi semula.
(zik)
