Kata Risma, PSK Dolly Dapat Intimidasi Sekelompok Orang
A
A
A
SURABAYA - Lokalisasi Dolly dan Jarak resmi ditutup dengan deklarasi penututpan yang digelar, di Islamic Center, Jalan Dukuh Kupang, Surabaya. Namun, ribuan warga sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak tidak hadir dalam penutupan tersebut.
Para PSK, mucikari, dan warga terdampak bahkan menggelar deklarasi tandingan pada waktu yang sama. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyakini bahwa mereka yang tidak hadir dapat intimidasi.
"Karena mereka diintimidasi. Kalau kita mau jujur, berikan hak-hak warga di situ. Hanya orang-orang tertentu saja (yang tidak sepakat) kemudian mengatasnamakan masyarakat," kata Risma, ditemui usai deklarasi, di Gedung Islamic Center, Jalan Dukuh Kupang, Surabaya, Rabu 18 Juni 2014 malam.
Risma juga mengaku mendapat informasi bahwa sebenarnya warga lokalisasi dihalang-halangi untuk datang kedeklarasi. "Saya dapat info, mereka mau berangkat malah dilarang. Saya sampaikan, berikan mereka hak yang sama, tidak boleh ada intimidasi," terangnya.
Dia menjelaskan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait penutupan Dolly dan Jarak, semata-mata untuk memutus mata rantai dampak prostitusi. Misalnya, saat ini dari data yang ada jumlah penderita HIV/AIDS meningkat tajam. Dari 164 PSK penderita HIV/AIDS meningkat menjadi 218 PSK.
"Kalau tidak kita lakukan, PSK yang lain akan tertular. Data yang ada menyebut demikian. Termasuk sejumlah anak-anak yang dihidup di lokalisasi, kondisi psikologinya sudah semakin parah," terangnya.
Lebih lanjut, dia berharap anak-anak yang ada di Gang Dolly dapat pendampingan dari psikolog atau psikiater. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak terpengaruh dengan sikap orang dewasa dan orangtua mereka yang menggantungkan hidupnya di Dolly.
Para PSK, mucikari, dan warga terdampak bahkan menggelar deklarasi tandingan pada waktu yang sama. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyakini bahwa mereka yang tidak hadir dapat intimidasi.
"Karena mereka diintimidasi. Kalau kita mau jujur, berikan hak-hak warga di situ. Hanya orang-orang tertentu saja (yang tidak sepakat) kemudian mengatasnamakan masyarakat," kata Risma, ditemui usai deklarasi, di Gedung Islamic Center, Jalan Dukuh Kupang, Surabaya, Rabu 18 Juni 2014 malam.
Risma juga mengaku mendapat informasi bahwa sebenarnya warga lokalisasi dihalang-halangi untuk datang kedeklarasi. "Saya dapat info, mereka mau berangkat malah dilarang. Saya sampaikan, berikan mereka hak yang sama, tidak boleh ada intimidasi," terangnya.
Dia menjelaskan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait penutupan Dolly dan Jarak, semata-mata untuk memutus mata rantai dampak prostitusi. Misalnya, saat ini dari data yang ada jumlah penderita HIV/AIDS meningkat tajam. Dari 164 PSK penderita HIV/AIDS meningkat menjadi 218 PSK.
"Kalau tidak kita lakukan, PSK yang lain akan tertular. Data yang ada menyebut demikian. Termasuk sejumlah anak-anak yang dihidup di lokalisasi, kondisi psikologinya sudah semakin parah," terangnya.
Lebih lanjut, dia berharap anak-anak yang ada di Gang Dolly dapat pendampingan dari psikolog atau psikiater. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak terpengaruh dengan sikap orang dewasa dan orangtua mereka yang menggantungkan hidupnya di Dolly.
(san)