Wakil Wali Kota Surabaya sebut Risma arogan
Rabu, 14 Mei 2014 - 17:10 WIB
Wakil Wali Kota Surabaya sebut Risma arogan
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana kembali menyerang pasangannya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Kali ini, dia menyebut Risma arogan, karena menargetkan penutupan lokalisasi Dolly, tetap pada 19 Juni 2014.
Orang nomor dua di Surabaya itu menganggap, saat ini warga belum pernah diajak bertemu dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Bahkan, warga mengetahui adanya kabar penutupan Dolly hanya dari media massa.
Mantan wakil ketua DPRD Surabaya ini menegaskan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkor Surabaya tidak pernah secara serius melakukan sosialisasi ke warga terkait penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara ini.
“Selama ini pemkot terkesan sangat arogan. Ini (Dolly) ditarget tutup. Padahal program yang dilakukan pemerintah itu apa,” katanya, Rabu (14/5/2015).
Dia memastikan, bahwa tidak 100 persen data yang dilaporkan SKPD ke Risma, menggambarkan kondisi Dolly yang sebenarnya. Sejauh ini, tidak ada program berarti yang dilakukan pemkot dalam penanganan warga terdampak dari penutupan Dolly ini.
Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya menyatakan, sebelum lokalisasi yang dibangun noni Belanda Dolly van Der Mart ini, pemkot harus bertanggungjawab atas warga terdampak. Sejauh ini, data warga yang terdampak hanya sebanyak 130 warga.
Padahal, dengan jumlah sebanyak lima rukun warga (RW) yang ada di sekitar Dolly, jumlahnya jauh di atas 130 warga. Diperkirakan bisa mencapai 500-an warga. Yang tidak kalah penting, warga harus diajak bicara. Sebenarnya apa yang mereka kehendaki. Sebab, pada dasarnya warga sepakat jika Dolly ditutup.
“Kalau wali kota tetap menargetkan Dolly ditutup pada 19 Juni, terus komitmen pemerintah terhadap warga Dolly itu seperti apa? Saya tidak bisa bicara bahwa penutupan ini harus diundur. Sebab, harus tahu dulu kondisi di lapangan," paparnya.
Orang nomor dua di Surabaya itu menganggap, saat ini warga belum pernah diajak bertemu dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Bahkan, warga mengetahui adanya kabar penutupan Dolly hanya dari media massa.
Mantan wakil ketua DPRD Surabaya ini menegaskan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkor Surabaya tidak pernah secara serius melakukan sosialisasi ke warga terkait penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara ini.
“Selama ini pemkot terkesan sangat arogan. Ini (Dolly) ditarget tutup. Padahal program yang dilakukan pemerintah itu apa,” katanya, Rabu (14/5/2015).
Dia memastikan, bahwa tidak 100 persen data yang dilaporkan SKPD ke Risma, menggambarkan kondisi Dolly yang sebenarnya. Sejauh ini, tidak ada program berarti yang dilakukan pemkot dalam penanganan warga terdampak dari penutupan Dolly ini.
Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya menyatakan, sebelum lokalisasi yang dibangun noni Belanda Dolly van Der Mart ini, pemkot harus bertanggungjawab atas warga terdampak. Sejauh ini, data warga yang terdampak hanya sebanyak 130 warga.
Padahal, dengan jumlah sebanyak lima rukun warga (RW) yang ada di sekitar Dolly, jumlahnya jauh di atas 130 warga. Diperkirakan bisa mencapai 500-an warga. Yang tidak kalah penting, warga harus diajak bicara. Sebenarnya apa yang mereka kehendaki. Sebab, pada dasarnya warga sepakat jika Dolly ditutup.
“Kalau wali kota tetap menargetkan Dolly ditutup pada 19 Juni, terus komitmen pemerintah terhadap warga Dolly itu seperti apa? Saya tidak bisa bicara bahwa penutupan ini harus diundur. Sebab, harus tahu dulu kondisi di lapangan," paparnya.
(san)
