Risma minta BPK audit keuangan KBS
Jum'at, 04 April 2014 - 14:41 WIB
Risma minta BPK audit keuangan KBS
A
A
A
Sindonews.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turun tangan untuk mengaudit keuangan PDTS KBS.
Sebab, ditemukan ada laporan keuangan yang janggal. Diatas kertas, terdapat sejumlah uang yang dimiliki KBS. Tapi ternyata, setelah dicek dan ditelusuri, ternyata uang tersebut tidak ada.
Keterlibatan BPK dalam audit KBS ini penting agar PDTS KBS bisa dengan mudah melakukan pengelolaan keuangan di kemudian hari.
“Saya minta BPK untuk audit KBS. Nanti supaya jalannya enak. Soalnya ada banyak catatan laporan keuangan tapi ternyata uangnya tidak ada. BPK ini penting untuk pengamanan. Biar orang tidak ngomong macam-macam,” ungkapnya, Jumat (4/4/2014).
Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, Fuad Hasan mengaku beberapa waktu lalu dia sudah meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur (Jatim).
Sayang, BPKP masih belum bersedia dimintai bantuan. Sebaliknya, BPKP meminta pada PDTS KBS untuk memanggil akuntan publik. Pihaknya sudah memanggil akuntan publik.
Rencananya, Selasa 8 April 2014 mereka akan datang dan pihaknya akan melihat penawaran mereka.
“Memang ada uang seperti yang disebutkan ibu Risma. Tapi, uang itu peninggalan pengelola sebelumnya. Nilai sih sekitar ratusan juta, tapi masih dibawah Rp500 juta,” pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, dari hasil audit yang dilakukan Universitas Airlangga (Unair) terhadap KBS Januari lalu, ditemukan brankas misterius yang dikunci dengan tiga gembok yang berbeda.
Brankas itu diduga berisi uang. Namun, dari keterangan beberapa karyawan KBS, tidak ada uang dalam brankas itu.
Brankas itu hingga kini masih ada di KBS. Wali kota sendiri telah melaporkan keberadaan brankas itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diselidiki.
Sebab, ditemukan ada laporan keuangan yang janggal. Diatas kertas, terdapat sejumlah uang yang dimiliki KBS. Tapi ternyata, setelah dicek dan ditelusuri, ternyata uang tersebut tidak ada.
Keterlibatan BPK dalam audit KBS ini penting agar PDTS KBS bisa dengan mudah melakukan pengelolaan keuangan di kemudian hari.
“Saya minta BPK untuk audit KBS. Nanti supaya jalannya enak. Soalnya ada banyak catatan laporan keuangan tapi ternyata uangnya tidak ada. BPK ini penting untuk pengamanan. Biar orang tidak ngomong macam-macam,” ungkapnya, Jumat (4/4/2014).
Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, Fuad Hasan mengaku beberapa waktu lalu dia sudah meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur (Jatim).
Sayang, BPKP masih belum bersedia dimintai bantuan. Sebaliknya, BPKP meminta pada PDTS KBS untuk memanggil akuntan publik. Pihaknya sudah memanggil akuntan publik.
Rencananya, Selasa 8 April 2014 mereka akan datang dan pihaknya akan melihat penawaran mereka.
“Memang ada uang seperti yang disebutkan ibu Risma. Tapi, uang itu peninggalan pengelola sebelumnya. Nilai sih sekitar ratusan juta, tapi masih dibawah Rp500 juta,” pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, dari hasil audit yang dilakukan Universitas Airlangga (Unair) terhadap KBS Januari lalu, ditemukan brankas misterius yang dikunci dengan tiga gembok yang berbeda.
Brankas itu diduga berisi uang. Namun, dari keterangan beberapa karyawan KBS, tidak ada uang dalam brankas itu.
Brankas itu hingga kini masih ada di KBS. Wali kota sendiri telah melaporkan keberadaan brankas itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diselidiki.
(sms)
